Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bali cukup tinggi. Hal ini disambut baik Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan memanfaatkan KUR, sektor pertanian diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, KUR memiliki banyak manfaat. Pertanian memiliki banyak subsektor yang bisa dikembangkan. “Untuk mendukung hal tersebut, petani bisa memanfaatkan KUR agar usaha pertanian bisa dipastikan berputar dan bisa membantu pemulihan ekonomi,” katanya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menyampaikan hal serupa. KUR bisa dimanfaatkan untuk mendukung tanam bahkan pascapanen, hingga packaging.
“Dengan memanfaatkan KUR, kita berharap nilai produksi bisa ditingkatkan. Sehingga keuntungan yang didapat petani bisa bertambah,” katanya.
Sementara Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati mengatakan, petani bisa memanfaatkan bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendapatkan KUR.
“KUR ini bunganya sangat rendah sehingga tidak memberatkan. Petani bisa memanfaatkan bank yang tergabung dalam Himbara, yaitu BRI, BNI, dan Mandiri, untuk memanfaatkan KUR,” tuturnya.
Data Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat, penyaluran KUR dari pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi di Pulau Dewata hingga 31 Mei 2021 sebesar Rp2,7 triliun yang diberikan kepada 57.360 debitur.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto menjelaskan, penyaluran KUR ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyaluran KUR pada periode yang sama tahun 2020 — yang mencapai Rp2,23 triliun kepada 43.816 debitur.
Penyaluran KUR tersebut didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan besaran 42%, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 21% dan sektor industri pengolahan sebesar 15%.
KUR di Sumbar
Sementara itu pemanfaatan KUR di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) juga cukup tinggi. Data Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat, total KUR yang telah disalurkan sebesar Rp3,41 triliun kepada 74.107 debitur di Sumbar.
Perdagangan menjadi sektor dengan jumlah penyaluran terbesar, yakni Rp1,69 triliun, diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp1,12 triliun.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, KUR akan menjamin aktivitas pertanian bisa terus berlangsung. “Petani kini tidak perlu ragu untuk memulai usaha atau aktivitasnya. Sebab, ada KUR yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah permodalan,” katanya,
Dirjen PSP, Ali Jamil mengatakan, KUR bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai usaha. “Untuk itu, kita selalu mendorong petani agar memanfaatkan sistem permodalan ini,” katanya.
Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati menyebutkan, petani bisa menjadi debitur pada bank-bank yang menjadi anggota Himbara, seperti BNI, BRI, dan Mandiri. “Bisa memanfaatkan bank daerah. KUR ini sifatnya pinjaman, namun dengan bunga yang rendah. Pengembaliannya bisa dilakukan dengan cara dicicil, atau setelah panen, sehingga petani tidak diberatkan,” katanya.
Terpisah, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, sampai Rabu (23/6/2021), total KUR yang disalurkan di Provinsi Sumbar adalah sebesar Rp3,41 triliun.
Dia menuturkan, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dengan jumlah penyaluran terbesar, yakni Rp1,69 triliun dari total penyaluran KUR di Sumbar. Kemudian, diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp1,12 triliun.
Data Badan Pusat Statistik Sumbar, pada triwulan I-2021, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 22,17%. Sementara, sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kobtribusi sebesar 15,51% terhadap PDRB Sumbar.
“Hal ini menggambarkan bahkan kedua sektor ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Sumbar, sehingga berbagai kebijakan perlu diberikan untuk mendorong pertumbuhan di kedua sektor tersebut,” katanya.
KUR untuk Logistik Pangan
Mentan Syahrul Yasin Limpo juga mendorong para Bupati untuk memperbaiki sistem logistik dan memanfaatkan program KUR sebagai upaya bersama dalam membangun pertanian maju, mandiri dan modern.
Sistem logistik dan program KUR, kata Mentan, adalah dua kunci penting dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, membangun pertanian itu tidak cukup dengan APBN karena sampai kapanpun tidak akan selesai. Untuk itu, dana KUR bisa dimanfaatkan untuk perbaiki sistem logistik. “Kita selalu libatkan semua pihak untuk membangun pertanian,” ujarnya.
Mentan mengatakan, ke depan para Bupati harus bisa membuat gebrakan dalam membangun pertanian modern di wilayahnya masing-masing.
Gebrakan itu di antaranya meningkatkan produktivitas dengan penggunaan alat mesin pertanian, terutama dalam memenuhi pasar ekspor.
“Saya mau bicara apa adanya. Kalau kabupaten kita mau bagus, ya harus bisa memenuhi makanan rakyatnya. Kemudian penuhi kebutuhan ekspor. Karena itu harus ada gebrakan. Termasuk meningkatkan produktivitas,” katanya.
Mentan mengatakan, jabatan Bupati adalah jabatan strategis yang bisa membuat pertanian lebih maju dan mandiri. Jabatan Bupati adalah jabatan istimewa karena bisa menggerakkan roda ekonomi bawah untuk kepentingan nasional. “Bupati adalah jabatan-jabatan yang kritis dan jabatan yang sangat-sangat menentukan,” tegasnya. PSP
Petani Pangandaran Rasakan Manfaat Asuransi Pertanian
Sejumlah petani di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat merasakan manfaat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian. Klaim bisa dibayarkan jika lahan petani mengalami gagal panen akibat perubahan iklim yang terjadi bencana lainnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, asuransi pertanian merupakan proteksi kepada petani agar tak mengalami kerugian ketika mengalami gagal panen, baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).
“Dengan mengikuti program AUTP, petani terhindar dari kerugian karena mereka mendapat pertanggungan dari program tersebut. AUTP ini program proteksi kepada petani,” katanya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Ali Jamil menerangkan, program AUTP direalisasikan selain sebagai upaya proteksi terhadap petani, juga untuk menjaga produktivitas mereka. Pertanggungan AUTP ketika petani gagal panen melindungi mereka agar tetap dapat berproduksi.
“Program AUTP ini memberikan pertanggungan sebesar Rp6 juta/hektare (ha)/musim kepada petani yang mengalami gagal panen. Dengan begitu, mereka tetap memiliki modal untuk memulai kembali budidaya pertanian mereka,” katanya.
Di sisi lain, AUTP juga diprogramkan untuk menjaga kesejahteraan petani. Dengan AUTP, petani yang mengalami gagal panen tak akan mengalami kerugian sehingga mereka masih bisa berproduksi untuk terus meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Program AUTP ini memiliki banyak manfaat bagi petani. Kami mendorong agar petani dapat mengikuti program ini agar mendapat pertanggungan dan terhindar dari kerugian,” ujar Ali.
Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Indah Megahwati menjelaskan, untuk mengikuti program AUTP caranya cukup mudah. Petani harus bergabung dengan kelompok tani dan mengikuti program AUTP 30 hari sebelum masa tanam dimulai.
“Pendaftaran bisa dengan mengisi formulir yang telah disediakan didampingi oleh Penyuluh Pertanian setempat dan petugas Dinas Pertanian. Premi Asuransi Usaha Tani Padi ini ditetapkan sebesar 3% dari standar biaya input usaha tani padi, yaitu Rp6 juta/ha/musim tanam.
Untuk nilai premi yang harus dibayar, yaitu sebesar Rp180.000/ha/musim tanam. Dari jumlah Rp180.000 itu, sebesar 80% atau senilai Rp144.000 disubsidi oleh pemerintah melalui APBN. “Petani cukup membayar premi Rp36.000/ha/musim,” kata Indah. PSP
