Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengumumkan pencabutan temuan ilmiah yang menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) membahayakan kesehatan manusia, Kamis (12/2), dan sekaligus menghapus standar emisi knalpot federal untuk mobil dan truk.
Inilah pembatalan kebijakan perubahan iklim yang paling luas oleh pemerintah AS hingga saat ini, setelah serangkaian pemotongan regulasi dan langkah-langkah lain yang dimaksudkan untuk membebaskan pengembangan bahan bakar fosil serta menghambat peluncuran energi bersih.
“Melalui proses yang baru saja diselesaikan oleh EPA (Badan Perlindungan Lingkungan), kami secara resmi mengakhiri apa yang disebut sebagai ‘temuan bahaya’ (endangerment finding), sebuah kebijakan era Obama yang membawa bencana karena merusak industri otomotif Amerika secara parah dan melonjakkan harga bagi konsumen Amerika,” kata Trump, seraya menyebutnya sebagai tindakan deregulasi terbesar dalam sejarah AS.
Dalam siaran persnya, EPA menyatakan temuan bahaya tersebut bersandar pada interpretasi yang salah terhadap undang-undang udara bersih federal, yang seharusnya ditujukan untuk melindungi warga Amerika dari polutan berbahaya akibat paparan lokal atau regional, bukan melalui pemanasan iklim global.
“Teori hukum yang cacat ini membawa badan tersebut keluar dari lingkup otoritas undang-undangnya dalam berbagai aspek,” tulis pernyataan tersebut.
Trump mengumumkan pencabutan itu didampingi Administrator EPA, Lee Zeldin dan Direktur Anggaran Gedung Putih, Russ Vought, yang telah lama berupaya mencabut temuan tersebut dan merupakan arsitek utama cetak biru kebijakan konservatif, Project 2025.
Trump sendiri sudah menyatakan keyakinannya bahwa perubahan iklim adalah sebuah “tipuan” (con job), dan telah menarik mundur AS dari Perjanjian Paris — keputusan yang menjadikan negeri kontributor historis pemanasan global terbesar di dunia ini keluar dari upaya internasional untuk memeranginya. Trump juga telah menandatangani undang-undang yang menghapus kredit pajak era Biden yang bertujuan mempercepat penggunaan mobil listrik dan energi terbarukan.
Mantan Presiden Barack Obama mengecam keras langkah Trump ini melalui unggahan di X, dengan mengatakan bahwa tanpa temuan bahaya tersebut, “kita akan menjadi kurang aman, kurang sehat, dan kurang mampu melawan perubahan iklim — semua itu agar industri bahan bakar fosil bisa meraup lebih banyak uang.”
“Cawan Suci”
Zeldin mengatakan, pemerintahan Trump mengambil tindakan yang paling berpengaruh terhadap kebijakan iklim dalam 15 tahun terakhir, yang sempat dihindari oleh EPA pada masa jabatan pertama Trump di tengah kekhawatiran industri mengenai ketidakpastian hukum dan regulasi.
“Disebut oleh sebagian orang sebagai ‘cawan suci’ (holy grail) dari pelampauan regulasi federal, temuan bahaya EPA tahun 2009 era Obama kini telah dihapuskan,” tandasnya, seperti dikutip Reuters.
Temuan bahaya tersebut pertama kali diadopsi AS pada tahun 2009, dan mendorong EPA mengambil tindakan di bawah Undang-Undang Udara Bersih tahun 1963 guna membatasi emisi karbon dioksida, metana, dan empat polutan udara pemerangkap panas lainnya dari kendaraan, pembangkit listrik, dan industri lainnya.
Hal ini muncul setelah Mahkamah Agung memutuskan pada 2007 dalam kasus Massachusetts vs. EPA bahwa badan tersebut memiliki wewenang untuk mengatur karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya di bawah Undang-Undang Udara Bersih.
Dengan pencabutan ini, maka persyaratan regulasi untuk mengukur, melaporkan, menyertifikasi, dan mematuhi standar emisi gas rumah kaca federal untuk mobil menjadi hilang. Meskipun ini mungkin tidak langsung berlaku untuk sumber tidak bergerak seperti pembangkit listrik.
Menurut angka EPA, sektor transportasi dan ketenagalistrikan masing-masing bertanggung jawab atas sekitar 25% dari output GRK Amerika.
EPA menyatakan, pencabutan dan penghentian standar emisi kendaraan akan menghemat pembayar pajak AS sebesar 1,3 triliun dolar AS, sementara pemerintahan sebelumnya mengatakan aturan tersebut akan memberikan manfaat bersih bagi konsumen melalui biaya bahan bakar yang lebih rendah dan penghematan lainnya.
Alliance for Automotive Innovation, yang mewakili produsen mobil besar, tidak mendukung tindakan tersebut secara eksplisit, namun menyatakan bahwa “regulasi emisi otomotif yang difinalisasi pada pemerintahan sebelumnya sangat menantang untuk dicapai oleh produsen mobil mengingat permintaan pasar saat ini untuk kendaraan listrik (EV).”
Sementara Environmental Defense Fund (EDF) menyatakan bahwa pencabutan ini pada akhirnya akan merugikan warga Amerika lebih besar, meskipun ada pernyataan EPA bahwa regulasi iklim telah meningkatkan biaya bagi konsumen.
“Lee Zeldin telah menginstruksikan EPA untuk berhenti melindungi rakyat Amerika dari polusi yang menyebabkan badai yang lebih buruk, banjir, dan biaya asuransi yang meroket,” kata Presiden EDF Fred Krupp.
“Tindakan ini hanya akan menyebabkan lebih banyak polusi, dan itu akan berujung pada biaya yang lebih tinggi serta kerugian nyata bagi keluarga Amerika.”
Di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, EPA menargetkan untuk memangkas emisi knalpot armada kendaraan penumpang sebesar hampir 50% pada tahun 2032 dibandingkan dengan tingkat proyeksi tahun 2027, dan memperkirakan antara 35% hingga 56% kendaraan baru yang dijual antara tahun 2030 dan 2032 harus berupa kendaraan listrik.
Saat itu, EPA memperkirakan bahwa aturan tersebut akan menghasilkan manfaat bersih sebesar 99 miliar dolar AS/tahun hingga 2055, termasuk penghematan biaya bahan bakar sebesar 46 miliar dolar AS, serta 16 miliar dolar AS pengurangan biaya perawatan dan perbaikan bagi pengemudi.
Konsumen diharapkan dapat menghemat rata-rata 6.000 dolar AS selama masa pakai kendaraan baru berkat berkurangnya biaya bahan bakar dan pemeliharaan.
Pengumuman Trump langsung dirayakan industri batubara. Mereka menyatakan hal itu akan membantu mencegah penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sudah tua.
“Perusahaan utilitas telah mengumumkan rencana untuk mempensiunkan lebih dari 55.000 megawatt pembangkit listrik tenaga batubara selama lima tahun ke depan. Membatalkan keputusan pensiun ini dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan untuk membangun sumber listrik baru yang lebih mahal dan mencegah hilangnya atribut keandalan, seperti keamanan bahan bakar, yang disediakan oleh armada batu bara,” kata Presiden dan CEO America’s Power, Michelle Bloodworth.
Ketidakpastian
Meski banyak kelompok industri mendukung pencabutan standar emisi kendaraan yang ketat, sebagian lainnya enggan menunjukkan dukungan publik untuk pembatalan temuan bahaya tersebut karena ketidakpastian hukum dan regulasi yang bisa ditimbulkannya.
Pakar hukum mengatakan, pembalikan kebijakan ini bisa, misalnya, memicu lonjakan gugatan yang dikenal sebagai aksi “gangguan publik” (public nuisance), sebuah jalur yang sebelumnya tertutup menyusul putusan Mahkamah Agung tahun 2011 yang menyatakan bahwa regulasi GRK harus diserahkan kepada EPA, bukan pengadilan.
“Ini mungkin menjadi kasus klasik lainnya, di mana tindakan berlebihan oleh pemerintahan Trump justru berbalik merugikan mereka sendiri,” kata Prof. Robert Percival, guru besar hukum lingkungan di University of Maryland.
Kelompok lingkungan mengecam rencana pencabutan tersebut sebagai bahaya bagi iklim. Pemerintahan AS di masa depan yang ingin mengatur emisi gas rumah kaca kemungkinan besar perlu menetapkan kembali temuan bahaya tersebut, sebuah tugas yang secara politik dan hukum bisa menjadi sangat rumit.
Namun, kelompok-kelompok lingkungan yakin bahwa pengadilan akan mempertahankan rekam jejak mereka dalam mendukung kewenangan EPA untuk menggunakan Undang-Undang Udara Bersih guna mengatur gas rumah kaca.
Beberapa kelompok lingkungan, termasuk Natural Resources Defense Council (NRDC) dan Earthjustice, sudah menegaskan akan menggugat pembatalan tersebut di pengadilan, yang bisa jadi pertempuran hukum bertahun-tahun hingga ke Mahkamah Agung.
“Akan ada gugatan yang diajukan segera, dan kita akan bertemu mereka di pengadilan. Dan kita akan menang,” kata David Doniger, pengacara senior di NRDC. AI
