Keberadaan asuransi, khususnya Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP), semakin diminati petani. Terbukti, sebanyak 5.353 petani di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) sudah mengasuransikan tanaman padinya dengan total luas lahan 4.043 hektare (ha).
“Jumlah premi yang masuk, hingga triwulam II tahun ini sekitar Rp727,867 juta,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera bagian utara (Sumbagut), Yusup Ansori di Medan, Sumatera Utara, Senin (14/10/2019).
Dia mengatakan, dari jumlah 5.353 orang petani tersebut, yang banyak mengasuransikan lahannya sawahnya adalah petani Sumbar sebanyak 4.069 petani dengan luas areal 3.188 ha dan preminya Rp573,865 juta.
Sementara di Sumut, jumlah petani yang sudah mengasuransikan lahan sawahnya sebanyak 1.284 orang dengan luas lahan 855,57 ha dengan jumlah premi sebesar Rp154,002 juta.
“Meski jumlah AUTP terus meningkat di Sumbagut, tetapi masih butuh dimaksimalkan karena masih berjalan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Yusup menjelaskan, usaha di sektor pertanian khususnya padi rentan dengan risiko. “Dengan mengasuransikan tanaman padinya, maka ancaman kerugian petani bisa ditanggung asuransi,” ujarnya.
Data Ditjen Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan mencatat, realiasi AUTP hingga minggu terakhir September sudah mencapai sekitar 60% atau 600.000 ha dari target 1 juta ha.
Begitu juga AUTS/K (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau) sudah mencapai 55,6% dari target 120.000 ekor. “Jika kita lihat di lapangan, realisasi bisa lebih tinggi lagi,” kata Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Indah Megahwati.
Dia menyebutkan, di beberapa daerah capaian target asuransi cukup tinggi. Namun, ada daerah yang memang minat petaninya masih perlu didorong untuk ikut asuransi.
“Kami terus kejar realisasi target. Kami sudah membentuk tim percepatan realisasi AUTP. Kemudian meningkatkan sosialisasi pengoperasionalan aplikasi SIAP untuk pendaftaran maupun pengajuan klaim,” katanya.
Insentif Berlangganan Internet
Upaya lain untuk mempercepat realiasi target adalah memberikan insentif kepada petugas untuk berlangganan internet. “Kami juga menganjurkan petani untuk mendaftar lebih cepat menjadi peserta AUTP, meskipun baru akan menanam padi bulan Oktober-Desember 2019,” katanya.
Selain itu juga dilakukan pertemuan dengan Kelompok Tani (Poktan) dan Petugas AUTP di Kabupaten/Kota dengan langsung dilakukan pendaftaran di Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim. “Ini semua upaya kami untuk percepatan realisasi asuransi tahun ini,” tegasnya.
Data Ditjen PSP mencatat, realiasi AUTP tiap tahun cenderung meningkat. Tahun 2015, pada saat program ini pertama diluncurkan, hanya mencapai 233.499 ha atau 23,3% dari target 1 juta ha. Kecilnya realisasi pada tahun ini karena waktu kerjanya hanya tiga bulan.
Tahun 2016, target yang dipasang hanya 500.000 ha, tercapai 99,9% atau 499.964 ha. Tahun 2017 target AUTP seluas 1 juta ha tercapai 99,8% atau seluas 997.966 ha.
Tahun 2018 target 1 juta ha terealisasi 806.199 ha (80,6%). Tahun 2019, target sama 1 juta ha, namun hingga akhir Agustus 2019 sudah mencapai 305.599 ha (lihat Tabel).
Untuk Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), perkembangan realisasi dari tahun 2016 target sebanyak 20.000 ekor tercapai 100%. Tahun 2017, target sebanyak 120.000 ekor tercapai 76,8% atau 92.176 ekor.
Tahun 2018, target 120.000 ekor terealisasi sebanyak 88.673 ekor atau 73,8%. Tahun 2019 target 120.000 ekor, hingga awal September 2019, sudah terealiasi sebanyak 67.066 ekor (55,8%).
Pengamat ekonomi Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota harus proaktif menjalankan program AUTP. Apalagi beras adalah bahan makanan pokok sehingga harus mendapat perhatian ekstra.
“AUTP mensejahterakan petani dan melindungi pemerintah daerah masing-masing dari ancaman gangguan ketersediaan padi atau beras di pasar yang bisa menimbulkan inflasi,” katanya.
Gencarkan Sosialisasi
Di tempat terpisah, Dirjen PSP, Sarwo Edhy dalam berbagai kesempatan juga meminta daerah agar lebih gencar mensosialisasikan program asuransi pertanian ini. Pasalnya, masih banyak petani yang masih belum mengerti cara mendaftar.
“Kepada Dinas Pertanian seluruh daerah agar terus melakukan pendekatan kepada petani. Bisa menggunakan para penyuluh juga. Ini agar petani bisa lebih tenang dan nyaman, serta tidak takut mengalami gagal panen,” katanya.
Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran program asuransi sebesar Rp163,2 miliar untuk pertanian di tahun ini. Anggaran sebesar Rp144 miliar itu untuk AUTP. Untuk AUTS/K dialokasikan sebesar Rp19,2 miliar.
Sarwo Edhy menjelaskan, program asuransi tersebut dimulai sejak 2015 dengan besaran premi Rp180.000/ha. “Dari jumlah premi yang dibayar petani hanya 20% atau Rp36.000/ha. Sementara 80% dibayar oleh pemerintah alias subsidi,” katanya.
Dengan membayar premi Rp36.000/ha/musim, petani akan mendapat ganti Rp6 juta/ha. Klaim ini akan dibayar jika lahan petani puso karena kekeringan, banjir atau kena serangan hama. PSP
