Kementan Gandeng JICA Modernisasi Asuransi Pertanian

Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati berdiskusi dengan tim JICA untuk membahas proyek AUTP IHPPBA di Jakarta, Senin (31/1/2023).

Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Pembiayaan Pertanian, menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengevaluasi serta membahas prospek kerja sama proyek percontohan (pilot project) Asuransi Usaha Tani Padi Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (AUTP IHPPBA).

Program AUTP IHPPBA sendiri menjadi bukti pemerintah hadir ke tengah masyarakat dalam memberi perlindungan usaha, terutama saat paceklik dan krisis pangan melanda dunia saat ini.

“Saat ini sektor pertanian sedang menghadapi banyak masalah. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga secara global. Namun, tiga tahun pengembangan pilot project asuransi pertanian ini menjadi bukti kita hadir memberi perlindungan petani dari kegagalan panen yang menimbulkan kerugian yang cukup besar,” ujar Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP, Kementan, Indah Megahwati di Jakarta, Senin (31/1/2023).

Hal itu disampaikan Indah dan tim Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian (PPAP) saat diskusi dengan tim JICA di Kanpus Pertanian. JICA sendiri diwakili oleh tiga tim, yakni Kawanishi Masato dan Ban Daichi (dari Kantor Pusat JICA, Tokyo); Akiko Aikawa (tim JICA Project for AUTP); serta Nindita Paramastuti dan Erika Inoue (tim JICA Indonesia). Selain itu juga hadir Hasiguchi, tim dari Sanyu Consultant sebagai konsultan proyek AUTP IHPPBA.

JICA merupakan organisasi yang berperan dalam melaksanakan Bantuan Pembangunan Resmi atau Official Development Assistance (ODA) Jepang. Sejak 2017, JICA telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Kendal dalam hal pengembangan proyek ini.

JICA sendiri memuji Kementan terkait penerapan AUTP dan mengapresiasi kemajuan dan peningkatan yang telah dicapai dalam penerapan AUTP, terutama sejak hadir tahun 2017.

“Kami melihat banyak kemajuan dari proyek AUTP IHPPBA ini, walaupun masih banyak hal yang juga harus diperbaiki. Bahkan tidak hanya dari 2017, sejak 2013 Kementerian Pertanian benar-benar koperatif, terutama dalam sisi pelayanan pelaksanaan pilot project dalam perlindungan pertanian, khususnya AUTP IHPBBA,” papar Masato.

Diskusi juga membahas berbagai hal untuk perbaikan teknis, yang disampaikan Hasiguchi dari Sanyu Consultant. Menurutnya, ada berbagai problematika yang ditemukan, namun juga terdapat beberapa rekomendasi yang selayaknya mampu diterapkan oleh Kemrentan selaku regulator dalam program ini.

Pertama, ubinan adalah tantangan utama dari AUTP IHPPBA ini. Melihat sampling yang terbatas pada area panen desa, ada baiknya agar dinaikkan menjadi se-kecamatan, untuk mengurangi error yang ada. Kedua, peningkatan SDM pendamping agar ubinan yang dihitung valid dan tepat. Ketiga, diharapkan adanya peningkatan nilai pertanggungan premi serta risiko pertanggungan.”

Yang terakhir, katanya, “adanya simplifikasi dari step dalam pendaftaran serta klaim asuransi,” jelas Hasiguchi.

Hasiguchi juga mengingatkan perlunya antisipasi risiko pertanggungan akibat bencana alam, seperti karena angin topan atau badai siklon. Bencana itu sebaiknya juga ditanggung, mengingat AUTP IHPPBA adalah asuransi multi-risiko, serta meningkatkan rasio premi di tingkat kecamatan dan kompensasi yang ditingkatkan.

Sementara Koordinator Kelompok PPAP, Ika Purwani mengharapkan agar ke depan program ini lebih mengarah dalam pelayanan kepada petani dalam bentuk modernisasi dan digitalisasi internal Kementan.

Dia juga berharap kerja sama sistem yang lebih baik dengan PT Jasindo selaku mitra pelaksana dari program AUTP ini untuk proses simplifikasi, sehingga end-to-end process-nya bisa lebih sederhana, cepat, tepat dan valid demi meningkatkan kualitas dalam pelayanan perlindungan usahatani bagi petani dan peternak yang ada di Indonesia. Jamalzen/YR