Pemerintah Provinsi Jambi bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkuat sinergi strategis dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mendorong pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap dan kemitraan masyarakat sebagai pendekatan terintegrasi di tingkat tapak. Penguatan kolaborasi ini menjadi krusial di tengah meningkatnya risiko karhutla akibat dinamika perubahan iklim, termasuk potensi musim kering ekstrem, sehingga diperlukan langkah preventif yang sistematis, mulai dari penguatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal ini terungkap saat kunjungan APHI ke Pemerintah Daerah Jambi pada Kamis (16/04/2026).
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas dukungan APHI dan pelaku usaha kehutanan di wilayahnya dalam upaya pencegahan karhutla yang menjadi salah satu isu strategis daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan kunci untuk mengantisipasi risiko kebakaran, terutama di tengah dinamika iklim yang semakin menantang.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik dukungan APHI dan para pelaku usaha kehutanan dalam upaya pencegahan karhutla. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan langkah-langkah mitigasi berjalan lebih efektif di lapangan,” ujar Al Haris.
Lebih lanjut, Al Haris menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari strategi preventif. Dalam konteks tersebut, pelaku usaha kehutanan diharapkan dapat memberikan contoh praktik terbaik di lapangan yang dapat direplikasi oleh masyarakat.
Ia menambahkan bahwa kemitraan dan pelibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan karhutla, mengingat masyarakat merupakan pihak terdepan dalam pengelolaan lahan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga mendukung pengembangan MUK berbasis lanskap melalui skema kemitraan masyarakat dengan mendorong komoditas unggulan seperti vanila sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso menegaskan komitmen sektor usaha kehutanan dalam mendukung upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pencegahan karhutla, terutama menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem.
“Menghadapi potensi El Nino yang ekstrem, APHI dan seluruh pelaku usaha kehutanan berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan karhutla, khususnya di Provinsi Jambi,” kata Soewarso.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan Multiusaha Kehutanan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu solusi dalam resolusi konflik tenurial serta mitigasi risiko karhutla melalui pengelolaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Menurut Soewarso, pendekatan bentang lahan atau lanskap, yang diusulkan APHI dan Kadin Indonesia, dalam implementasi MUK diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai aktor dan pemangku kepentingan, sehingga kolaborasi dalam pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Andri Yushar Andria, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, Bachyuni Deliansyah, Ketua Komda APHI Jambi Taufik, serta Sekretaris Jenderal APHI Purwadi Soeprihanto, yang bersama-sama membahas langkah strategis penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau mendatang edian
