Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan penanganan penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus dilakukan secara maksimal. Di antaranya dengan pembentukan Satgas PMK dari tingkat pusat hingga ke kabupaten, pengaturan pembatasan lalu lintas hewan, memberikan obat-obatan, desinfektan hingga memberikan vaksinasi terhadap ternak di wilayah terdampak.
Baru-baru ini pun Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah me-launching gerakan disinfeksi nasional dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam upaya percepatn pengendalian PMK. Gerakan disinfeksi nasional ini dilakukan secara intensif di 19 provinsi tertular PMK.
Mentan menegaskan, penanganan wabah PMK yang menyerang ternak, khususnya sapi, dapat menyebar melalui kontak langsung dengan ternak yang sudah terinfeksi, dengan alat atau barang bahkan bisa menyebar juga melalui udara sehingga lalu lintas dan pemeriksaan ternak harus dilakukan secara ketat.
Kolaborasi dalam penanganan PMK menjadikan upaya pengendalian lebih cepat dan lebih tanggap dengan langkah extradionary yang disusun secara bersama, di antaranya dengan BNPB, PMI, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Perhubungan.
“Oleh karena itu, melalui sinergi lintas kementerian/lembaga bersama seluruh gubernur dan bupati di lapangan, kita percaya PMK dapat kita tangani dengan baik. Kita berharap BNPB lebih gencar menyebarkan kebutuhan obat-obatan dan vaksin. Insya Allah Kementan dan BNPB berharap sebelum Idul Qurban, 800.000 dosis vaksin sudah berada di daerah dan sudah disuntikkan per hari secara bertahap di daerah yang sudah kita data,” kata Mentan di Jakarta, Kamis (7/7/2022).
Direktur Jenderal Peternakan dan Keseahatan Hewan, Nasrullah menambahkan, dalam upaya pengendalian PMK pada hewan ternak, baru-baru ini Kementan kembali mendistribusikan logistik kesehatan berupa Vitamin, Antibiotik, Antipiretik, Desinfektan dan APD ke 19 provinsi terdampak PMK.
Kementan juga telah menyiapkan obat-obatan sebanyak 203.000 dosis dan telah terdistribusi ke 19 Provinsi tertular, ketersediaan disinfektan sebanyak 2.640.000 liter juga telah terdistribusi ke 19 Provinsi tertular dan untuk logistik vaksinasi dan pengobatan telah didistribusikan Spuit 800.000 pcs dan Handsprayer 2.000 unit.
“Pengiriman obat-obatan dan logistik kembali dilakukan mulai tanggal 2 Juli 2022 ke 19 provinsi wilayah terdampak. Kita bekerja sama dengan BNPB untuk mendistribusikan logistik obat-obataan dan APD, sehingga lebih cepat pendistribusiannya dan bantuan serupa akan terus dilakukan untuk membantu peternak yang terdampak,” ungkapnya.
Nasrullah menjelaskan, pemberian bantuan obat-obatan tersebut sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi dampak dari ternak-ternak yang sakit karena PMK. Yakni untuk mengurangi hingga menghilangkan gejala klinis, sehingga diharapkan dengan diberikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik, dan penguatan imun ternak-ternak yang terinfeksi bisa sembuh.
“Jika kita lihat kondisi terakhir, pada hewan ternak yang telah diberikan obat dan vitamin juga sudah mulai membaik. Kami minta peternak tetap terus menjaga sanitasi kandang dan melakukan biosekuriti agar ternaknya tetap terjaga kesehatannya. Pemberian desinfektan juga sudah kita sarankan di kandang dan area pemeliharaan, saat ini kita sudah kerja sama dengan PMI untuk penyemprotan desinfektan di kandang-kandang peternak,” terangnya.
Nasrullah menuturkan, Kementan juga berupaya untuk melakukan pengendalian PMK dengan pendekatan berbasis zona, sehingga diharapkan lebih memudahkan dalam mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi kasus yang ada. Kriteria zona merah, kuning dan hijau sebagai dasar lockdown tingkat mikro agar perdagangan hewan tetap berjalan, ketersediaan hewan kurban dan tata perlalulintasan ternak berjalan dengan baik.
“Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak antar-zona, dilaksanakan bersama oleh Satgas PMK, POLRI, TNI, dan pemerintah daerah. Dengan menggandeng banyak pihak mulai dari BNPB, pemerintah daerah, PMI, akademisi, para pelaku usaha, asosiasi, serta peternak, maka kita upayakan bersama-sama agar PMK ini bisa teratasi dengan baik, serta dapat meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dari munculnya wabah ini,” cetusnya.
“Saat ini ternak yang telah divaksin sebanyak 296.973 ekor dan kita targetkan Idul Adha nanti sudah selesai divaksin semua. Setelah itu, kita laksanakan vaksin tahap berikutnya. Untuk ternak yang sakit kita fokuskan untuk diobati dulu biar sembuh, setelah sembuh 6 bulan kemudian baru dapat divaksin karena setelah sembuh ternak akan mempunyai antibodi tersendiri,” imbuh Nasrullah.
Aturan zonasi
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam ISIKHNAS di Crisis Center Kementan, saat ini tercatat penularan PMK masuk di 21 provinsi. Tepatnya ada di 231 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dan jumlah yang tertular sampai hari ini mencapai 320.016 ekor dengan jumlah yang sudah sembuh mencapai 108.266 ekor. Kemudian ada yang potong paksa 2.820 ekor dan yang mati 2.029 ekor.
Kepala Pusat Karantina Hewan Kementan, Wisnu Wasisa Putra menegaskan, sistem lalu lintas hewan sudah memiliki aturan ketat yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022. Dalam aturan ini, semua hewan yang berasal dari zona merah atau pulau merah, dilarang melintas atau masuk ke zona hijau.
“Untuk zona merah dilarang melalui zona hijau. Tentu kita mengenal pulau Jawa dan pulau Sumatera, pulau Lombok dan pulau lainya di NTT. Otomatis pulau-pulau ini tidak dapat melintas apabila kondisinya masuk zona merah, karena itu rentan PMK,” katanya.
Wisnu berharap, penanganan PMK juga mendapat perhatian yang sama dari masyarakat luas. Di samping itu, pemerintah akan terus memperketat penjagaan di pintu-pintu bandara dan pelabuhan seluruh Indonesia.
“Untuk ternak di masing-masing lokasi zona merah, kita akan awasi agar tidak bergerak sama sekali. Tetapi untuk kecamatan yang masih bebas di dalam satu kabupaten atau di dalam satu pulau, masih bisa dilalulintaskan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyatakan, pemerintah tetap melakukan tugasnya secara serius dengan memantau perkembangan PMK, baik di lapangan maupun melalui crisis center secara nasional. Kementan bersama Satgas PMK terus lakukan vaksinasi dan pendampingan penanganan PMK di berbagai daerah
“Kementan melalui unit kerjanya telah melakukan berbagai langkah solutif mengatasi wabah PMK, mulai dari membangun Posko, tata kelola lalu lintas ternak, bantuan obat, vitamin, vaksinasi, pelatihan-pelatihan hingga pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi. Di antaranya di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Tulungangung, Mojokerto, Sumedang, Depok, Bogor, Depok, dan Tangerang, Bangka Tengah, wilayah Kalimantan hingga Provinsi NTT, khususnya Kota Kupang dan di daerah lainya yang tertular PMK,” ucap Kuntoro. HMS
