Presiden Joko Widodo telah memerintahkan langkah-langkah balasan (retaliasi) apabila pemerintah Amerika Serikat tetap ngotot mencabut fasilitas generalized system of preferences (GSP) Indonesia. Sejauh ini, kedele jadi salah satu incaran, mengingat 90% impor kedele berasal dari AS dan tidak kena bea masuk.
Permintaan Kementerian Pertanian terkait pengenaan bea masuk impor kedele nampaknya bakal terealisasi. Apalagi, sampai sekarang impor kedele tidak dikenakan bea masuk, sementara pemerintah juga punya program swasembada kedele melalui perluasan tanam padi-jagung-kedele (Pajale).
“Kami memang mengusulkan pengenaan tarif bea masuk untuk mengendalikan impor dan mendorong supaya produk dalam negeri swasembada,” kata Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Maman Suherman di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Pengenaan bea masuk untuk kedele impor AS itu akan menjaga harga kedele petani tidak jatuh sehingga memicu gairah produksi.
Menurut seorang pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag), pemerintah memang sedang membahas sejumlah komoditas impor asal AS yang akan dikenakan bea masuk sebagai langkah antisipasi jika pemerintah AS mencabut fasilitas GSP Indonesia. Antisipasi ini bisa dibaca retaliasi apabila strategi negosiasi GSP yang sedang dijalankan delegasi RI di bawah komando Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ke Washington (22-28 Juli 2018) gagal.
Usulan komoditas yang bakal dikenakan bea masuk dilakukan oleh kementerian terkait. “Misalnya untuk komoditas pertanian, yang mengusulkan adalah Kementerian Pertanian. Begitu juga komoditas lainnya, suara kementerian terkait akan didengar,” ujar sang pejabat yang enggan disebut namanya. Nah, usulan tersebut yang kemudian dibahas bersama di Rakortas atas perintah Presiden Jokowi dan sampai kini terus diproses.
Maman mengaku, Kementan mengusulkan impor kedele kena bea masuk 10%-20%. “Kita usulkan 10%-20%, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya. Harap maklum, dalam pembahasan di Rakortas ada instansi lain yang menolak karena dianggap terlalu besar dan bisa berdampak pada harga di dalam negeri. Banyak yang menginginkan bea masuk kedele sebaiknya hanya 5%.
Hal ini juga didukung pengusaha tahu dan tempe Indonesia. Pemerintah diminta hati-hati menerapkan bea masuk kedele karena “akan berdampak pada penyesuaian harga beli kedele dan harga jual produk olahannya,” ujar Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syaifuddin. Apalagi, katanya, 90% impor kedele Indonesia, yang tahun lalu mencapai 2,5 juta ton, berasal dari AS. Luar biasa, memang. Jutaan ton kedele impor bebas bea masuk dan tak perlu rekomendasi dari Kementan. AI
