
Program pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian semakin diminati petani. KUR Pertanian juga terbukti meningkatkan kesejahteraan petani.
Hingga saat ini, dari total alokasi KUR Pertanian yang dianggarkan senilai Rp70 triliun, serapannya secara nasional mencapai Rp43,6 triliun atau sebesar 62,3%.
Rinciannya, Bank BRI hingga kini telah menyalurkan Rp29,5 triliun atau setara dengan 67,7% dari target KUR yang telah disalurkan BRI. Sementara Bank Mandiri hingga Mei 2021 telah menyalurkan KUR Pertanian senilai Rp4,32 triliun kepada 45.301 debitur. Nilai ini setara dengan 27,53% dari target penyaluran KUR Bank Mandiri.
Untuk BNI, penyaluran kredit ke sektor pertanian sudah mencapai Rp3,2 triliun di periode Januari-Mei 2021. Dari jumlah tersebut, setidaknya terdapat 78.000 orang debitur KUR yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, tahun ini, serapan KUR Pertanian berkembang cukup baik. Tercatat pertumbuhan daya serap KUR Pertanian pada tahun ini melebihi dari 40%.
“Pertanian merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dengan baik. Oleh karena itu, serapan KUR kita di tahun 2021 sudah di atas 40%,” tegasnya.
Menurut dia, KUR punya peran penting untuk meningkatkan produktivitas pangan berbasis lokal serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Mengenai hal ini, Syahrul mencontohkan penyerapan KUR di Provinsi Maluku, yang sejauh ini dinilai berjalan dengan baik, di mana terjadi peningkatan daya serap antara pelaku usaha dengan gabungan kelompok tani.
Karena itu, Maluku bisa menjadi contoh daerah yang sudah memperkuat program KUR. “Yang penting itu konsepsinya harus jelas, Pak Gubernur dan Pak Bupati. Harus berskala ekonomi dan berkelanjutan. Minimal 1 hektare (ha) itu bisa 7 ton. Karena itu mainkan terus KUR di wilayah kerja masing-masing,” ujar Mentan saat menggelar Rapat Percepatan Penyerapan KUR Sektor Pertanian bersama para kepala daerah Provinsi Maluku yang digelar secara virtual di ruang Agriculture War Room (AWR) Kementan, Rabu, (28/72021).
Syahrul mengatakan, program KUR sudah terbukti memiliki keuntungan besar yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Misalnya, dari total luas tanah 1 ha, keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp10-15 juta dalam sekali panen. Penghasilan sebesar itu di luar pengeluaran lain, seperti makan, minum dan lain-lain.
“Jadi, saya bisa pastikan Rp10 juta itu penghasilan bersih. Kenapa? Karena dengan KUR akselerasinya lebih kuat dan lebih cepat. Kita tahu dalam 2 tahun saya jadi menteri tidak ada impor beras, Pak, Bu,” katanya.
Karena itu, Syahrul berkomitmen bahwa ke depan pihaknya akan menambah alokasi tambahan dana KUR bagi daerah Maluku menjadi kurang lebih Rp1 triliun. “Saya mau Maluku tidak lagi tergantung dengan daerah lain. Saya mau Maluku jadi lumbung pangan nasional,” ucap Syahrul.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyampaikan terima kasih atas perhatian besar jajaran Kementan terhadap kemajuan sektor pertanian di Provinsi Maluku. Barnabas yakin, dengan program KUR, masyarakat Maluku akan mendapat manfaat yang besar.
“Saya kira program Pak menteri ini sangat bagus sekali. Terutama dalam mempercepat penyerapan KUR di provinsi kami. Saya yakin kalau petani kita sudah maju, Indonesia juga pasti maju,” kata Barnabas.
Bupati Buru, Ramly Umasugi mengapresiasi respon cepat jajaran Kementan terhadap perkembangan sektor pertanian di Maluku, khususnya di Kabupaten Buru. Menurutnya, Kementan sejak awal telah memiliki jasa besar terhadap peningkatan produksi yang ada karena selama ini terus memberi dukungan bantuan Alsintan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas respon Kementan yang telah datang ke Kabupaten Buru untuk panen raya beberapa waktu lalu. Bukan hanya itu saja, kami diberi bantuan Alsintan yang sangat membantu petani di Buru. Sekali lagi terimakasih Kementan,” katanya
Subsidi Bunga Diperpanjang
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menuturkan, KUR Pertanian tak hanya mendorong pertumbuhan produktivitas pertanian, tetapi juga pendapatan petani itu sendiri.
Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional, yakni menyediakan pangan untuk seluruh rakyat, meningkatkan pendapatan petani dan menggenjot ekspor.
“Kami akan terus bekerja agar serapan KUR ini semakin besar di masyarakat. Saya meminta kepada kepala daerah di Indonesia dan juga pihak perbankan untuk bersama-sama menggenjot penyerapan KUR Pertanian ini,” tegasnya.
Menurut dia, KUR Pertanian kembali menggerakan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pemanfaatan KUR Pertanian oleh petani membuat roda ekonomi dasar kembali bergerak, yang artinya memiliki kontribusi besar bagi pergerakan perekonomian secara nasional.
“KUR mendorong pergerakan roda ekonomi dasar masyarakat sehingga dapat kembali meningkatkan daya beli, khususnya petani yang memiliki modal untuk mengembangkan budidaya pertanian mereka,” ujar Ali.
Informasi yang didapatkan, kata Ali Jamil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa pada tahun ini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR menjadi 3%.
Kebijakan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021, dengan total anggaran subsidi bunga yang disiapkan sebesar Rp4,39 triliun. “Dengan adanya perpanjangan subsidi bunga tersebut, maka total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi sebesar Rp7,84 triliun,” kata Ali.
Plafon KUR sektor pertanian sebesar Rp70 triliun dan sampai dengan bulan Juli ini telah terealisasi secara nasional sebesar Rp43,6 triliun atau sebesar 62,3%.
Pemanfaatan KUR Pertanian untuk empat subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kementan ingin memastikan bahwa serapan KUR Pertanian semakin baik dan semakin maksimal ke depannya. “Tentu ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan petani saja, tetapi juga perekonomian nasional secara keseluruhan,” kata Ali.
Menurut Ali, KUR akan membantu petani mengembangkan budidaya pertanian mereka. Ketika terkoneksi dengan KUR, maka petani memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka.
Untuk itu, Ali mengajak semua pihak mulai dari kepala daerah hingga perbankan untuk sama-sama mempercepat akselerasi penyerapan KUR Pertanian ini.
“Harapan kami agar semua pihak, mulai kepala daerah hingga teman-teman perbankan, mari kita bersama-sama turun ke bawah, kita percepat penyerapan KUR ini agar ekonomi dasar masyarakat stabil,” tutur Ali.
DPR Puji Antusias Kerja Kementan
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meyakini sektor pertanian Indonesia akan lebih maju lagi manakala importasi produk pertanian ditahan sedemikian rupa seiring dengan usaha peningkatan kapasitas produk pertanian yang dapat dihasilkan di dalam negeri.
Berdasarkan data BPS, kata Andi Akmal, nilai ekspor sektor pertanian pada bulan Juni 2021 mengalami kenaikan, yakni sebesar 33,04% (M-to-M) atau sebesar 15,19% secara tahunan (YoY).
Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi dan sarang burung walet memberi andil besar dalam ekspor selama Juni 2021.
“Tren ini, kita diharapkan terus bertahan bahkan terus naik di bulan selanjutnya,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangan persnya, Jumat (30/7/2021).
Selain itu, legislator asal Sulawesi Selatan ini sangat terkesan dengan antusias kinerja sektor pertanian yang ditunjukkan pada besarnya kredit usaha rakyat di sektor pertanian pangan.
Meskipun didominasi di perkebunan terutama sawit, namun secara jumlah cukup besar penyaluran KUR untuk sektor pertanian ini. Pencapaian KUR pertanian mencapai Rp42,70 triliun dari target Rp70 triliun sejak awal tahun hingga saat ini.
Berdasarkan informasi yang dia dapat, rincian penyaluran KUR pertanian pangan antara lain subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp9,50 triliun, pertanian padi Rp7,80 triliun, perkebunan tanaman lainnya dan kehutanan Rp5,50 triliun, pertanian holtikultura dan lainnya sebesar Rp5,20 triliun.
“Tahun 2022, pemerintah perlu mengembalikan APBN sektor pertanian pangan seperti tahun 2018 yang di atas Rp30 triliun. Jika kinerja dilakukan secara efektif efisien dengan meminimalisir penyimpangan, kedepannya sangat potensial Negara Indonesia Berdaulat akan pangan yang mampu memenuhi kebutuhannya dari dalam negeri,” Akmal. PSP