Quo Vadis Kecukupan Luas Hutan dan Tutupan Hutan?

Kawasan hutan (ilustrasi)

Oleh:  Pramono Dwi Susetyo (Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Suatu kali, saya pernah menggugat tentang kecukupan luas hutan dan tutupan hutan dalam tulisan yang dimuat harian Kompas (25 Maret 2021). Penghapusan luas minimal 30 persen kawasan hutan yang harus dipertahankan dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran proporsional dalam UU no. 41/1999 diganti dengan Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau dalam UU no.11/2020 tentang Cipta Kerja bidang kehutanan. 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan berdasarkan pertimbangan a) biogeofisik, b) daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) karakteristik DAS dan d) keragaman flora dan fauna. Artinya, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi berdasarkan wilayah DAS/pulau/provinsi, kemudian dihitung satu persatu luas kecukupan hutan dan tutupan hutan oleh Kementerian LHK (KLHK) dan ditetapkan dalam surat keputusan oleh Menteri LHK.

Secara sepintas, dalam konsep pengembangan tata ruang, perhitungan luas kecukupan hutan dan tutupan hutan sangat baik karena mengedepankan kepentingan aspek ekologis dan hidrologis yang sangat spesifik masing-masing DAS/pulau/provinsi yang tidak digeneralisir minimal 30 persen hanya karena mempertimbangkan faktor pengaman (safety factor) saja. Dengan perhitungan luas kecukupan hutan dan tutupan hutan yang spesifik seperti ini, nantinya apabila sudah selesai dihitung, semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan harus patuh dan mentaati aturan baru ini tanpa pandang bulu, untuk kepentingan bersama di masa depan.

Namun kebijakan baru ini juga menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. 

Pertama, bukankah UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk memberikan investasi dan menciptakan lapangan kerja dari jalur perizinan? Berarti UU Cipta Kerja harus berlaku operasional.

Kedua, dalam suatu wilayah DAS, perhitungan kecukupan luas hutan dan tutupan hutan untuk keseimbangan hidrologis hulu-hilir lebih mudah dihitung karena batas DAS yaitu punggung bukit atau gunung jelas di peta topografi. Namun kawasan lindung wajib dipertahankan dan dijaga tutupan hutannya, tidak dapat ditambah dan dikurangi luasannya dan datanya tersedia di KLHK. Yang perlu dihitung adalah tutupan hutan dalam kawasan hutan produksi dan tutupan hutan di luar kawasan hutan sebagai tambahan dari tutupan hutan dari luas hutan konservasi dan hutan lindung. Itupun kalau-kalau luas kawasan lindung dalam kawasan hutan dianggap belum cukup. 

Ketiga, kapan perhitungan kecukupan luas hutan dan tutupan hutan akan diselesaikan oleh KLHK, khususnya untuk daerah yang membutuhkan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan  seperti di P. Jawa dan Pulau Sumatera? Apalagi sejak adanya akses jalan tol di Sumatera dan Jawa akan membuka pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitarnya.

Dari data yang ada, wilayah Indonesia terdiri dari 458 daerah aliran sungai (DAS) yang tersebar di seluruh Indonesia.  Dari jumlah tersebut, 60 DAS diantaranya dalam kondisi kritis berat, 222 termasuk kategori DAS kritis dan 176 DAS lainnya berpotensi kritis akibat alih fungsi lahan yang membuat penyangga lingkungan itu, tidak berfungsi optimal. Sedangkan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak  34 daerah provinsi dan jumlah pulau dengan ukuran sedang hingga kecil sebanyak kurang lebih 13.466 pulau selain lima pulau besar yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 

Mampukah pemerintah dalam hal ini KLHK, menghitung  luas kecukupan hutan dan tutupan hutan pada  60 DAS kritis berat dan 222 DAS kritis serta 34 daerah provinsi dengan beberapa pulaunya yang dianggap penting, dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mendukung UU Cipta Kerja dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya?  

Kita semua khawatir dengan regulasi yang ditarik ke pemerintah pusat dan ditetapkan oleh Menteri KLHK secara sentralistik ini, menjadi jebakan regulasi (regulation trap) yang diciptakan sendiri oleh pemerintah pusat. Untuk menghindar dari jebakan regulasi ini, sebaiknya KLHK harus bekerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dengan memprioritaskan terlebih dulu DAS dan provinsi yang mendesak untuk dihitung luas kecukupan hutan dan tutupan hutannya.

Kebijakan Kontraproduktif

Alih-alih  menyelesaikan penghitungan kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan berdasarkan wilayah DAS/pulau/provinsi di Jawa, yang mengacu pada UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP no.23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Menteri Lingkungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), telah membuat kebijakan “kontroversi” dengan menerbitkan keputusan SK 287/2022 yang menarik hampir separuh luas hutan di Jawa yang dikelola Perum Perhutani dan akan dikelola menjadi Perhutanan Sosial di bawah payung hukum Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHPK). Dari total 2,43 juta hektar hutan yang ada, pemerintah membetot 1,1 juta ha atau hampir separuhnya, yang akan diperuntukan sebagai Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Namun, upaya ini mendapat penolakan dari DPR, selain Serikat Karyawan Perhutani, dan dicurigai hutan yang ada hanya akan dibagi-bagi hingga mengancam rusaknya lingkungan dan datangnya bencana.

Luas kawasan hutan P. Jawa semakin mengecil karena beberapa sebab dan saat ini luasnya hanya sekitar 24 persen dari luas pulau tersebut yakni sekitar  129.600,71 km2. Dari total 24 persen, tutupan hutannya hanya sekitar 19 persen saja, sedangkan lima persen lainnya diantaranya adalah berupa hutan rakyat, kebun raya dan taman keragaman hayati yang memiliki fungsi seperti hutan. Penguasaan hutan di Jawa tersebut terdiri dari hutan yang dikelola Perum Perhutani, kawasan hutan konservasi (Taman Nasional, Tahura, Cagar Alam), dan hutan rakyat. Makin menyusutnya luas kawasan hutan di P. Jawa karena beberapa sebab diantaranya adalah alih fungsi hutan untuk lahan pertanian, pemukiman, industri, infrastruktur, kawasan komersial dan sebagainya. Cukupkah luas kawasan hutan dan tutupan  hutan seluas itu untuk di Jawa dari beban dan tekanan ekologis dan hidrologis untuk melindungi ekosistem daerah-daerah di bawahnya atau di kawasan hilir?

Kawasan yang berfungsi lindung (hutan konservasi dan hutan lindung), dan tutupan hutan non kehutanan di Jawa mendesak untuk diselamatkan, dijaga dan kalau dimungkinkan ditambah untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis ekosistem DAS yang ada, guna menghindari dan memperkecil bencana hidrometeorologi yang berulang terjadi setiap tahun. Kebijakan KLHK yang tidak memilah prioritas kepentingan (urgently priority) dengan terbitnya SK 287/2022, jelas mendapat resistensi yang tidak kecil dari berbagai pihak dan kalangan. Apa yang saya khawatirkan sebelumnya terjadi juga, KLHK telah terjebak dalam regulasi yang diciptakan sendiri. Para pihak yang berkepentingan telah lama menunggu penetapan keputusan Menteri LHK tentang kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan yang dijanjikan KLHK, khususnya di P. Jawa dan Sumatera, namun faktanya sampai hari ini belum ada data yang dirilis. Malah Menteri LHK memprioritaskan pengambilalihan sebagian kawasan hutan yang dikelola Perum Perum Perhutani untuk kegiatan perhutanan sosial yang kurang mendesak dibandingkan dengan perhitungan luas kecukupan hutan dan tutupan hutan di P. Jawa.

Lebih baik Menteri LHK fokus dan secepatnya menerbitkan kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan berdasarkan wilayah DAS/pulau/provinsi dan ditetapkan dalam surat keputusan, khususnya untuk daerah yang membutuhkan kawasan hutan untuk pembangunan seperti di Jawa  daripada  membuat kebijakan kontraproduktif  tentang perhutanan sosial (PS), yang sesungguhnya kegiatan PS di Jawa  telah diwadahi dengan mekanisme skema kemitraan kehutanan (KK). Saya mengkhawatirkan, masa jabatan Menteri LHK Siti Nurbaya yang tinggal 2,5 tahun lagi tidak mampu menyelesaikan perhitungan luas kecukupan hutan dan tutupan lahan yang mempunyai wilayah DAS begitu banyak dan bilamana ini terjadi, maka pejabat baru Menteri LHK yang akan ditunjuk nanti akan memulai dari nol lagi. ***