Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) memastikan stok pupuk di wilayah Pantai Utara (Pantura) aman menjelang musim tanam gadu. Kepastian stok ini diperoleh setelah dilakukan pemantauan di sejumlah gudang dan kios di daerah tersebut.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementan akan terus berusaha agar permasalahan pupuk tidak ada kendala sama sekali. Mentan bahkan sempat meninjau langsung gudang-gudang pupuk untuk memastikan ketersediaan stok.
Dikuranginya alokasi pupuk subsidi di tahun ini, memang membuat Kementan menjadi lebih selektif dalam pendistribusian pupuk subsidi. “Tapi kita bisa pastikan stok pupuk yang ada di gudang pabrik pupuk aman. Artinya mencukupi. Kita juga berusaha agar aloksi pupuk subsidi bisa ditambah agar pertanian maksimal,” ujar Mentan Syahrul, Kamis (8/4/2021).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam mendengar keluhan petani di sejumlah daerah mengenai keberadaan pupuk, termasuk di wilayah Pantura ini. “Kita sudah menyiapkan berbagai langkah dan strategi untuk mengamankan kebutuhan pupuk para petani. Salah satu upaya yang kita tempuh adalah melakukan realokasi pupuk subsidi tersebut,” ujar Sarwo Edhy.
Dia mengatakan, salah satu langkah yang akan diambil adalah menarik alokasi antarprovinsi dan kabupaten/kota. “Kita juga akan melakukan realokasi untuk daerah yang kebutuhannya telah tercukupi dan memiliki stok lebih. Kita akan tarik ke daerah yang masih kurang pupuknya. Langkah ini bisa lebih efektif dalam menghadapi permasalahan,” tegasnya.
Ketua KTNA Karawang, Endjam Djamsir, yang juga Wakil Ketua KTNA Jawa Barat mengungkapkan, keluhan petani saat ini bukanlah perihal kelangkaan pupuk, namun terkait harga gabah yang masih di bawah harga pokok penjualan (HPP).
“Saat ini, beberapa daerah di Karawang, gabah dibeli sekitar Rp3.800/kg, padahal seharusnya Rp4.200/kag,” jelas Endjam.
Dia menyebutkan, distribusi pupuk kepada petani sepanjang musim tanam lalu pun berjalan optimal. Hal itu terlihat dari hasil panen petani Karawang yang melimpah. “Tercatat, di musim panen ini Karawang menghasilkan 1,3 juta ton gabah kering giling (GKG),” ungkapnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Muhammad Hatta menambahkan, pihaknya telah memantau stok pupuk di gudang dan kios pupuk di wilayah Karawang hingga Indramayu.
Berdasarkan pemantauan stok pupuk di Gudang Lini 3 Pupuk Kujang Sukra, Indramayu, stok pupuk terpantau penuh dan siap disalurkan kepada petani. Dia juga memastikan bahwa harga pupuk dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). “Tidak ada kenaikan harga di tingkat kios. Kita bersama KTNA sudah cek langsung ke kios-kios,” katanya.
Kondisi yang sama juga terjadi di Karawang. Stok pupuk terpantau aman. Stok pupuk di Karawang pada per 5 April 2021 mencapai 2.111,68 ton. Rinciannya, pupuk urea mencapai 728,23 ton, NPK (1.110,65 ton) dan pupuk organik (272,80 ton).
Sedangkan stok pupuk di Indramayu per Senin, 5 April 2021 mencapai 2.782,37 ton dengan rincian urea 963,37 ton, NPK (666,25 ton) dan pupuk organik (1.152,75 ton).
Pupuk Melimpah
Sementara memasuki musim tanam gadu 2021, sejumlah petani Kabupaten Subang, Jawa Barat mempercepat masa tanam karena saat ini keberadaan pupuk bersubsidi di kios resmi telah tersedia. Bahkan, cukup melimpah. Selain itu, pasokan air untuk tanam juga masih cukup banyak.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, Kementan terus berupaya menjamin kelancaran distribusi dan kemudahan petani guna mengakses pupuk subsidi dengan mengambil langkah tegas. Kementan juga telah mengumpulkan para distributor untuk memberikan kemudahan kepada petani guna mengakses pupuk bersubsidi yang sudah terpasok di tingkat kios, walau belum memiliki kartu tani.
“Saya minta distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman, tapi lebih pada sebagai basis ketahanan pangan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini,” ujar Mentan, Kamis (8/4/2021).
Dia menyebutkan, pemerintah juga berkomitmen untuk serius memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi petani. Karenanya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui tambahan pupuk bersubsidi dengan volume 1 juta ton, atau senilai Rp3,14 triliun.
Hal itu, lanjut Syahrul, mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan rakyat di saat pandemi COVID-19.
Ketua KTNA Kabupaten Subang, Otong Wiranta mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari anggota jika saat ini petani langsung mempercepat tanam karena pupuk dan airnya sudah tersedia sehingga mereka bersemangat untuk segera mengolah sawah.
“Padahal, di Subang ini masih dalam tahap panen raya. Namun, petani yang sudah panen, justru mempercepat tanam. Soalnya, pupuk subsidinya melimpah dan air juga tersedia,” ujar Otong.
Dengan kondisi ini, lanjut Otong, pihaknya turun ke lapangan. Tujuannya, untuk memantau kios-kios pupuk bersubsidi apakah pupuk tersebut tersedia banyak atau tidak mengingat saat ini petani lebih memilih mempercepat tanam sehingga dalam kurun waktu sebulan ke depan kebutuhan pupuk di wilayah ini bisa meningkat tajam.
Pihaknya sudah mengecek gudang pupuk. Salah satunya milik PT Bumi Persada Sejati, yang merupakan distributor pupuk bersubsidi. Hasilnya, stok pupuk bersubdisi melimpah sehingga petani tak perlu khawatir.
Sementara itu, sejumlah petani di Kecamatan Dawuan mulai mendatangi kios untuk membeli pupuk. Para petani tersebut bisa tersenyum lega sebab pupuk dipastikan tersedia. Seperti terpantau di Kios Hans Tani Jaya, para petani berdatangan untuk memesan pupuk.
Juherdi (37), petani asal Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan mengatakan, setelah mendapat kartu tani, dirinya sudah bisa membeli pupuk subsidi yang sudah tersedia. Harganya juga cukup terjangkau serta transaksinya cukup mudah. “Data saya sudah ada di e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik), tinggal beli pupuk dengan kartu tani. Prosesnya mudah dan pupuknya ada. Jadi, semakin semangat untuk segera tanam,” ujar petani yang baru panen sepekan yang lalu ini. PSP
Madiun Alokasikan APBD Bantu Petani Beli Pupuk Subsidi
Pemerintah Kabupaten Madiun mengalokasikan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sebesar Rp2 miliar untuk membantu petani kecil membeli pupuk subsidi. Kementerian Pertanian (Kementan) pun mengapresiasi langkah Pemkab ini.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, pupuk bersubsidi dialokasikan untuk petani yang berhak, di antaranya tergabung dalam Kelompok Tani, terdaftar dalam RDKK dan memiliki luas lahan kurang dari 2 hektare (ha).
“Kami mengingatkan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK. Bagi yang tidak sesuai kriteria, silakan menggunakan pupuk nonsubsidi,” tegasnya.
Kebijakan e-RDKK, lanjut Sarwo Edhy, guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani nantinya diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.
Plt. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Sumanto mengatakan, ada kriteria khusus bagi petani yang mendapat bantuan subsidi dari Pemkab. Di antaranya, kepemilikan luas lahan di bawah 0,175 ha. “Petani kecil yang mendapat bantuan tersebut mencapai 18.000 orang dari total jumlah petani yang mencapai 83.849 orang,” ujar Sumanto.
Pemkab, kata dia, memang menyediakan subsidi pupuk khhusus bagi petani berkategori kecil. Kebijakan tersebut diberikan atas dasar berkurangnya jatah pupuk subsidi oleh pemerintah pusat.
Selain alokasi dari APBD, Kabupaten Madiun juga mendapatkan jatah pupuk bersubsidi organik cair dari APBN sebanyak 14.053 liter.
Data yang dimilikinya, jatah pupuk subsidi Kabupaten Madiun tahun 2021 untuk jenis urea sebanyak 17.975 ton dari kebutuhan 18.064 ton. Sedangkan jenis ZA dijatah 6.400 ton dari kebutuhan 12.253 ton, SP-36 sebanyak 1 ton dari kebutuhan 2,137 ton, dan phonska sebanyak 12.351 ton dari kebutuhan 30.204 ton. “Alokasi pupuk subsidi terus menurun sejak dua tahun terakhir. Tahun lalu penurunan mencapai 50% lebih,” katanya. PSP