Konstribusi kegiatanan pembangunan kehutanan seperti Perhutanan Sosial rupanya justru menempel ke lembaga non kehutanan. Kehutanan hanya mendapat stempel dari bagian produksi program strategis nasional – pangan dan energi.
Untuk mengukur keberhasilan perhutanan sosial (PS) masih diperlukan adanya indikasi untuk memantau keberhsilan program PS dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga penerima dari kegiataam kehutanan yang namanya program PS.
Muhammad Adnan (statistisi ahli Madya –BPS (Badan Pusat Statistik) pada diskusi PS dalam Persepektif Pembangunan Ekonomi Nasional yang digelar 28 Arpil 2026 mengatakan, untuk dapat melihat indikator keberhasilan PS diperlukan kegiatanan survei dalam skala yang lebih besar daripada indepth interview PS.
Agar dapat mengukur PDB kehutanan secara lebih akurat, usul BPS, perlu diindentifikasi kegiatan lain yang kemungkinan masih belum terlaporkan secara lengkap. Protret seluruh kegiatan di sektor kehutanan dalam perekonomian Indonersia dapat difasilitasi menggunakamn PDB satelit termasuk kegiatan PS sendiri.
Menyinggung soal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagai komoditas hasil kehutanan dan perhutanan sosial tidak tercakup dalam pengelolaann kehutanan dan pemanenan kayu. Contoh komiditi jagung, buah-buahan dan umbi-umbian, biji kopi, pisang dan padi, serta perikanan. Kegiatan PS tetap dicakup dalam perekonomian nasional meskipun sebagian komoditas hasil kegiatannya masuk ke dalam kategori lapangan usaha non kehutanan.
Di samping itu muncul oponi dari survey itu, kontribusi program perhutanan sosial terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga juga masih belum optimal. Kendala utamanya yang dialami penerima program PS adalah saranan dan prarasarana yang belum mendukung. Sebut saja peralatan masih tradisional.
Dari sisi kelanjutan
Sementara itu pendapat lain mengenaik kontribusi ekonomi PS dalam pengelollan SDA berkelanjutan dibahas oleh Dr. Adi Hadianto, ketua Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan FEM IPB University. Dalam konteks ekonomi pembangunman sektor kehutanan khususnya PS harus dilihat dari sisi keberlanjutan perannya yang sangat strategis dan bersifat multitidimensi (enominomi, soisal dan lingkungan).
PS bukan hanya soal menanam pohon melainkan menjaga keseimbangan antara tiga pilar seperti :
Kesejahteraan meningkatkan tarif ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
Lingkungan menjaga kelestarian hutan dan menjaga kerusakan lahan.
Keadilan memberikan akses legal kepada masyarakat yang selama ini sering berkonflik dengan negara terkait pemanfatan lahan (redistribui assset).
Adi menjelaskan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB 2011-2025 dalam 15 tahun terakhir rata-rata turun 0,5%-0,7 % dan kontribusi tahun 2025 sebesar 0,55% (sumber BPS 2025) sementara itu PDB satelit kehutanan aktualitas usaha kehutanan di bawah pembinaan KLHK jauh lebih besar dan rata-rata kontribusi terhadap PDB 1,56% – 2,52 % selama 15 tahun terakhir. Kontribusi sektor kehutanan th 205 sebesar 1,56%.
Salah satu faktor yang menyebabkan PDB sektor kehutanan mengalami penurunan terhadap PDB nasional disebabkan oleh semakin rendahnya kontribusi output dari kayu bulan dan belum optimalnyanya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (non timber based) dan jasa lingkungan (envionmental service).
Dalam kesempatan itu Adi mencoba melontarkan pendapatannya benarkah sektor kehutanan berkontribusi rendah terhadap PDB?
Dijawab jika diasumsikan dengan perekonomian tanpa sektor kehutanan (sektor kehutanan tidak memproduksi (menjual ) kayu sama sekali. Hasil simulasi dengna model I-O tahun 2021 dengan menggunakan shoch investasi pada tahun yang sama menjunjukkan – pertimbuhan PDB menurun sebesar 2,11% yang seharusnya terjadi. Sektor ekonomi yang terkait dengan kayu akan berkurang/berhenti aktivitasnya sehingga terjadi penurunan output secara agregat.
Hal ini menunjukkan – pembangunan sektor kehutanan tetap melakukan memanfaatan produk berbasis kayu, di samping optimalisasi jasa lingkungan yang sangat potensial.
Menyinggungsoal output (nialai ekonomi) PS. Dosen IPB ini nilai ekonomi PS berupa hasil hutan kayu (HHK) — output seperti sengon, jabon, akasia jati, dll.
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti tanaman pangan seperti buha-buahan dan umbi-umbian dan tanaman perkebunan kopi, kakao karet, kelapa , petai. Jasa lingkungan seperti ekonowisatan pemanfaatan keindahan alam untuk wisata alam glamping. Belum lagi untuk perdagangan karbon melalui penyebaran emisi.
Masih ada lagi penjualan air. Pembayaran jasa lingkungan dari penyediaan air bersih untuk industri dan air nimun.
Perlu diketahui kementerian Kehutanan mencatat capaian PS dengan target 12.700.0000 ha, dan capaian baru seluas 8.331.246.21 ha (66%). Jenis lembaga yang terlibat dalam kegiatan andalah kehutanan meliputi lembaga pengelola hutan desa, kelompok tani hutan, koperasi, gabungan kelompok tani perorangan dan usaha lainnya.
Masih pendapat Adi, kendala internalisasi nilai ekonomi output PS ke dalam perhutungan the nasional system account (NSA).
Output yang dihasilkan dari PS pada faktanya sangat besar, namun seringkali tidak tercatat sabgai kontribusi ekonomi PS atau sektor kehutanan secara umum. Hal ini disebabkan karena beberapa hal:
Sistem pecatatan yang tidak memadai. Output yang dihasilkan dari arel PS umumnya tidak dicatat secara khusus sebagai statistik produksi PS.
Form pelaporan PS tidak mecermintakan perhitungan nilai tambah.
Sistem klasifikasi lapangan usaha (KBLI). Produk yng paling banyak dihasilkan dari areal PS seperti perkebuanan, pangan, dicatat dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai output sektor lain dalam nasional account system.
Kapasitas SDM masih rendah. Pemanfaatan areal PS seperti untuk ekonowisata terkendla kapsitas kelompok usaha PS (KUPS) yang masih rendah.
Belum lagi pemanfaatan karbon, sebuah lokai harus melewti proses MRV (measurment, reporting, and verification) bagi hasil dan lokasi PS sangat dijangkau.
Monetisasi jasa lingkungan implementasi pembayaran jasa lingkungan di Indonesia masih sedidikit. Untuk meningkatkan konstribusi PS terhadap perekonomian nasional secara signifikan, strateginya harus bergeser dari sekadar pemberian izin (akses) menjadi penguatan bisnis (ekonomi). Targetnya adalah menjadikan kelompok masyarakat sebagai entitas bisnis yang profesional (KUPS) kelas emas dan platina.
Perbaikan pencatatan aktivitas PS di bawah binaan Kemenhut. Selama itu data PS diperoleh dari form pelaporan PS yang kurang lengkap. Untuk itu diperlukan pencatatan produksi biaya untuk produksi barang jasa yang dihasilkan.
Pecatatan harus konsisten dan dilakukan sacara berkala oleh petugas yang terlatih. Menggunakan metode yang transtandarisasi yang diakaaui BPS. AI
