Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan produksi padi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Termasuk dalam melakukan pendampingan dan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Saya katakan di sini kita harus support semua pihak. Saya berharap perbankan juga masuk secara masif untuk mempermudah layanan KUR,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau panen raya padi di Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Kota, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (30/3/2023).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan terkait akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari KUR ini, diharapkan petani bisa mengembangkan usaha taninya.
“Kita dari Kementan terus berupaya pemanfaatan KUR sektor pertanian ini berjalan lancar. Maka kita berperan untuk mempersiapkan usaha tani yang produktif yang bersifat individu, kelompok atau kemitraan,” katanya.
Ali Jamil menambahkan, di Ditjen PSP ini ada Direktorat Pembiayaan yang menjadi kepanjangan tangan Kementan dalam mempermudah petani mengakses perbankan dalam memanfaatkan KUR.
Di Sulawesi Selatan, serapan KUR 2023 ditargetkan sebesar Rp6 triliun. Hingga akhir Maret 2023 baru terealisasi Rp516 miliar. Untuk Kabupaten Maros, realisasi serapan KUR mencapai Rp8,2 miliar.
Serapan KUR tertinggi terjadi untuk sektor peternakan sebesar Rp4,7 miliar atau 58,27% dan tanaman pangan yang mencapai Rp3,1 miliar atau 37,82%.
“Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka tidak perlu lagi petani mengambil pinjaman dari mana-mana yang bunganya besar-besar. Tentu saja, semua penerima KUR masuk dalam kelompok-kelompok tani yang dikendalikan bersama-sama,” tambah Ali Jamil.
Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati menambahkan, Kementan bersama Dinas Pertanian setempat aktif melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit. Sehingga harapannya pembayaran kredit bisa tepat waktu.
“Akses petani yang kadang belum bankable ini pun difasilitasi hubungannya sebagai calon debitur dengan lembaga penyalur KUR, bahkan dengan pihak off-taker. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha,” kata Indah Megahwati.
KUR Taksi Alsintan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu mengakselerasi pembangunan. Bahkan Kementerian Koordiantor Perekonomian kini menerbitkan kebijakan terbaru, yakni KUR Alsintan.
Menurut Koordinator Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Siswoyo, selain KUR komoditas, skema KUR kini ditambah dengan KUR Alsintan untuk pelaku usaha penggilingan padi dan Taksi Alsintan.
Selama ini, yang sudah berjalan adalah KUR Super Mikro dengan plafon Rp10 juta dengan suku bunga efektif 3%, KUR Mikro (plafon Rp10-100 juta) dan KUR Kecil dari Rp100-500 juta dengan bunga graduasi dari 6%-9%.
“Mulai tahun ini, pemerintah melalui keputusan Menko Perekonomian Nomor 3 tahun 2023 telah meluncurkan KUR Alsintan dengan plafon Rp500 juta hingga Rp2 miliar. Bunganya efektif hanya 3%,” katanya saat Bimtek Akselerasi Pembangunan Pertanian melalui KUR di Jakarta, pekan lalu.
Ada beberapa kemudahan yang pemerintah berikan untuk KUR Alsintan ini. Di antaranya, agunan pokok bisa berupa Alsintan yang dibiayai, jangka waktu kredit maksimal lima tahun dengan grace period sesuai dengan penilaian objektif penyalur kredit Alsintan.
Untuk program Taksi Alsintan ini, pemerintah mengembangkan di 500 kabupaten/kota dengan masing-masing sentra minimal sebanyak dua unit. Bagi pelaku usaha yang berminat, pemerintah telah menyiapkan paket Taksi Alsintan dengan nilai Rp1,986 triliun. Rincian Alsintannya adalah, Traktor Roda 2 (5 unit), Traktor Roda 4 (2 unit), Cultivator (3 unit), Pompa Air (5 unit), Handsprayer (5 unit) dan Combine Harvester (2 unit).
Menurut Siswoyo, pemenuhan paket unit Taksi Alsintan merupakan standar yang harus dipenuhi, tapi tidak mengikat dan tergantung kebutuhan Alsintan sesuai dengan lokasi poktan/gapoktan/UPJA tersebut berada. “Jumlah dan jenis Alsintan disesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Jadi, satu paket Taksi Alsintan mengcover lahan minimal 200 ha,” ujarnya.
Kenapa harus KUR Taksi Alsintan? Siswoyo menjelaskan, KUR ini membidik sasaran kepemilikan Alsintan secara mandiri melalui sumber pembiayaan komersial (KUR), meningkatnya tingkat pemenuhan kebutuhan Alsintan untuk usaha pertanian. “Kami harapkan pemilik usaha Taksi Alsintan juga mampu berkembangnya model bisnis jasa Alsintan yang terintegrasi,” katanya. SW
Iklim Sulit Ditebak, Petani Diingatkan Ikut Asuransi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat periode Desember 2022 hingga Maret 2023 terdapat sekitar 968,66 hektare (ha) lahan sawah di Banten mengalami puso (gagal panen).
Kementerian Pertanian (Kementan) akan memastikan sebagian lahan tersebut mendapatkan klaim asuransi pertanian bagi yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Selain itu, Kementan juga terus mengajak petani lainnya agar sadar pentingnya asuransi.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, perubahan iklim yang kian sulit ditebak menjadi tantangan dalam usaha tani. Apalagi, usaha tani merupakan kegiatan yang tergantung fenomena alam, sehingga diperlukan tindakan yang cermat dalam menghadapinya.
“Saat musim kemarau, petani harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kekeringan. Begitu juga saat musim penghujan, banjir bisa mengancam. Fenomena alam ini dapat dihadapi jika prasarana dan sarana siap serta sesuai,” katanya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil berharap agar semangat petani tidak padam.
Pemerintah, dalam hal ini Kementan, membuat program perlindungan kepada petani, yakni asuransi pertanian. Bahkan guna memberikan kemudahan petani, pemerintah memberikan subsidi untuk pembayan premi 80%.
Ali Jamin menyebutkan, AUTP merupakan bentuk upaya pemerintah melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat banjir, kekeringan, organisme pengganggu tumbuhan, hama tanaman dan penyakit tanaman.
“Jadi, AUTP ini pada dasarnya membantu petani apabila terjadi kegagalan panen akibat risiko tersebut,” tegasnya.
Dengan AUTP, petani yang gagal panen bisa memulai usaha kembali dari pembayaran klaim. Sebab, petani yang mengikuti AUTP dan telah membayar premi akan mendapatkan penggantian Rp6 juta/ha/musim tanam. “Tentu ini akan mengembalikan semangat petani untuk kembali memulai usaha taninya,” katanya.
Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati meminta petani memanfaatkan AUTP untuk antisipasi gagal panen. Dengan ikut AUTP, petani bisa melanjutkan kegiatan usaha tani dari modal klaim asuransi.
“Dengan begitu, petani dapat membeli benih atau sarana produksi lainnya. Kami berharap petani dapat mendaftar sebagai peserta AUTP mengingat cuaca yang tidak menentu,” imbau Indah.
Dijelaskannya, AUTP tidak terlalu membebankan petani karena per musim hanya membayar Rp36.000/ha. Saat musibah banjir seperti saat ini, petani bisa mendapat ganti rugi senilai Rp6 juta/ha.
“Untuk mekanisme pendaftaran, petani yang ingin menjadi peserta AUTP, bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Caranya mudah dan manfaatnya besar untuk petani,” ucapnya. YR
