Tidak hanya Indonesia yang ngebet ingin memindahkan ibukota Jakarta ke Ibukota Negara Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Mesir juga sedang menggarap pemindahan ibukota baru dari Kairo ke wilayah baru dengan biaya 45 miliar dolar AS (sekitar Rp675 triliun). Namun, sampai kini ibukota baru yang sudah dikerjakan sejak tahun 2015 tersebut tidak kunjung jadi. Bahkan, utang yang makin menumpuk.
Di dataran gurun pasir sekitar 65 km sebelah timur ibukota Kairo, bentang ibukota baru yang luas mulai terbentuk. Sejumlah gedung pencakar langit, pemukiman mewah dan deretan mal — yang mencerminkan visi Mesir modern dari Presiden Abdel Fattah Al Sisi — mulai berdiri berkat bantuan utang miliaran dolar AS.
Kini, pemerintah memasuki bagian yang sulit: memindahkan orang untuk tinggal dan bekerja di sana.
Mesir bermaksud menarik lebih dari 6 juta orang untuk mengisi kawasan ibukota baru tersebut, yang luasnya hampir 700 km2 (sekitar 7.000 hektare). Meski sudah bertahun-tahun dikerjakan, di mana jaringan transportasi masih belum selesai serta sebuah menara bisnis berdebu berdiri menjulang di tengah lokasi kontsruksi, namun pemerintah berencana mulai memindahkan 40.000 aparatur sipil negara (ASN) ke distrik pemerintah yang telah selesai dibangun pada Januari 2022.
Ibukota baru yang bernama Ibukota Administratif Baru (IAB) ini diperkirakan bakal menelan biaya puluhan miliar dolar AS dan akan menjadi inti dari rencana Presiden Sisi mengubah Mesir menjadi sebuah negara modern, selain berbagai proyek infrastruktur seperti perluasan Terusan Suez, jaringan jalan raya baru, jembatan dan terowongan serta sebuah kota resor di sepanjang pantai Mediterania.
Presiden Sisi sedang menggenjot proyek-proyek mahal ini — yang ditaksir menelan biaya ratusan miliar dolar AS — meskipun Mesir kini sedang mengalami krisis ekonomi. Menurut firma riset Inggris, Oxford Economics, Mesir menghadapi beban utang dari dalam dan luar negeri lebih dari 1 triliun dolar AS dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai catatan, IKN Indonesia rencananya butuh dana Rp466 triliun sampai tahun 2045.
Titik sentral dari rencana Sisi membangun ibukota baru di pinggiran Kairo adalah memindahkan jaringan listrik menjauhi distrik-distrik bersejarah dekat Sungai Nil, di mana terdapat reruntuhan bangunan-bangunan kuno, lalulintas yang macet serta permukiman padat. Distrik pemerintahan di ibukota baru dipenuhi deretan bangunan yang membangkitkan arsitektur Mesir kuno — yang menuju ke ruang pertemuan besar berjuluk Alun-alun Rakyat (People’s Square), sebuah masjid raksasa dan istana kepresidenan.
“Seluruh rakyat Mesir pasti suka ibukota baru ini dan memang itulah seharusnya impian Anda,” ujar Sisi pada Oktober.
Kepentingan pamer
Proyek ibukota baru ini mulai dikerjakan sungguh-sungguh pada 2015, ketika pihak berwenang Mesir menghubungi sejumlah pejabat Uni Emirat Arab (UEA) untuk meminta masukan soal pembangunan dan pembiayaannya. Sisi mengungkapkan model awal IAB bersama Mohammed Alabbar, sang pengembang pencakar langit Burj Khalifa di Dubai. Kemitraan itu rontok dengan cepat di tengah ketidaksepakatan soal syarat pembiayaan perusahaan patungan, kata Ayman Ismail, chairman entitas yang membangun IAB, yang sejak itu sudah mundur tapi masih memegang jabatan penasehat.
Sejak itu, militer Mesir mengambil alih proyek, dan rancangan baru IAB yang dibuat oleh pengembang-pengembang lokal jadi tidak ramah dengan pejalan kaki serta memisahkan kawasan pemerintahan, bisnis dan permukiman.
IAB juga memasukkan taman yang panjangnya 20 mil (32,1 km), bandara sendiri serta universitas-universitas. Kawasan bisnis utama akan memiliki beberapa pencakar langit, termasuk satu gedung 78 lantai yang akan jadi gedung tertinggi di benua Afrika.
Dari gerbang masuk IAB, bangunan itu dari kejauhan bisa dilihat sudah separuh terbangun. Sementara di distrik keuangan yang terpisah, berbagai bangunan untuk bank sentral Mesir dan institusi perbankan plat merah lainnya masih berdiri di atas tanah tak beraspal.
Pada tur September yang digelar pemerintah ke distrik pemerintahan, segelintir orang terlihat menelusuri jalan. Tanaman semak dan pepohonan palma ditanami, sementara di sekitar Alun-alun Rakyat nyaris tak ada naungan sama sekali.
“Pemerintah membangun ibukota baru untuk mengatakan bahwa kita punya sebuah negara modern dan kita nampak seperti Dubai,” ujar Prof. Sameh El Alayli, guru besar perencanaan kota di Cairo University. “Pada kenyataannya, ini adalah proyek untuk pamer gedung-gedung pencakar langit ketimbang memenuhi kebutuhan nyata negara.”
Ayman Ismail mengatakan, kecepatan IAB terisi tergantung pada berapa cepat dia bisa menarik masuk kalangan bisnis. Dia yakin bahwa baik lokasi kota dekat Terusan Suez maupun kota wilayah pemerintahan yang dirancang tertata akan meningktkan efisiensi kerja.
“Proyek ini sangat penting buat negara,” katanya.
Di sektor keuangan, karyawan perbankan dan manajer aset mengatakan, pemindahan sejumlah besar staf ke IAB akan butuh waktu bertahun-tahun. Banyak perusahaan yang mengatakan masih menunggu untuk melihat regulator keuangan dan bursa efek Mesir pindah lebih dulu. Sebagian besar bank investasi berkumpul di Kairo barat, di mana Otoritas Pengaturan Keuangan dan Bursa Efek Mesir berkantor saat ini.
Pihak berwenang Mesir juga mencoba meyakinkan kedubes-kedubes asing untuk membeli tanah di zona diplomatik baru. Namun beberapa diplomat asing mengaku kedutaan mereka masih perlu melihat kementerian-kementerian Mesir lebih dulu pindah. Mereka juga ingin melihat daya tarik IAB lebih dulu sebelum mempertimbangkan apakah layak secara finansial dan logistik membuka sebuah kantor di sana.
Biaya lebih besar lagi
Saat memasuki IAB dengan kendaraan bermotor, pandangan mata disambut berbagai bilbor (papan reklame) warna-warni menawarkan apartemen mewah, di mana di antaranya menawarkan pembayaran dengan cicilan kredit.
David Sims, seorang perencana kota yang berbasis di Kairo, mengaku skeptis soal daya tarik IAB untuk rata-rata warga Mesir. “Yang diinginkan adalah memiliki kelas menengah besar dan terus berkembang dengan banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan,” kata Sims seperti dikutip Wall Street Journal. “Itu tidak akan terjadi, titik.”
Sekolah, rumah sakit dan restoran di IAB masih belum selesai dan kemungkinan tidak akan terjangkau oleh kebanyakan masyarakat Mesir yang miskin.
“Saya masuk ke sebuah wilayah tak dikenal,” demikian komentar Ahmed Salah (36), seorang ASN di kementerian pemuda dan olahraga Mesir, yang mengunjungi IAB beberapa kali, tapi kantornya sendiri masih belum pindah secara permanen. Dia butuh waktu 2,5 jam untuk menjangkau IAB dari rumahnya di Kairo tengah. Salah dan istrinya, yang juga seorang ASN, tidak berharap sanggup membeli apartemen di IAB.
Secara global, pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina telah mengerek naik harga pangan dan komoditi, yang membuat pemerintah Mesir harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk mengimpor gandum dan mensubsidi pasok roti. Investor-investor asing pun telah menarik keluar dana investasi miliaran dolar AS dari Mesir, sehingga negeri ini kekurangan pasok dolar AS untuk mengimpor barang dan merontokkan nilai tukar pound Mesir.
Gejolak itu memaksa pihak berwenang mencari bantuan keuangan dari UEA, Arab Saudi, Kuwait dan Qatar serta Dana Moneter Internasional (IMF). Ketika deposit dan pinjaman masuk, kalangan analis menilai pemerintah Mesir punya lebih banyak lagi utang yang jatuh tempo dan kemungkinan harus cari utangan lagi. Gali lobang, tutup lobang.
Media massa pemerintah melaporkan pada tahun 2015 bahwa IAB akan menelan anggaran 45 miliar dolar AS. Dalam sebuah wawancara, Khaled Abbas — selaku ketua lembaga yang dikontrol militer untuk menjalankan IAB — memperkirakan jumlah akhirnya akan lebih dari itu, meski dia mengaku mustahil untuk mengetahui jumlah pastinya. Abbas memperkirakan, sejauh ini Mesir telah menggelontorkan anggaran 20 miliar dolar AS untuk IAB, di mana akibat perang Ukraina harga bangunan pun meningkat sekitar 10%-15%.
Tak seorang pun bisa memprediksi berapa anggaran yang akan dihabiskan IAB, kata Abbas. “Saya yakin akan lebih dari 45 miliar dolar… Itu berubah setiap hari.” AI
