Jokowi dan Swasembada Beras

Presiden Jokowi menanam pohon di di kawasan Hutan Gunung Pepe, di Desa Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu (13/11/2021).
Pramono DS

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah Bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penulis Buku Seputar Hutan dan Kehutanan: Masalah dan Solusi) 

Salah satu kado terindah dalam memperingati ulang tahun ke 77 berdiri dan tegaknya NKRI adalah penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (International Rice Research Institute/IRRI) karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021 secara berturut-turut. Setelah Presiden Soeharto pernah mendapatkan penghargaan yang sama dari FAO tahun 1984 di Roma Italia, 38 tahun kemudian di era reformasi  menyusul kemudian Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan yang bergengsi ini. IRRI menilai, Indonesia mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok domestik, dalam hal ini beras, lebih dari 90%.

Momen ini sekaligus menepis analisa para ahli dan pengamat pertanian yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mampu  lagi reborn sebagaimana tahun 1984 dan menjadi negara yang berswasembada beras. Kerja keras dan jerih payah Presiden Jokowi untuk membenahi sektor pertanian dengan membangun banyak infrastruktur pertanian (bendungan, embung, saluran irigasi) dari sejak awal pemerintahannya (2014 hingga kini 2022) nampaknya membuahkan hasil yang sangat baik. Duet Kementerian PUPR yang membangun bendungan, saluran irigasi dan mencetak sawah baru untuk food estate  dan embung dan Kementerian Pertanian yang banyak menggerakkan penyuluh pertaniannya untuk mendampingi petani yang dimotori Basuki Hadimulyono dan Syahrul Yasin Limpo dan ditopang oleh para gubernur dan bupati yang ada di Indonesia, Indonesia terbukti mampu mengembalikan kembali kejayaan negara agraris yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri terutama beras. Akankah prestasi ini sebagai negara swasembada beras mampu dipertahankan untuk masa yang akan datang? 

Dengan kondisi agroklimatnya yang baik (lahan yang relatif subur dan iklim yang mendukung), seharusnya kita optimis dapat mempertahan prestasi yang telah dicapai tiga tahun berturut turut tersebut bahkan besaran  produksi padinya dapat masih dapat ditingkatkan dengan beberapa catatan-catatan sebagai berikut.

Mempertahankan Negara Agraris

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat dua ciri-ciri negara agraris yakni Pertama, sebagai negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. Kedua, negara yang penduduknya mayoritas bermata pencarian pada sektor pertanian.Pada masa pemerintahan orde baru kedua ciri tersebut masuk dalam kriteria sebagai negara agraris berdasarkan perhitungan kualitatif. Seiring dengan berjalan waktu, BPS tahun 2018 memaparkan berita resmi statistik mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi di Indonesia adalah sektor industri, bukan pertanian. Sektor industri memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi sampai 19,66 persen. Dibandingkan dengan sektor pertanian, ia justru berada pada posisi runner up dengan andil 13,53 persen.Apabila negara agraris didefinisikan sebagai negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian, maka Indonesia sudah tidak pas lagi disebut sebagai negara agraris.Sektor yang memegang sumbangsih pertumbuhan ekonomi terbesar negara ini telah tergantikan dengan sektor industri.Sektor pertanian hanya mengambil andil pada urutan ke-2 saja. Bahkan, semakin berkurangnya lahan pertanian akan lebih menurunkan share pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, sehingga sektor potensial lain seperti perdagangan akan segera mengunggulinya.

Namun, apabila diartikan secara eksplisit bahwa negara agraris berarti negara yang penduduknya mayoritas bermata pencarian pada sektor pertanian, maka Indonesia masih relevan disebut sebagai negara agraris.Walaupun andil PDB sektor pertanian berada di posisi kedua, sektor pertanian merupakan sektor padat karya yang efektif menurunkan jumlah penganggur. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2018, sekitar 28,79 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian sebagai pekerjaan utama. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, disusul dengan sektor perdagangan (18,61 persen), dan sektor industri (14,72 persen).

Meskipun lahan pertaniannya yang dapat diolah seluah 55 juta hektare, namun luas lahan baku sawah hanya sekitar 7,46 juta hektare pada tahun 2019. Dwi Andreas Santosa, guru besar Fakultas Pertanian IPB menyebut, meski ada program perluasan sawah dan food estate luas lahan baku sawah semakin menyusut.Pada 2013 luas lahan baku sawah 8,13 juta hektare, empat tahun kemudian menjadi 7,75 juta hektare. Luas ini terus menyusut menjadi 7,11 juta hektare pada 2018 dan terakhir 7,46 juta hektare pada 2019. Untuk mempertahankan swasembada beras, luas baku sawah 7,46 juta hektare harus tetap dipertahankan oleh pemerintah bagaimanapun caranya. Syukur-syukur mampu menambah luas baku sawah maupun budidaya padi lahan kering melalui ekstensifikasi yang memang dimungkinkan melalui pencetakan sawah baru, food estate, maupun program yang lainnya.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sawah

Sejak Joko Widodo memegang kendali pemerintahan di Indonesia delapan tahun yang lalu (sejak 2014 hingga 2022) salah satu infrastruktur yang selama ini dibangun Indonesia sejak tahun 2015 adalah infrastruktur di bidang pertanian. Tercatat, ada bendungan yang sudah diresmikan mencapai 29 bendungan dan tahun ini akan selesai lagi 38 bendungan dengan target sampai tahun 2024 lebih dari 61 bendungan. Membangun 4500 embung, 1,1 juta km jaringan irigasi dan pemanfaatan varietas unggul padi selama tujuh tahun terakhir. Infrastruktur pertanian berupa bendungan dan jaringan irigasi ini membuka peluang intensifikasi luas baku lahan sawah yang tadinya panen sekali dalam setahun menjadi tiga kali dalam setahun. Di samping itu juga dapat memperluas pencetakan sawah baru (ekstensifikasi) sepanjang dapat dijangkau oleh sarana jaringan irigasi yang baru dibangun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data otoritas statistik menyatakan Indonesia secara terus-menerus mengimpor beras sejak periode 2000 hingga 2019. Data tersebut menggambarkan secara jelas bahwa telah terjadi impor beras sepanjang periode kepemimpinan Presiden Jokowi sejak 2014 hingga 2019 lalu.Pada 2019, Indonesia tercatat mengimpor beras sebanyak 444.508 ton atau setara US$ 184,2 juta dolar. Beras asal Pakistan menjadi paling banyak diimpor sebanyak 182.564 ton. Tetapi beras yang diimpor tersebut merupakan beras khusus, bukan beras medium yang konsumsi kita sehari-hari. Produksi beras  Indonesia tahun 2019 mencapai 31,31  juta ton, tahun 2020, 31,50 juta ton dan tahun 2021 mencapai 31,36 juta ton. Menurut perhitungan BPS, stok padi di lapangan pada akhir April 2022 sejumlah 10,2 juta ton. Data dan fakta inilah yang membuat IRRI memberikan penghargaan Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan.

FOLU Net Sink 2030 Harus Berhasil

Di tengah ancaman krisis pangan global akibat krisis iklim dunia yang melanda belahan bumi ini, menjadi potensi yang akan mengganggu peningkatan produksi padi Indonesia apabila musim hujan  tidak mampu dikendalikan. Karena itu, mitigasi perlu terus dilakukan agar swasembada bisa berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. FOLU (Forest and Other Land Use) Net Sink 2030 harus berhasil untuk mengamankan swasembada pangan.

FOLU Net Sink berarti penyerapan gas rumah kaca atau GRK sudah sama atau lebih banyak dibandingkan dengan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. FOLU Net Sink 2030 menjadi kunci dalam pengendalian perubahan dan krisis iklim. Indonesia berkomitmen mencapai FOLU Net Sink pada 2030. Dalam FOLU Net Sink, penyerapan GRK dari sektor kehutanan ditargetkan 140 juta ton CO2e pada 2030 dan kemudian meningkat menjadi 304 juta ton setara CO2 pada 2050. Sektor kehutanan hendak menurunkan emisi GRK 17,2 persen dari 2,87 miliar ton perkiraan emisi 2030 dalam skenario penurunan emisi nasional 29 persen.

Menurut dokumen nationally determined contributions (NDC) atau kontribusi nasional yang ditetapkan yang  baru, deforestasi akumulatif yang diizinkan dalam skenario menurunkan emisi 29% seluas 6,8 juta hektare pada 2030. Artinya, deforestasi yang diizinkan maksimal 680.000 hektare per tahun. Selain mencegah deforestasi, pemerintah juga hendak meluaskan areal lindung di kawasan hutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, areal lindung akan dinaikkan dari 51,8 juta hektare menjadi 65,3 juta hektare.Juga restorasi dan reforestasi. Dalam dokumen NDC baru, target rehabilitasi hutan tak produktif seluas 12 juta hektare dan penanaman pohon pada areal 230.000 hektare per tahun. Sementara target restorasi rawa gambut seluas 2 juta hektare dengan asumsi keberhasilannya 90%.

Untuk memastikan FOLU Net Sink tercapai, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menandatangani dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dokumen Rencana Operasional ini memandu apa yang harus dilaksanakan semua aktor secara kolaboratif. Delapan kebijakan ditetapkan, di antaranya yang penting adalah pencegahan/penurunan laju deforestasi hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut dan mangrove. Realistiskah mengurangi target emisi dalam waktu 7,5 tahun lagi? Target ini tampaknya sulit dilaksanakan kalau hanya mengandalkan unit kerja lingkup KLHK. Target pengurangan emisi karbon dalam FOLU Net Sink 2030 menjadi kurang realistis jika tidak dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan: pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan masyarakat, melalui kerja program struktural, kemitraan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Hutan Cadangan Pangan

Untuk meningkatkan produksi padi dalam mempertahankan swasembada beras, sebenarnya pemerintah tidak saja mengandalkan hasil produksi padi dari lahan baku sawah saja, tetapi juga dapat memanfaatkan hasil padi dari lahan kering. Kegiatan perhutanan sosial sebagai bagian dari program reforma agraria yang memberi akses kepada masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk meningkat produksi padi melalui budidaya padi di lahan kering pada lahan-lahan dalam kawasan kegiatan perhutanan sosial. Dari total target perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare sampai hari ini realisasinya telah mencapai 5 juta hektare. Potensinya sungguh sangat besar, dari target luas perhutanan sosial 12,7 juta ha, 50 persennya saja (kurang lebih 6 juta ha) ditanami padi lahan kering dengan sistem tumpangsari akan menghasilkan padi  18 juta ton brutto (asumsi 1  ha menghasilkan 3 ton padi) setiap kali panen. Potensi luar biasa yang belum terpikirkan oleh Kementerian Pertanian. IPB University meluncurkan varietas padi terbaru, yaitu padi 9G IPB. Ini temuan baru IPB atas padi unggul berupa padi gogo atau padi lahan kering. Varietas padi IPB 9G memiliki potensi hasil pada lahan darat mencapai 9,09 ton per hektare dengan produktivitas rata-rata 6,09 ton per hektare. Dengan varietas baru dari IPB ini, hasil brutto padi lahan kering dari lahan perhutanan sosial dapat mencapai 36 juta ton.

Masalahnya adalah lahan yang disiapkan untuk kegiatan perhutanan sosial  tidak semuanya layak untuk tanaman padi lahan kering. Untuk lahan hutan yang digunakan perhutanan sosial  di P. Jawa dan sebagian P. Sumatera barangkali ya. Namun tidak bagi lahan di P. Kalimantan dan sebagian P. Sumatera karena lahan hutannya  adalah lahan gambut. Oleh karena itu KLHK bersama-sama Kementerian Pertanian sebaiknya melakukan pemetaan  untuk memilah milah kelayakan lahan hutan yang ada.***