Nelayan di Kota Tegal, Jawa Tengah menyesalkan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Senin (31/7/2017), yang menyebut subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal perikanan di bawah 30 gross tonnage (GT) tidak tepat sasaran. Menteri susi pun ingin mencabut subsidi BBM.
Pengurus Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Riswanto meminta nelayan jangan dijadikan “kambing hitam” dan selalu disudutkan.
“Kalau masalah tepat atau tidak tepat sasaran kan yang melakukan oknum nelayan. Jangan disalahkan semua nelayan,” ujar Riswanto kepada Agro Indonesia, Selasa, (1/8/2017).
Riswanto menjelaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di daerahnya sangat ketat. Penerimanya harus memiliki dokumen perijinan kapal yang lengkap. Juga mengantongi rekomendasi dari dinas kelautan dan perikanan (DKP) Kota Tegal serta kesyahbandaran.
“Sehingga dengan adanya subsidi BBM, nelayan kecil bisa sejahtera. Karena komponen operasional melaut, 60% nya BBM,” kata Riswanto.
Riswanto pun mempertanyakan gembar-gembor keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil/tradisional, jika BBM bersubsidi untuk kapal di bawah 30 GT dihapus.
Di Kota Tegal sendiri terdapat 300an kapal perikanan yang berbobot antara 10-30 GT dengan berbagai alat tangkap yakni mini purse seine, bubu dan kejer.
Mereka yang menerima subsidi BBM adalah nelayan harian yang berangkat pagi pulang sore.
Fenny
