Buruknya panen dan melesatnya harga beras menciptakan tekanan berat politik buat Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Apalagi, Pemilu sudah di depan mata, yakni Juli.
Bayangkan, dalam hitungan menit setelah pintu dibuka, koperasi produk pertanian di Atami — sebuah kota pesisir di barat daya Tokyo — langsung kehabisan stok beras bersubsidi.
“Ini hanya akan bertahan beberapa minggu,” kata Yujiro Osaki, 46 tahun, salah satu dari puluhan orang yang mengantre untuk mendapatkan sekantong beras ukuran 3 kg. Mereka rela antre untuk memperoleh beras yang lebih murah beberapa dolar dibandingkan harga di supermarket untuk beras dengan kualitas yang sama. “Ini adalah situasi yang konyol bagi Jepang.”
Buat jutaan konsumen Jepang yang kini berjuang keras menghadapi kenaikan biaya pangan setelah bertahun-tahun lamanya harga manteng stabil, mengantre dan mencari harga-harga yang lebih murah kini menjadi pemandangan hari-hari konsumen untuk memperoleh beras di Jepang.
Kabinet PM Shigeru Ishiba — pemerintahan yang sudah tidak populer setelah harga beras dalam negeri melonjak hampir dua kali lipat pada 2024 — menghadapi Pemilu Majelis Tinggi pada Juli. Kalangan analis politik Jepang memperkirakan nasib Ishiba akan bergantung pada kemarahan publik atas naiknya inflasi dan melejitnya harga beras.
Harga rata-rata beras hasil panen 2024 untuk ukuran satu karung 60 kg telah mencapai rekor harga sepanjang sejarah di posisi 26.400 yen (nyaris Rp3 juta dengan kurs Rp112/yen). Meskipun stok beras Jepang masih cukup, tapi mereka memang masih berjuang untuk pulih akibat buruknya panen 2023 yang bertepatan dengan berakhirnya periode panjang deflasi Jepang serta nafsu pengecer untuk menaikkan harga.
Selain itu juga ada aksi-aksi penimbunan oleh individu dan penahanan stok secara sengaja oleh pedagang grosir. Pemerintah sendiri untuk pertama kalinya menggunakan cadangan beras strategisnya di luar bencana alam, dan ketika sebagian dari cadangan tersebut dijual akhir pekan lalu, antrean yang sangat panjang dan berjam-jam terbentuk di supermarket di seluruh negeri.
Ishiba sendiri sedang membentuk komite kabinet khusus guna membahas reformasi kebijakan beras yang sangat mendesak. Dia juga telah memecat menteri pertanian sebelumnya dan mengangkat Shinjiro Koizumi, putra mantan PM Junichiro Koizumi yang kharismatis dan ambisius, untuk menyelesaikan krisis tersebut.
Penyelesaian krisis beras ini jelas bukan perkara mudah. Pasalnya, Direktur Canon Institute of Global Studies yang juga pakar pasar beras Jepang, Kazuhito Yamashita menyebut negeri matahari terbit ini selama bertahun-tahun berusaha melindungi petani dalam negerinya dari persaingan beras manca negara, termasuk dengan melalukan impor beras terbatas.
Selama puluhan tahun kebijakan pemerintah hanya fokus pada peningkatan harga beras dalam negeri guna meraih suara penduduk pedesaan yang sangat penting. Namun, kenaikan harga telah memukul jutaan keluarga di perkotaan dan membuat inflasi pun menjadi masalah politik yang lebih luas buat pemerintah.
Banyak pihak yang mengritik program pemerintah yang disebut “set-aside”, yakni upaya memberi insentif kenaikan harga beras kepada petani dengan mengurangi produksi beras sehingga harga naik. Program ini berakhir tahun 2018.
“Program set-aside selalu menjadi masalah,” kata Yamashita. “Jika Jepang beralih ke subsidi, seperti di negara lain, segalanya akan berubah. Petani akan mampu membeli lebih banyak lahan pertanian, menurunkan biaya melalui skala, dan memproduksi lebih banyak beras.”
“Jepang bisa menjadi pengekspor beras berkualitas tinggi secara global jika kebijakannya tidak mendorong ke arah yang berlawanan selama ini,” tambahnya.
Meskipun jumlah petani yang bekerja di Jepang telah menurun menjadi kurang dari 1% dari total populasi — dari 4,4% populasi petani pada 1976 — namun mereka tetap menjadi kelompok penekan yang kuat.
“Penurunan populasi sebenarnya makin memudahkan buat petani untuk mencapai konsensus politik yang kompak,” ujar Kunio Nishikawa, pemerhati beras Ibaraki University. “Sistem pemilu Jepang yang memberikan sejumlah besar kursi di Diet (parlemen) untuk kawasan pedesaan jelas memperkuat pengaruh politik petani.”
Dengan menurunnya populasi petani, kata dia, maka perdebatan mengenai kebijakan sektor pertanian pun secara umum akan lebih mudah.
“Bahkan dalam jangka pendek, karena krisis harga beras ini sudah menjadi topik pembahasan oleh seluruh bangsa, termasuk konsumen, maka saya perkirakan reformasi kebijakan pertanian akan bergerak saat ini,” paparnya.
Sementara analis politik Japan Foresight, Tobias Harris menilai pemerintah kemungkinan lebih tertekan untuk menenangkan konsumen akibat besarnya kenaikan harga. “Tetapi jelas Ishiba dan Mentan Koizumi harus menemukan cara untuk menenangkan produsen menjelang kampanye majelis tinggi.”
Menggunakan cadangan beras mungkin bisa memberi sedikit kelegaan, tetapi analis memperkirakan itu hanya akan bersifat sementara.
Efek berantai dari kekurangan pasok dan kenaikan harga telah menciptakan persaingan besar antara koperasi pembeli beras — yang menguasai sekitar 40% pasar Jepang — pedagang grosir, dan pembeli skala besar lainnya, seperti jaringan restoran nasional dan produsen makanan.
Banyak koperasi mendekati petani langsung, menawarkan harga yang dikunci sekitar 26.000 yen/karung 60 kg. Koperasi tidak dapat menjual beras jauh di bawah harga itu tanpa mengalami kerugian, kata analis.
Sementara itu, di supermarket di seluruh negeri, harga beras produksi dalam negeri Jepang mencapai rekor tertinggi, rak-rak kosong atau jarang terisi, dan banyak toko memajang pemberitahuan kepada pelanggan yang kekurangan uang untuk mencari karbohidrat yang lebih murah dari roti dan mie.
Di Atami, sepasang suami istri lanjut usia berjalan menjauh dari toko produk pertanian dengan tangan kosong. Beras yang lebih murah telah habis terjual saat mereka mencapai bagian depan antrean.
“Kami bertanya kepada mereka kapan penjualan berikutnya akan dilakukan,” kata suaminya. “Mereka mengatakan, tidak tahu.” AI
