Kesadaran masyarakat dan sejumlah pejabat di daerah terhadap masalah banjir masih sangat rendah. Buktinya, masih banyak masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan khususnya di bantaran atau pinggir kali. Lebih parah lagi, ada pejabat yang memberikan izin untuk memanfaatkan lahan di daerah rawan bencana terutama di pinggir sungai. Akibatnya sudah bisa ditebak. Banjir meluas dan terjadi dimana-mana.
Demikian salah satu inti pembahasan webinar yang berjudul tentang; Banjir Yang Tidak Pernah Tuntas Teratasi Dan Urgensi Mitigasinya”. Acara digelar Pusat Pengkajian Strategis Kehutanan (Puskashut), Yayasan Sarana Wana Jaya (SWJ) Kamis (28/8). Webinar dibuka oleh Ketua Yayasan SWJ Dr. Ir Iman Santoso M.Sc dan ditutup oleh Anggota Pembina Yayasan SWJ Dr. Ir. Boen Purnama.
Adalah Direktur Mitigasi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB) Zaenal Arifin S.S MA yang membawa makalah berjudul Sistem Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi.
Zaenal kemudian membagi klaster dalam masalah bencana di Indonesia. Pertama geologi dan vulkanologi yaitu bencana seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan likuefaksi. Kedua hidrometeorologi kering yaitu bencana yang sering terjadi karena kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan.
Ketiga, hidrometerorologi basah seperti bencana banjir, abrasi pantai, banjir bandang gelombang ekstrem dan tanah longsor atau siklon tropis. Dan keempat bencana non alam seperti pencemaran limbah land subsidence, epidemi/pandemi dan kegagalan teknomogi.
Zaenal menguraikan, peristiwa di tahun 2025 terjadi bencana dengan total 2.283 kasus. Kasus bencana dari tahun ketahun selalu terjadi khususnya bencana banjir. Kalau hujan yang sering terjadi adalah banjir sebaliknya dan kalau musim kering akibatnya rawana kebakaran. Dari sumber Kementerian Keuangan, kerugian akibat bencana mencapai Rp20 trilyun.
Kejadian bencana banjir saja sampai Agustus 2025 sebanyak 1.184 kejadian dan jumlah masyarakat menderita atau mengungsi pada periode yang 4.48 juta jiwa. Kasus kebakaran hutan pada minggu-minggu belakangan juga masih terjadi terutama di Sumatera dan di Kalimantan.
Mengomentari banjir di Jakarta dan sekitarnya, Zaenal menjelaskan kendala yang sering dihadapinya adalah pengelolaan DAS yang belum optimal dan deforestasi konversi lahan dan alih fungsi daerah resapan.
Bahkan masih banyak tata ruang yang tidak taat aturan, terutama dibantaran sungai, pesisir atau lereng rawan longsor, serta infrastuktur pengendalian banjir sering dilanggar.
“Masih ada lagi akibat kekeringan karena waduk, embung dan tanggul tidak terawat, serta penegakan hukum. Ada lagi akibat pemahaman masyarakat yang belum mengetahui potensi bencana di tempat tinggalnya. Sistem peringatan dini belum merata dan keterbatasan anggaran,” imbuhnya.
Mengenai pekerjaan yang dilakukan BNPB jika tidak ada bencana, Zaenal menyebutkan strateginya. Kalau tidak ada bencana, maka kegiatannya dialihkan untuk merencanakan dan evaluasi. Kegiatan ini katanya, bukan saja dilakukan di pusat (BPBN), namun juga di daerah. Kita membuat perencana dan evaluasi mulai di pusat, daerah hingga tingkat lapak.
Kegiatan perencanaan yang dimaksud Zaenal misalnya, menggandeng universitas atau perguruan tinggi dalam masalah pembangunan rumah yang berpotensi bencana agar jika nanti terjadi bencana longsor atau banjir maka perumahan itu akan aman dan jauh dari bencana.
Selain itu juga melatih dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan memberikan bantuan sarana prasarana peringatan dini kepada masyarakat jika terjadi bencana.
Sudah banyak bantuan BNPB di daerah yang terkait dengan bencana alam seperti mamasang 3.700 rambu yang tersebar di daerah bencara berupa petunjuk jalan evekuasinya. Termasuk jika terjadi bencana banjir dan tanah longsor di daerah bencana.
Disamping itu BNBP juga melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan bencana pasalnya tanggungjawab itu bukan melekat di pemerintah pusat dan daerah, tapi juga perlu dukungan masyarakat, lembaga usaha, media hingga akademisi kelompok ini sangatlah dibutuhkan agar kita tangguh dalam bencana.
Menyinggung masalah peran pentahelix dalam pengelolaan banjir, pemerintah bertanggungjawab untuk menerapkan kebijakan pengelolaan banjir, termasuk membuat peta banjir dan membuat sistem peringatan serta memberikan layanan darurat selama banjir dan mengawasi upaya pemulihan pasca bencana. Adapun pemerintah pusat yang dimaksud antara lain Kem. PU, Kem. Kehutanan dan Kem. LH, BNPB, BMKG sementara daerah seperti dinas PU dan Bapeda.
Sedangkan peran swasta, Zaenal mengatakan, sektor swasta mencakup bisnis, industri, perusahaan asuransi yang dapat pengelolaan risiko banjir. Mereka dapat membantu mendapatkan asuransi, sementara itu masyarakat lokal memainkan peran penting dalam menajemen risiko banjir dengan melakukan tindakan pencegahan membentuk rencana membangun rumah darurat dan membantu dalam evakuasi. Berkolaborasi di daerah hulu membersihan dan materi batu dan sampah di sungai untuk dibersihkan.
Ia memberi contoh kasus yang tidak pernah tuntas banjir di Gunung Semeru yang tak pernah selesai karena terjadi pendangkalan dan siapa yang bertanggung jawab tidak ada. Semua itu terjadi akibat tidak adanya kolaborasi pusat, daerah dan lapangan. Bahkan diantaraa mereka saling saling menunggu perintah.
Menyinggung soal mitigasi banjir dan daerah hilir, Zaenal mengomentari ditangani oleh BNPB pusat. Tugas itu seperti memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi luapan derasnya air hujan dan sebaliknya kalau kering bisa dimanfaatkan dengan baik.
Mengenai tugas lain yang sangat besar manfaatnya adalah membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan termasuk dengan masyarakat di sekitar hutan agar memanfaatan lahan gambut tanpa bakar.
Zaenal juga menjelaskan, rencana pembentukan desa tangguh bencana (Destana). Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat desa yang memiliki kemampuan mandiri dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana melalui penguatan kepasitas. Pembentukan destana ini adalah untuk mendukung rencana jangka panjang tentang pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dengan sasaran 1.506 destana. AI
