Industri pupuk nasional meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai pasokan gas bumi demi terjaganya kesinambungan produksi pupuk di dalam negeri.
“ Gas bumi itu sangat penting karena menjadi bahan utama dalam proses pembuatan pupuk. Karena itu, diperlukan kepastian dalam pasokannya ” ujar Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto, dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bagi industri pupuk, ungkap Nugroho, gas bumi sangat dibutuhkan untuk produksi amonia, bahan utama pembuatan pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen sendiri banyak dibutuhkan pelaku di sektor pertanian, terutama komoditas pangan.
Nugroho menjelaskan, kebutuhan gas industri pupuk berbeda dengan industri yang menggunakan gas hanya sebagai bahan bakar. Pada industri pupuk, gas bumi dikonversi menjadi produk bernilai tambah. Sementara itu, teknologi yang digunakan sebagian besar industri pupuk saat ini belum memungkinkan gas bumi sebagai bahan baku digantikan dengan mudah.
“Jadi artinya menjaga keberlangsungan industri ini, kita perlu melihat bahwa harus ada penegasan bahwa gas bumi sebagai bahan baku ini penting untuk industri seperti industri pupuk,” kata Nugroho.
Saat ini, industri pupuk merupakan salah satu dari tujuh sektor industri yang mendapatkan kemudahan mendapatkan gas bumi melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Selain melalui HGBT, pemerintah juga berusaha memenuhi pasokan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri melalui penerapan DMO (kewajiban penjualan dalam negeri) gas sebesar 25 persen dari total produksi gas nasional.
Walaupun begitu, Nugroho menjelaskan bahwa DMO 25 persen tak akan berarti jika infrastruktur, khususnya sektor transportasi, tidak tersedia dengan baik sehingga sulit dipasok ke pabrik pupuk.
“Masalahnya, produksi gas itu kebanyakan berada di remote area,” ucapnya.
HGBT Pro Industri
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo menjelaskan, penguatan sarana dan prasarana penyaluran gas memang menjadi salah satu faktor penting agar pasokan gas yang tersedia dapat dimanfaatkan industri domestik.
“Kalau kita sudah semuanya prioritas, tentu kita akan mengusahakan semaksimal mungkin bagaimana sarana dan prasarana ini akan dipenuhi dulu. Sehingga gas kita yang tersedia ini benar-benar bisa digunakan di dalam negeri,” kata Bimo.
Dia juga mengatakan kalau Kemenperin terus mendorong perubahan penyaluran gas bumi agar industri dalam negeri tidak lagi ditetapkan sebagai prioritas terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan.
“Selama ini, industri masih menghadapi persoalan keandalan pasokan meskipun Indonesia memiliki sumber gas bumi yang cukup besar,” ucapnya.
Menurutnya HGBT harus pro industri karena industri adalah motor penggerak perekonomian nasional.
Berdasarkan data Kemenperin, dampak positif penerapan HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020–2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut terdiri dari peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.
Sementara itu Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai kepastian pasokan, harga, kontinuitas, dan kualitas gas turut menentukan daya saing industri nasional.
“Gas ini bukan sekadar dipandang sebagai energi atau bahan baku, tetapi ini adalah isu daya saing,” ujar Heri.
Menurutnya, kekurangan pasokan gas bumi akan membuat industri pupuk melakukan efisiensi produsi yang akan berujung kenaikan harga dan berkurangnya pasokan pupuk ke petani. Jika itu terjadi, akan berdampak pada upaya pemerintah dalam menerapkan swasembada pangan
Heri mengatakan , memastikan gas dapat disaluran dari sumber produksi menuju pengguna secara efisien merupakan tantangan bagi pemerintah
“Dalam kondisi tertentu, biaya distribusi gas bahkan dapat lebih mahal dibandingkan harga gasnya,” tuturnya. Buyung N







