Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut validasi data untuk luas baku sawah nasional, yang kini dilakukan instansi terkait, bakal menjadi ujung tombak dari penyempurnaan data padi di Indonesia. Sesuai keputusan pemerintah, luas baku sawah ditargetkan sebesar 7,1 juta hektare (ha) dan akan menjadi basis penghitung luasan panen dan produksi.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Habibullah menuturkan, dengan sistem pendataan Kerangka Sampel Area (KSA) saat ini, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian ATR/BPN, hingga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara (Lapan). Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) juga terlibat dalam pemetaan wilayah produksi.
Data KSA juga digunakan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dalam dasar-dasar kebijakannya saat ini. Karenanya, jika luas baku sawah telah tervalidasi seluruhnya, dipastikan perbaikan data padi dapat terealisasikan dengan tepat.
Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam periode pertamanya telah menegaskan sistem satu pintu data yang dirilis oleh BPS. “Jadi, saat ini bukan lagi soal mengamini (data) yang ada. Sekarang yang menjadi masalah hanya mengenai validasi luas baku sawah,” kata Habibullah di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Habibullah mengatakan, mekanisme sinkronisasi data perberasan saat ini sudah cukup baik antarkementerian lembaga. Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya, dinilai Habibullah sudah cukup kooperatif dalam proses penetapan data produksi dengan sistem KSA.
Upaya perbaikan data padi atau beras juga telah dimulai sejak tahun 2015 silam setelah melalui uji coba secara terus-menerus. Dia mengatakan, cara pendataan sistem KSA yang dipakai saat ini merupakan pembaruan data dan bukan menggantikan metode yang sebelumnya dipakai.
“Ada perbaikan metode karena yang sebelumnya sudah tidak tepat lagi. Ini sudah sejak 2015 kita uji coba sehingga tahun 2018 terbitlah KSA yang kita gunakan sebagai basis penghitungan,” ujar dia.
Menurut dia, jika nantinya luas baku sawah telah ada, BPS akan menggunakannya untuk menghitung luas panen yang ada dan menetapkan jumlah produksi. Hal itu, kata dia, merupakan tahap akhir dalam pembaruan pendataan padi di dalam negeri.
Verifikasi
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy menuturkan, luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terdata di pemerintah sampai saat ini adalah 5 juta ha. Luasan tersebut masih 70,3% dari total lahan baku sawah versi Kementerian ATR/BPN yang akan ditetapkan sebagai lahan sawah abadi, yaitu 7,1 juta ha.
Edhy mengatakan, pemerintah kini sedang melakukan verifikasi terhadap sisa lahan 2,1 juta ha. “Kita upayakan agar semua lahan sawah yang produktif tidak boleh diganggu gugat,” ujarnya, pekan lalu.
LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Tujuannya agar menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Menurut dia, 5 juta ha LP2B yang sudah terverifikasi merupakan sawah dengan irigasi yang bagus. Tingkat produktivitasnya cenderung bervariasi, yaitu antara 5,2 ton/ha hingga 8,0 ton/ha tiap sekali musim tanam.
Sarwo Edhy menekankan, pemerintah berupaya mempertahankan lahan sawah yang termasuk dalam LP2B. Upaya ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang diteken Presiden Joko Widodo pada September 2019.
Perpres tersebut utamanya ditujukan agar tingkat alih fungsi lahan pangan, khususnya sawah menjadi nonsawah, semakin terkendali. Sebab, kata Edhy, akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang mengusulkan untuk melakukan ahli fungsi terhadap lahan sawah. Baik untuk dijadikan sebagai kawasan industri ataupun pemukiman.
Salah satu daerah yang sudah mengusulkan adalah Jawa Tengah. Edhy mengatakan, provinsi tersebut telah mengajukan rencana alih fungsi lahan sekitar 214.000 ha. “Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai nanti sawah produktif kita berkurang begitu saja,” ucapnya.
Pemerintah sudah menyiapkan insentif untuk mendorong pemerintah daerah tidak melakukan alih fungsi lahan sawah. Edhy menjelaskan, insentif dapat berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, percepatan sertifikasi tanah hingga sarana dan prasarana irigasi, sesuai dengan kemampuan negara. “Insentif ini juga sudah tertuang dalam Perpres 59/2019,” tuturnya.
Kehadiran Perpres ini dapat menekan laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Alasannya, dalam Perpers ini pemerintah pusat memberikan insentif kepada petani yang lahannya ditetapkan sebagai sawah abadi atau masuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD).
Data Pertanian
Sementara mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyalahkan data luas lahan baku sawah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, yang dihitung berdasarkan kerangka sampel area (KSA) yang diperoleh dari citra satelit.
“Kita harus jaga ketat data pangan. Izinkan aku sampaikan, aku tidak sampaikan sebelumnya, takut gaduh. Data pangan yang ada dengan teknologi dan citra satelit itu salah,” katanya.
Amran mengatakan hal ini pada upacara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2024, di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Pada tahun 2018, BPS merilis data bahwa luas lahan baku sawah mencapai 7.105.145 ha. Angka itu turun dibanding data luas lahan baku sawah sebelumnya di tahun 2013, yakni seluas 7.750.999 ha.
KSA merupakan metode perhitungan luas panen khususnya tanaman padi dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.
Menurut Amran, data berdasarkan ketiga lembaga tersebut 92% salah.
“Kemarin, data yang diambil BPS, BIG, dan BPN disahkan, dan setelah di-crosscheck tim lembaga ternyata 92% sampel yang diambil salah,” tegas Amran.
Menurut Amran, data yang menyangkut luas lahan baku sawah ini ada dua sumber, yakni data pertanian dan data mafia. “Memang selalu ada dua data yang muncul, satu data pertanian, satu data mafia. Aku katakan apa adanya,” tuturnya.
Dia mengatakan, dengan penurunan luas lahan baku sawah yang dirilis tiga lembaga tersebut, yakni dari 7,7 juta ha menjadi 7,1 juta ha, maka ada sekitar 600.000 ha lahan sawah yang tidak tercatat. Untuk itu, kata Amran, akan ada 2 juta petani yang tidak mendapatkan subsidi pupuk sebab sawahnya tak tercatat.
“Kalau ini terjadi karena anggarannya sudah diketuk, nanti dampaknya tahun 2021. Pupuknya tidak disalurkan 600.000 ha. Kalau itu terjadi, 2 juta orang tidak kebagian pupuk subsidi,” imbuh dia.
Amran mengungkapkan, jika 2 juta petani tak mendapatkan subsidi pupuk, maka produksi beras bisa menurun. Menurut dia, saat ini sudah ada 784 mafia data lahan baku sawah yang diproses hukum, dan 400 mafia masuk penjara.
“Kalau data ini dipersempit, tidak mendapatkan pupuk, produksi turun, impor yang masuk. Sekarang ini 784 mafia yang diproses hukum, dan 400 masuk penjara. Kami yakin ini bisa diselesaikan Pak Syahrul,” tutup Amran.
Petakan Data
Sementara Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan, dalam 100 hari kerja akan memetakan data pertanian. Dengan adanya pemetaan ini, data pertanian menjadi lebih jelas. “Jadi, selama 1-3 bulan ke depan, saya akan menyelesaikan dahulu masalah data-data,” katanya di Kantor Pusat Kementan, Rabu (23/10/2019).
Menurut dia, dengan adanya data yang jelas, dapat diketahui gambaran pertanian setiap daerah. Data ini menjadi milik Kementan yang harus disepakati oleh semua pihak. “Tidak boleh kementerian lain punya data pertanian,” tegasnya.
Dia menilai, data menjadi penting karena menyangkut kondisi pertanian saat ini. Apalagi, ketahanan suatu negara ini ditentukan ketahanan pangan. “Jika ketahanan pangan baik, maka negara tersebut keamananya terjamin. “Indonesia ini kelebihannya ada pada pertanian karena menjadi soko guru. Jadi, ketahanan pangan harus diwujudkan,” tegasnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini minta agar semua pihak dapat bekerja secara fokus dan maksimal. “Keberhasilan ini datangnya bukan dari saya sebagai Menteri Pertanian, melainkan datang dari bawah lalu berakumulasi ke atas. Makanya kita harus bekerja sama untuk menyediakan pangan bagi 367 juta penduduk Indonesia,” katanya. PSP
