Konflik Lahan Berkepanjangan dan Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Gunung Balak

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Alpukat Siger di Desa Girimulyo Gunung Balak. (YSWJ, 2023).

Oleh: Bambang Edy Purwanto (Yayasan Sarana Wana Jaya)

Register 38 yang berada di Gunung Balak Provinsi Lampung merupakan wilayah konflik tenurial yang sudah berlangsung cukup lama, disebabkan adanya perambahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat lokal. Berbagai upaya tindakan represif telah dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik namun tidak banyak membuahkan hasil, bahkan menimbulkan perlawanan yang cukup keras dari masyarakat.

Gunung Balak ditetapkan sebagai kawasan hutan Register 38 melalui Besluit Residen No. 664 tahun 1935 dengan luas 19.680 hektare (ha). Pada tahun 1984 melalui SK No. 213 Menteri Kehutanan menetapkan luas kawasan hutan tersebut menjadi 24.248,30 ha. Perambahan hutan yang terjadi sejak tahun 1963 tidak dapat terselesaikan sehingga permasalahan semakin rumit dan dilematis. Di satu sisi kondisinya telah banyak berubah menjadi desa-desa definitif yang telah memiliki sarana dan kelembagaan, meskipun statusnya di dalam kawasan hutan lindung. Perambahan hutan yang cukup masif menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal, yaitu konflik antara penguasa dengan masyarakat dan konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Konflik yang berkepanjangan tersebut diduga akibat tidak ada konsistensi atau harmonisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian, tekanan kebutuhan lahan dari masyarakat yang semakin meningkat, serta perlakuan diskriminatif dari aparat.

Pada tahun 1980, Register 38 Gunung Balak dilakukan pengosongan dengan paksa oleh Pemerintah kemudian dilakukan reboisasi, serta para perambahnya dilakukan transmigrasi lokal. Setelah itu tanpa adanya pengamanan hutan yang intensif ditingkat tapak, masyarakat pendatang melakukan perambahan hutan kembali secara illegal. Dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat perambah tersebut, Kementerian Kehutanan memberi izin untuk menggarap kawasan hutan seluas sekitar 4.500 ha. Dengan berjalannya waktu, terjadi perambahan kawasan hutan melebihi luasan yang izinkan, termasuk wilayah yang telah dilakukan reboisasi.

Pada tahun 2017 tepatnya bulan Januari terjadi konflik, dimana penduduk lokal yang tidak mendapat tanah garapan melakukan penyerangan terhadap penduduk pendatang di Dusun Sido Mulyo, Desa Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terjadi karena tuntutannya tidak dipenuhi, yaitu keinginannya untuk mendapatkan hak atas tanah pada Register 38.  Penduduk lokal tesebut melakukan perusakan bangunan dan tanaman masyarakat.

Pemerintah telah mengupayakan penyelesaian perambahan hutan yang menimbulkan konlfik berkepanjangan, antara lain dengan mengintrodusir Program Hukan Kemasyarakat (HKm) dan yang terakhir Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Tujuannya untuk mengembalikan fungsi hutan dengan cara meningkatkan tutupan hutan seraya meningkatkan perekonomian masyarakat. Sayangnya penyelesaian tersebut belum mampu menyentuh persoalan yang mendasar, terutama masalah legalitas kepemilikan lahan pada kawasan hutan di Gunung Balak. Apabila penyelesaian konflik tidak tuntas maka akan menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan dan makin rumit.

Melihat hasil perkembangan program-program tersebut, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya proses jual beli tanah dibawah tangan (tidak legal) kepada masyarakat dari luar wilayah Gunung Balak atau dari Kabupaten maupun Provinsi lain. Hal ini memberi gambaran bahwa melepaskan atau mengeluarkan lahan dari kawasan hutan Gunung Balak yang telah diokupasi oleh penduduk, tidak menjamin bahwa perambahan hutan akan berhenti, bila pengamanan hutan di tingkat tapak sangat tidak memadai. Hal ini menjadi penyebab mengapa masalah perambahan hutan selalu terlambat ditangani.

 

Upaya Kecil Penyelesaian Perambahan Hutan Gunung Balak

Dalam upaya mengembalikan fungsi lindung hutan Gunung Balak, dilakukan kegiatan rehabilitasi dengan tanaman yang dapat dipanen hasilnya tanpa menebang pohonnya, yang biasa disebut multi purpose tree species (MPTS).  Tujuannya untuk mengembalikan tutupan dan fungsi hutan lindungnya serta menghasilkan buah, getah, biji, dan daun yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Rehabilitasi hutan dan lahan tersebut secara teknis sangat efektif untuk menyelesaikan masalah perambahan hutan pada hutan lindung karena dapat memenuhi kebutuhan lahan garapan dan ekonomi masyarakat lokal, serta fungsinya sebagai hutan lindung dapat dikembalikan.

Rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh BPDAS Way Seputih Way Sekampung tersebut dimulai sejak tahun 2019 di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang telah menjadi desa definitif sejak tahun 1990, dan terletak di Register 38 Gunung Balak dengan status kawasan hutan lindung. Realisasi RHL sampai dengan tahun 2023 mencapai luasan 316 ha dengan tanaman alpukat jenis Siger. Jumlah tanaman rata-rata sebanyak 200 pohon per ha, dapat menghasilkan buah mulai umur 2 tahun dengan kualitas buah yang unggul dari segi rasa dan penampilan. Jenis tanaman alpukat tersebut juga tidak memerlukan persyaratan tempat tumbuh yang subur. Bila ditanam pada jenis tanah yang berbatuan dari tanah vulkanik purba juga dapat tumbuh dengan baik. Diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp 200 juta per ha per tahun. Hal tersebut menimbulkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti program penanaman alpukat Siger.

Alpukat jenis Siger merupakan tanaman unggulan lokal yang berasal dari Desa Girimulyo dan telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian. Sistem pembinaan masyarakat dilakukan dengan cara partisipatif melalui kelompok tani hutan (KTH) yang dapat memberdayakan petani setempat dalam pelaksanaan RHL. Sebagai contoh, dalam pengadaan bibit tanaman alpukat Siger, masyarakat telah mampu menyediakan bibit secara mandiri melalui pembuatan bibit okulasi. Beberapa petani telah menjual bibit unggul alpukat Siger sebanyak 650.000 batang pada tahun 2023 dengan harga rata-rata Rp. 25.000 per bibit.

Upaya mengembalikan fungsi hutan lindung yang dilakukan oleh BPDAS Way Seputih Way Sekampung melalui program RHL secara teknis tampak berhasil untuk menyelesaikan konflik lahan dan perambahan hutan di Gunung Balak. Upaya RHL tersebut juga dapat meningkatkan penutupan lahan dan hutan, meskipun masih relatif kecil dibandingkan luas kawasan hutan yang telah rusak. Selain itu kesejahteraan masyarakat di Desa Girimulyo juga meningkat yang diindikasikan oleh adanya rumah-rumah penduduk yang permanen dan cukup bagus. Berdasarkan data yang ada, tutupan hutan yang masih bagus di kawasan hutan Gunung Balak tinggal sekitar 10%, ancaman perambahan lahan hutan masih tetap tinggi akibat pertambahan penduduk lokal maupun pendatang, serta makin baiknya sarana prasarana jalan dan transportasi.

Masalah yang Tersisa

Program rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan di kawasan hutan lindung Gunung Balak secara teknis menunjukkan keberhasilan, tetapi dari segi hukum (legalitas) masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Dengan kondisi kawasan hutan lindung yang didalamnya telah menjadi desa-desa definitif dan bangunan-bangunan permanen, menjadi hal yang dilematis dalam penyelesaiannya. Beberapa kalangan menyampaikan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, yaitu mengeluarkan wilayah konflik tersebut dari kawasan hutan. Namun penyelesaian tersebut belum dapat menjamin perambahan hutan tidak terjadi lagi.

Banyak terjadi di dilapangan bahwa pemberian hak milik atas tanah hutan yang dikuasi oleh perambah, kemudian diikuti dengan perpindahan hak tersebut kepada pihak lain lagi. Hal ini terjadi karena perambah menghadapi kekurangan modal uang untuk mengusahakan tanahnya, atau adanya kebutuhan lain yang akhirnya perambahan kawasan hutan dilakukan lagi. Terkait hal tersebut pembukaan akses lahan hutan kepada masyarakat melalui pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan pada berbagai program kemasyarakatan yang tampak sangat menjanjikan, harus dilaksanakan secara hati-hati ditengah lemahnya pengawasan dan pengamanan hutan tingkat tapak. Tidak adanya institusi pengamanan hutan yang paling bawah yaitu Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH), maka pelaksanaan program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat membuka peluang terjadinya perambahan hutan baru.

Perambahan hutan sebenarnya tidak hanya masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan, tetapi lebih kepada penegakan hukum. Dengan lemahnya lembaga penegak hukum ditingkat tapak serta pembuatan hukum yang berubah-ubah dan tidak konsisten, maka tidak ada jaminan perambahan kawasan hutan dapat diatasi. Kelembagaan kehutanan di tingkat provinsi yang tidak didukung oleh adanya kelembagaan kehutanan di tingkat tapak, berakibat pengamanan kawasan hutanan sangat rawan. Kasus perambahan hutan seperti terjadi di Gunung Balak banyak pula terjadi di daerah lain, dan sampai saat ini masih sedikit yang dapat diselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu diperlukan solusi secara komprehensif dan sistematis baik dari segi teknis, ekonomi, sosial dan hukum. Hal ini karena permasalah perambahan hutan yang tidak segera ditangani secara efektif akan menjadi keterlanjuran-keterlanjuran dan menimbulkan masalah semakin rumit dan tidak mudah untuk diselesaikan.

Kembali ke kasus Gunung Balak, ada pihak yang mempertanyakan apabila areal hutan lindung berhasil ditanami alpukat atau ubi kayu tetapi tidak ada pohon kayunya atau pohon hutannya, apakah masih layak disebut sebagai hutan lindung. Secara teori seharusnya hutan lindung tidak hanya tanaman monokultur tetapi juga terdapat strata tanaman yang membentuk hutan. Oleh karena itu tekanan terhadap kawasan hutan kedepan semakin tinggi dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, selama pengelolaan hutan masih bersifat ekstraktif, maksudnya tidak didukung oleh pengembangan industri pengolahan hasil hutannya yang dapat menciptakan lapangan kerja lebih luas, nilai tambah yang tinggi dari pengolahan hasil hutan, serta perluasan pasar produk olahannya. Pengembangan program perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan dan program lainnya yang bertujuan memberikan akses masyarakat terhadap kawasan hutan seharusnya tidak berhenti pada peningkatan tutupan lahan dan peningkatan ekonomi saja, naamun dikembangkan pula industri pengolahan hasil hutannya seperti PT. Indofood, CBP Sukses Makmur, Japfa Comfeed Indonesia, PT. Mustika Ratu, untuk mengurangi munculnya perambahan hutan kembali,

Teori Curve Kusnet menyatakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat pada awalnya akan menjadi penyebab kerusakan lingkungan termasuk hutan, tetapi tingkat pendapatan masyarakat yang semakin tinggi pada level high income sekitar US$ 30.000 per kapita akan terjadi turning point yaitu penurunan kerusakan lingkungan karena terjadi perubahan pola menuju industrialisasi, gaya hidup dan kepedulian terhadap hutan. Penyelesaian perambahan hutan rupanya masih menyisakan masalah yang panjang untuk segera ditemukan solusinya. Jangan sampai Indonesia memiliki bonus demografi tetapi terjebak dalam middel income trap yaitu ketika berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju, karena kerusakan hutan yang diakibatkan oleh salah dalam pengelolaan.

Harus bagaimana?

Perambahan hutan di Gunung Balak hanya sebagai contoh untuk memulai memikirkan dan mendiskusikan permasalahan perambahan hutan karena tipologinya hampir sama diseluruh Indonesia. Dari beberapa pengalaman menunjukkan bahwa penyelesain perambahan hutan yang berlarut-larut menimbulkan masalah konflik tenurial baru yang lebih luas dan komplek. Contoh kasus penyelesain perambahan hutan untuk kebun sawit melalui pengadilan yang telah mendapat putusan inkrah dan pelakunya sudah dikenakan hukuman pidana kurungan, tidak dapat dieksekusi karena Jaksa tidak mampu memindahkan masyarakat sebanyak hampir 3.000 kepala keluarga dari kawasan hutan. Sampai saat ini kasus tersebut tidak jelas penyelesaiannya dan sudah berlangsung cukup lama.

Penyelesaian perambahan hutan dengan pemberian akses kepada masyarakat, seperti program rehabilitasi hutan dan lahan masih menyisakan masalah legalitas. Penyelesaian melalui perizinan perhutanan sosial dan sanksi denda atas keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan, nampaknya masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya. Jangan sampai penyelesaian tersebut menimbulkan masalah baru. Keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dalam implemantasi penyelesain masih menghadapi beberapa kendala yaitu tentang perbedaan data dan kekurangan aparatur pemerintah yang menangani. Ada beberapa pemikiran untuk memberikan kesempatan kepada lembaga konsultan independen untuk menangani proses penyelesaian. Selanjutnya pemerintah memberikan putusan atas penyelesaian tersebut berdasarkan hasil dari lembaga tersebut. Dalam penyelesaian hukum diluar lembaga peradilan seharusnya melalui mekanisme putusan peradilan, selanjutnya pemerintah menetapkan putusan tersebut.

Ada pemikiran bahwa penyelesaian perambahan hutan yang telah terjadi dilakukan dengan rasionalisasi kawasan hutan yang tidak artikan sebagai pengurangan luas kawasan hutan, tetapi ditujukan untuk melindungi hutan berdasarkan data, ilmu pengetahunan dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan, langkah rasionalisasi kawasan hutan dapat dilakukan secara akurat.  Melihat kompleksitas permasalahan perambahan hutan yang terjadi sejak lama, sudah selayaknya dipertimbangkan rasionalisasi kawasan hutan sebagai bentuk corrective measure.

Perambahan hutan rupanya menjadi permasalah yang cukup besar dalam pembangunan kehutanan kedepan, sewajarnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar untuk menyelesaikannya melalui rasionalisasi kawasan hutan yang merupakan salah satu syarat redesign pembangunan kehutanan Indonesia menuju Indonesia Emas. ***

1 COMMENT

Comments are closed.