Dua Tahun Prabowo-Gibran, Produksi Gabah Naik 13,2%

https://agroindonesia.co.id/wp-content/uploads/2026/08/mutuagung.jpeg

Produksi gabah selama dua tahun pemerintah Probowo-Gibran naik 13,2% dari 53 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 60,2 juta ton GKG. Peningkatkan ini karena bertambahnya luas areal panen dari 10 juta hektare (ha) menjadi 11,3 juta ha.

Hal itu dikemukakan Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Ladiyani Retno Widowati dalam diskusi publik “Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Prabowo, dari Kebijakan ke Dampak Bagi Petani” di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ladiyani mengatakan, peningkatan tersebut didukung upaya percepatan swasembada beras melalui penguatan sarana produksi dan modernisasi pertanian.

Dia menyebutkan, luasan tanam berkisar di angka 10 juta ha pada tahun 2024. Namun, di tahun 2025, angka itu dapat ditingkatkan hingga 11,3 juta ha.

“Seiring bertambahnya luasan tanam, produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang biasanya berada di kisaran 53 juta ton kini meningkat menjadi 60,2 juta ton,” ujarnya.

Dengan peningkatan tersebut, Indonesia mencapai swasembada beras. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan, swasembada beras yang semula ditargetkan dalam waktu 3 tahun ternyata dapat dicapai dalam 1 tahun.

Amran Sulaiman mengatakan, percepatan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BUMN pangan, serta berbagai unsur pendukung lainnya.

Pemerintah memperkuat dukungan produksi sekaligus mendorong agar hasil panen petani terserap dan cadangan pangan nasional terjaga.

“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, Bulog, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.

Tugas Kementerian Pertanian, lanjut Amran, adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut bergerak dalam satu arah: meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat.

Baca juga:  Bustanul: Food Estate Contoh Pertanian Maju dan Mandiri

Salah satu penanda pendekatan pemerintahan Prabowo–Gibran adalah percepatan penerbitan kebijakan. Dalam dua tahun pemerintahan, Presiden menerbitkan 16 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan berbagai agenda pembangunan, termasuk penguatan sektor pangan dan pertanian.

Kecepatan tersebut penting karena persoalan pertanian membutuhkan keputusan yang dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan. Petani memerlukan kepastian akses terhadap pupuk, ketersediaan air, benih dan teknologi, harga pembelian hasil panen, serta dukungan penyerapan produksi.

Untuk menjaga tren tersebut, kata Ladiyani, pemerintah menjalankan sejumlah strategi dalam Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029. Langkahnya meliputi penggunaan benih unggul, penyederhanaan regulasi pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk sebesar 20%, serta penguatan irigasi melalui pompanisasi dan irigasi perpipaan.

Modernisasi budidaya juga dilakukan melalui mekanisasi pertanian. Menurut Retno, penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), seperti traktor, transplanter, dan combine harvester, kini semakin umum di sentra produksi padi, terutama kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).

“Pemandangan alat mesin pertanian seperti traktor roda dua dan empat, transplanter, serta combine harvester kini sudah menjadi hal lazim di sentra-sentra sawah intensifikasi, khususnya di kawasan Pantura,” kata Ladiyani.

Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pemerintah juga menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500/kg, menurunkan harga pupuk bersubsidi, dan memperluas penggunaan alat mesin pertanian.

Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

Ladiyani juga menyampaikan perkembangan nilai tukar petani (NTP). Rata-rata NTP pada 2025 tercatat 123,38 dan meningkat menjadi 125,35 pada Desember 2025.

Menurut dia, kebijakan pertanian kini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Anggaran pemerintah, kata dia, juga diarahkan dari belanja birokrasi menuju bantuan langsung, seperti benih bersertifikat dan sarana produksi. Jamalzen

Baca juga:  Mentan: Dorong Penguatan Cadangan Pangan