Industri aluminium nasional meminta dimasukkan dalam sektor industri yang mendapat fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dalam penggunaan energinya.
“Jika dapat HGBT, biaya produksi industri aluminium dapat ditekan sehingga dampaknya sangat signifikan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional,”ujar Yosef Danianta Kurniawan, Ketua Tim Kerja Industri Logam Bukan Besi Direktorat Logam Kementerian Perindustrian dalam diskusi Media Gathering Forwin bertema “Industri Tangguh, Ekonomi Tumbuh” di Sentul , Bogor (14/11/2025).
Menurut Yosef, permohonan untuk mendapatkan fasilitas HGBT telah diajukan Industri aluminium nasional kepada Kementerian Perindustrian. “Kementerian Perindustrian juga telah menyampaikan permohonan itu kepada Kementerian ESDM untuk kemudian dibahas lagi di level atas, ” paparnya.
Menurutnya, selama ini Industri aluminium membeli gas dengan harga sekitar 11-12 dolar AS/MMBTU. Sedangkan jika mendapatkan fasilitas HGBT, maka harga pembelian gas yang harus dibayar hanya sekitar 6 hingga 7 dolar AS/MMBTU.
“Pengurangan harga pembelian gas itu sangat berdampak bagi daya saing industri aluminium nasional dan juga industry turunannya karena mereka dapat membeli bahan baku dengan harga murah,” jelas Yosef.
Sementara itu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyampaikan komitmen kuat untuk mempercepat hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium sejalan dengan proyeksi kebutuhan nasional yang diperkirakan melonjak hingga 600 persen dalam tiga dekade mendatang. Peningkatan konsumsi aluminium ini terutama didorong transformasi besar di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan ekspansi energi baru terbarukan yang kini membutuhkan aluminium dalam jumlah yang sangat besar.
Direktur Pengembangan Usaha Inalum Arif Haendra menegaskan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk membangun industri aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2024, kebutuhan aluminium nasional masih sangat bergantung pada pasokan impor yang mencapai 54 persen, sementara kontribusi Inalum baru berada di level 46 persen. Ketergantungan ini dinilai tidak ideal, terutama karena aluminium merupakan bahan baku strategis untuk berbagai sektor industri masa depan.
“Konsumsi aluminium nasional akan meningkat sangat pesat, terutama karena kebutuhan untuk baterai kendaraan listrik dan pembangunan pembangkit energi surya. Satu battery pack EV menggunakan sekitar 18 persen aluminium, dan pembangunan pembangkit surya membutuhkan sekitar 21 ton aluminium untuk setiap 1 MW. Kebutuhan ini menjelaskan urgensi percepatan hilirisasi,” ujar Arif.
Arif menjelaskan, aluminium memiliki potensi besar menjadi subsitusi dari produk lainnya. Misalnya untuk produk kayu. Kini banyak masyarakat yang tidak lagu menggunakan kayu untuk pembuasan kusen atau plafon rumahnya. Mereka mulai menggunakan produk aluminium sebagai pengganti kayu.
Dikatakan, jika produk kayu illegal tidak beredar luas di masyarakat, dipastikan produk aluminium akan lebih banyak lagi digunakan masyarakat untuk menggantikan produk kayu yang harganya jauh lebih mahal.
Dalam paparannya, Arif menyampaikan bahwa Inalum kini mengoperasikan smelter aluminium primer dengan kapasitas 275 ribu ton per tahun, smelter sekunder berkapasitas 30 ribu ton, serta pembangkit listrik tenaga air (hydropower) sebesar 603 MW untuk mendukung kebutuhan energi operasional. Untuk menjawab kebutuhan nasional yang meningkat pesat, perusahaan telah menyiapkan rencana ekspansi besar-besaran.
Dalam lima tahun mendatang, Inalum menargetkan peningkatan kapasitas produksi aluminium menjadi 900 ribu ton per tahun. Di saat yang sama, produksi alumina ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2029. Ekspansi ini mencakup pembangunan Potline-4 dengan kapasitas awal 100 ribu ton (dengan opsi perluasan hingga 200 ribu ton), serta revamping fasilitas produksi lama (PL1 & PL3) yang akan menambah kapasitas sekitar 45 ribu ton.
“Ekspansi ini bukan sekadar peningkatan volume, tetapi membangun fondasi bagi industrial estate aluminium yang terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan. Ini akan memperkuat kemampuan Indonesia untuk memasok kebutuhan nasional sekaligus menjadi pemain penting di pasar aluminium global,” kata Arif.
Butuh dukungan pemerintah
Arif menegaskan bahwa hilirisasi aluminium tidak bisa dilakukan oleh Inalum sendirian. Ekosistem industri aluminium sangat bergantung pada dukungan lintas kementerian, terutama terkait pasokan energi, tata ruang, lingkungan, pembiayaan, hingga regulasi industri.
“Industri aluminium adalah industri energi-intensif. Konsistensi pasokan listrik—lebih baik lagi jika berbasis energi hijau—menjadi faktor penentu daya saing. Karena itu, dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan semua proyek hilirisasi dapat berjalan cepat,” kata Arif.
Inalum juga menegaskan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan global berbasis aluminium terpadu yang ramah lingkungan. Komitmen keberlanjutan diwujudkan melalui peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, operasional yang aman, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui CSR.
“Kami selalu berkomitmen menjaga kesinambungan lingkungan dan memperkuat kapasitas SDM. Ekspansi industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi nasional,” ujar Arif.
Dengan roadmap hilirisasi dan ekspansi produksi ini, Inalum optimistis dapat menjadi motor utama percepatan industrialisasi aluminium Indonesia dan mendukung agenda besar pemerintah dalam transisi energi, penguatan rantai pasok nasional, serta peningkatan nilai tambah dalam negeri. Buyung N
