Komisi Eropa membatalkan rencana penundaan tambahan selama satu tahun penerapan EUDR dan mengajukan penyederhanaan “terarah” terhadap regulasi anti-deforestasi tersebut.
Komisi Eropa (UE) membatalkan rencana untuk menunda kembali aturan deforestasi andalannya (EU Deforestation Regulation/EUDR) selama satu tahun, yakni pada Desember 2026. Sebaliknya, mereka mengajukan sejumlah penyederhanaan terhadap regulasi tersebut.
Dalam proposal yang diterbitkan pekan ini (Selasa. 21/10), badan eksekutif Uni Eropa ini menyatakan akan mengusulkan “periode transisi” untuk Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Alih-alih melakukan penundaan satu tahun, EUDR akan berlaku sesuai rencana pada akhir Desember 2025 untuk perusahaan besar dan menengah. Hanya saja, UE memberikan masa tenggang selama enam bulan guna pemeriksaan dan penegakan aturan.
Bagi usaha kecil dan mikro, regulasi ini baru akan berlaku pada Desember 2026.
Komisaris Lingkungan Komisi Eropa, Jessika Roswall, bulan lalu mengusulkan tambahan penundaan satu tahun dengan alasan kekhawatiran terhadap kesiapan sistem TI (teknologi informasi).
Nah, dalam proposal yang diajukan pada Selasa, Komisi menyatakan ingin memastikan sistem TI “beroperasi penuh” untuk mengatasi kontribusi UE terhadap “tantangan global deforestasi”.
EUDR sendiri sebelumnya sudah ditunda satu tahun pada Oktober 2024, setelah mendapat tekanan dari berbagai pemangku kepentingan. Awalnya, regulasi ini direncanakan berlaku sejak Desember 2024.
Meskipun sudah diperpanjang, Komisi Eropa terus mendapat tekanan yang makin besar dari negara-negara anggota dan Parlemen Eropa untuk menunda dan lebih menyederhanakan aturan tersebut.
Proposal penundaan setahun yang diajukan Roswall menghadapi penentangan dari Komisaris untuk Transisi Bersih, Adil dan Kompetitif, Theresa Ribera, serta anggota parlemen dari kubu pro-UE dan LSM.
Baca juga: * EUDR Kembali Ditunda Setahun, LSM Kecam Keras
Usulan Penyederhanaan
Pada bulan Juli, seperti dilaporkan Investor Responsible, ada sejumlah sumber yang memperkirakan EUDR bakal dimasukkan dalam paket “Omnibus Lingkungan” yang akan datang. Namun, nampaknya EUDR tidak akan dimasukkan dalam paket tersebut. Hanya saja, Komisi Eropa tetap mengajukan sejumlah penyederhanaan.
Komisi mengusulkan sejumlah langkah terarah untuk merevisi EUDR dengan tujuan menyederhanakan kewajiban pelaporan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari negara berisiko rendah di seluruh dunia, sambil tetap mempertahankan mekanisme pelacakan yang “kuat”.
Penyederhanaan ini akan mengurangi kewajiban bagi para operator dan pedagang yang memperdagangkan produk terkait EUDR setelah produk tersebut masuk ke pasar UE
Penyederhanaan ini akan mengurangi kewajiban bagi para operator dan pedagang yang memperdagangkan produk terkait EUDR setelah produk tersebut masuk ke pasar UE (perusahaan hilir), serta bagi operator mikro dan kecil dari negara berisiko rendah yang menjual produknya langsung di pasar Eropa. Hal ini mencakup hampir seluruh petani dan pengelola hutan di UE.
Komisi juga mengusulkan agar operator dan pedagang hilir tidak lagi wajib menyerahkan pernyataan uji tuntas (due diligence), guna memungkinkan penggunaan sistem TI yang “lebih efisien”. Hal ini berarti hanya akan ada satu pengajuan data ke dalam sistem TI EUDR pada titik masuk pertama ke pasar untuk seluruh rantai pasok.
Dengan demikian, operator mikro dan kecil hanya perlu melakukan satu kali deklarasi di sistem tersebut. Jika informasi yang dibutuhkan sudah tersedia, operator tidak perlu mengambil tindakan tambahan. Ini menggantikan kewajiban sebelumnya yang mengharuskan pengajuan berkala pernyataan uji tuntas.
Uji coba sistem TI, yang sudah dimulai sejak Desember 2024 bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, telah memicu terjadinya “penilaian ulang besar-besaran” terhadap perkiraan beban sistem, yang nyatanya “jauh lebih tinggi dari perkiraan.”
“Jadwal penerapan baru, dikombinasikan dengan penyederhanaan kewajiban bagi pelaku rantai pasok, bertujuan memastikan bahwa sistem TI dapat menangani beban yang diperkirakan,” tambah Komisi.
Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa harus mengadopsi secara resmi amandemen terarah ini sebelum aturan EUDR bisa diberlakukan.
Komisi Eropa juga sudah menyerukan kedua lembaga itu untuk mengesahkan proposal perpanjangan masa implementasi sebelum akhir tahun 2025.
Namun, Komisi juga menyiapkan rencana darurat jika amandemen tidak diadopsi tepat waktu. Hal ini bertujuan agar perusahaan tetap bisa mematuhi kewajibannya ketika aturan tersebut mulai berlaku pada Desember.
Bulan lalu, EUDR juga disebut dalam pernyataan bersama terkait perdagangan AS-UE yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa dan Gedung Putih. Dalam pernyataan itu, UE menyatakan akan berupaya menangapi kekhawatiran produsen dan eksportir AS dengan mengakui bahwa produksi komoditi terkait di AS menimbulkan “risiko yang dapat diabaikan terhadap deforestasi global.”
Pada September, Roswall mengonfirmasi rencana untuk mengusulkan penundaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan EUDR, tapi membantah bahwa langkah itu terkait dengan kritik dari AS. AI
