Selama empat tahun terakhir (2015-2018), pemerintah c.q. Kementerian Pertanian (Kementan) sudah merehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JIT) seluas 3,12 juta hektare (ha) dan telah meningkatkan indeks pertanaman (IP). Realiasi terbesar terjadi tahun 2015, yang mencapai 2,45 juta ha.
“Kegiatan ini mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) hingga 0,5 dari kondisi awal,” ungkap Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Pending Dadih Permana kepada pers di Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Menurut Pending Dadih, kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3,12 juta ha itu mampu mempertahankan produksi padi sebanyak 16,36 juta ton.
Menurut dia, dengan peningkatan IP 0,5 telah terjadi peningkatan produksi sebesar 8,18 juta ton, sehingga total produksi padi selama empat tahun pada lahan rehabilitasi jaringan mencapai 24,37 juta ton gabah kering panen (GKP).
“Kita harapkan JIT yang sudah diperbaiki tersebut dirawat petani secara swadaya agar infrastruktur perairan itu tetap berfungsi dengan baik,” ujar Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen PSP, Rahmanto.
Menurut Rahmanto, pemeliharaan jaringan irigasi, baik skunder, primer dan tersier, tidak lain agar pasok air ke sawah petani menjadi lancar. “Jika pasok air lancar, maka tanaman tidak mengalami kekeringan. Apalagi di musim kemarau, keberadaan air sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Dia menyebutkan, Ditjen PSP mempunyai program/kegiatan pengembangan sumber-sumber air dengan fokus kegiatan mengoptimalkan sumber-sumber air permukaan, seperti sungai, mata air dan run off untuk dapat digunakan sebagai suplesi irigasi di lahan pertanian.
Dalam waktu tiga tahun (2015 sampai 2017), Direktorat Irigasi Pertanian telah melaksanakan program pengembangan bangunan konservasi air, yakni embung, dam parit, dan long storage sejumlah 2.785 unit.
Peningkatan infrastruktur irigasi pertanian dilaksanakan dengan cara memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Tani, mulai dari perencanaan awal sampai pelaksanaan fisik di lapangan (pelaksanaan secara padat karya).
Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan public, sehingga dapat memberikan kontribusi selain peningkatan produksi pertanian, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.
Beberapa keunggulan dari peningkatan infrastruktur irigasi pertanian melalui progam padat karya di antaranya meningkatnya semangat partisipatif dan gotong royong.
Keunggulan lain adalah harga kontruksi menjadi lebih murah dibandingkan dengan kontraktual. Rasa memiliki terhadap sarana yang dibangun juga makin tinggi dan pendapatan petani/masyarakat meningkat.
Kegiatan program padat karya oleh masyarakat petani (P3A dan Poktan) dilakukan melalui pola transfer dana pemerintah langsung ke rekening kelompok penerima manfaat untuk digunakan dalam pembangunan fisik infrastruktur irigasi pertanian.
Pelaksanaan konstruksi irigasi pertanian dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya (Padat Karya).
Irigasi Perpompaan
Pending menambahkan, untuk irigasi perpompaan, Ditjen PSP hingga 5 November 2018 telah membangun 2.978 unit. Dengan estimasi luas layanan per unit 20 ha, maka luas oncoran atau yang dapat diairi saat musim kemarau mencapai 59,78 ribu ha.
Jika berdampak pada peningkatan IP 0,5, maka akan terjadi penambahan luas tanam 29,78 ribu hektare dan penambahan produksi padi 154,85 ribu ton.
Tahun 2014, Kementan sukses membangun sebanyak 9.504 unit embung di 30 provinsi. Sementara tahun 2015, embung yang dibangun 318 unit di 16 provinsi.
Pengembangan embung, dam parit, long storage dalam empat tahun terakhir (2015-2018) mencapai 2.956 unit. Jumlah itu realisasi per 5 November 2018.
Dengan estimasi luas layanan 25 ha/unit, maka mampu memberikan dampak pertanaman seluas 73,90 ribu ha. “Bila dapat memberikan dampak kenaikan IP 0,5, maka potensi penambahan produksi pertanaman mencapai 384,28 ribu ton,” papar Pending.
Menurut dia, rehabilitasi jaringan irigasi tersier selama empat tahun terakhir dilaksanakan Ditjen PSP Kementan dengan pola bantuan pemerintah sebagai stimulus terhadap terselenggaranya pembangunan pertanian di perdesaan.
“Kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PSP secara langsung atau tidak langsung berdampak pada peningkatan IP, penambahan luas baku lahan sawah, luas tambah tanam, perlindungan usahatani, dan peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” kata Pending. PSP
