Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI) yang digawangi sejumlah tokoh nasional siap untuk menjalankan visi-misi untuk sektor kehutanan Indonesia termasuk dalam pengembangan perhutanan sosial.
YPHI yang menaungi gerakan masyarakat peduli hutan (GMPH) secara hukum resmi berdiri dengan adanya Akte Notaris No. 25 tanggal 28 Februari 2020 dan SK Menkumham tanggal 6 Maret 2020 No. AHU-000-4455.AH.01.04.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Peduli Hutan Indonesia.
Dokumen tersebut resmi diterimakan oleh Notaris Dr. Tintin Surtini di Markas GMPHI Jempang, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2020). Dengan demikian Yayasan telah bisa lebih leluasa bergerak melaksanakan visi-misi-nya.
“Namun Deklarasi Peduli Hutan yang akan dilaksanakan 22 Maret 2020 kami tunda mengingat situasi penyebaran virus corona sedang dalam masa kritis dan siaga,” jelas Dr. Asep Karsidi, mantan Kepala Badan Informasi Geografis yang menjabat Sekjen Yayasan PHI.
Transtoto Handadhari, Ketua Umum Yayasan PHI menjelaskan bahwa kemungkinan besar Deklarasi akan digelar tanggal 5 Juni 2020 bertepatan dengan Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia.
“Prof. Emil Salim, Pak Djamaludin, Prof. Sri Adiningsih dan pengurus Yayasan lainnya telah kami permaklumkan. Sementara ini kami akan membantu Ibu Menteri LHK menyusun design engineering Program Perhutanan Sosial khususnya di Jawa yang telah sangat kurang hutannya,” kata mantan Dirut Perhutani 2005-2008 yang tetap aktif membangun hutan.
Transtoto, rimbawan senior saat ini juga masih memimpin Yayasan/Perkumpulan Green Network Indonesia-BERBANGSA yang aktif melakukan edukasi lingkungan dan pembangunan tanaman serta kajian biodiversitas berbasis persatuan dan kesejahteraan bangsa.
Hasilnya antara lain pengembangan manfaat kelor yang dilakukan oleh Dudi Krisnadi di Blora, dan Cobra Husada Indonesia bersama dr. Kolonel TNI Fadjar Wahyudi untuk pengobatan berbagai penyakit terkait virus dan darah di elabu, Jogjakarta.
Sugiharto
