Harga bawang putih saat ini terus berangsur normal. Bahkan, di beberapa daerah harga sudah turun karena langkah pemerintah dalam menstabilkan harga sudah sangat tepat.
Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi memuji langkah cepat pemerintah, khususnya Kementan menstabilkan pasok bawang putih di pasaran.
Langkah operasi pasar yang masif di 40 lokasi berhasil menurunkan harga bawang putih. “Kami berterima kasih Mentan mau segera turun tangan menambah pasok bawang putih. Ini sangat membantu masyarakat di tengah bulan Ramadan,” katanya.
Terkait wajib tanam 5% bawang putih bagi importir yang menyudutkan Kementan, Anton mengaku heran dengan pihak-pihak yang mendiskreditkan kebijakan Kementerian Pertanian. Dia menyebutkan, urusan harga dan perizinan impor adanya di Kemendag. Kenapa yang dicari-cari masalahnya hanya Kementan? “Saya sudah cek sendiri di lapangan, banyak importir yang dengan sukarela menjalankan wajib tanam bawang putih,” ungkapnya.
“Kalau ada importir yang masih terus menggoyang kebijakan wajib tanam ini kan aneh. Patut diselidiki lebih lanjut, siapa saja pihak di balik ini dan apa motifnya,” tegasnya.
Anton mendukung agar Kementan dan Satgas Pangan segera melakukan penindakan terhadap oknum importir yang kedapatan mangkir wajib tanam 5% dari total impornya.
Menurut dia, kebijakan Kementan sangat bagus untuk menumbuhkan kembali semangat petani menanam kembali bawang putih seperti masa lalu.
Anton berharap petani mampu mencukupi sendiri kebutuhan nasional, sehingga tidak tergantung dengan impor. “Tentunya ini akan sangat tidak nyaman bagi mereka yang senangnya impor. Kita pertanyakan keberpihakan mereka pada rakyat kecil,” kata Anton.
DPR Dukung
Anggota Komisi IV DPR, Mindo Sianipar juga mengapresiasi langkah Kementan yang telah melakukan operasi pasar dan mempersiapkan lahan produksi baru bawang putih hingga 2021. “Kami wajib mendukung kebijakan pemerintah yang positif ini. Keberpihakan pada petani terus dilakukan Kementan dan kami senang,” ujar Mindo di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Mindo menegaskan, segala upaya khusus yang telah dilakukan Menteri Amran telah memberikan hasil yang positif. Mindo memuji Kementan yang telah berani melakukan blacklist 56 importir bawang nakal dan mencabut ijinnya.
Pihak parlemen akan terus bersama pemerintah mengawal pangan nasional tersedia kebutuhannya dengan baik serta percepatan proses distribusinya.
Terkait penerbitan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) oleh Kementan, Mindo menilai prosedur yang diterapkan telah tepat. Pihaknya telah mendapatkan klarifikasi yang utuh terkait isu keterlambatan rekomendasi yang diterbitkan Kementan.
“Berdasarkan hasil Rakortas Menko di bulan Maret, Kementan sudah menerbitkan RIPH, dan juga pada Bulog agar cepat melakukan impor. Namun, Ijin Impornya tidak terbit dan itu bukan kewenangan mereka,” tegasnya.
Mindo sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang menebar opini menyesatkan terkait bawang putih, padahal bisa jadi punya motif tertentu untuk kepentingan kelompoknya. “Ada pihak yang menyebut Menteri Pertanian menetapkan harga bawang putih Rp35.000/kg. Ini kan keliatan sekali kalau mereka tidak paham fakta lapangan. Tidak update,” ungkap Mindo.
Kebijakan operasi pasar sangat baik dan menunjukkan empati serta kepedulian konkret Kementan terhadap konsumen. Fakta saat ini menunjukkan harga bisa berangsur turun di hampir semua daerah di Indonesia, meskipun tidak secara drastis turunnya.
Kementan sudah menggelar operasi pasar murah di Pasar Induk Kramat Jati, 40 pasar DKI Jakarta dan pasar-pasar besar di Surabaya, Medan, Padang, Bandar lampung, Denpasar, Makasar, Kaltim, Sulbar dan daerah-daerah lainnya. HMS
