Kementan Sarankan Petani Ikut Asuransi

* Antisipasi Perubahan Iklim

Kementerian Pertanian (Kementan) menyarankan kepada petani untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian untuk mengantisipasi timbulnya kerugian akibat imbas perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, AUTP merupakan program proteksi bagi petani ketika mengalami gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

“Pertanian itu merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim dan serangan OPT. Agar petani petani tak mengalami kerugian saat gagal panen, maka AUTP akan memberikan pertanggungan kepada petani,” katanya.

Menurutnya, program asuransi pertanian merupakan upaya perlindungan bagi petani ketika menghadapi gagal panen. Asuransi pertanian memberikan perlindungan berupa pertanggungan, agar petani tetap memiliki modal untuk memulai kembali usaha pertaniannya.

“Asuransi pertanian merupakan program perlindungan bagi petani agar tenang dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Dengan mengikuti asuransi, petani tak perlu khawatir ketika mengalami gagal panen, karena mendapat pertanggungan,” tuturnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, pertanggungan yang diberikan AUTP akan melindungi petani dari kerugian ketika gagal panen.

Petani akan mendapat pertanggungan sebesar Rp6 juta/hektare/musim. “Jadi, petani tidak merugi. Mereka juga memiliki modal untuk memulai kembali budidaya pertanian mereka,” papar Ali.

Ali melanjutkan, program yang juga dirancang untuk menjaga tingkat produktivitas pertanian. Program AUTP ini menjaga petani agar tetap produktif meski mengalami gagal panen.

“Ketika terjadi gagal panen, petani tak kehilangan daya produktivitasnya. Mereka tetap dapat berproduksi sehingga kesejahteraan mereka juga terjaga,” katanya.

Dengan kata lain, Ali menyebut program AUTP ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni menyediakan pangan bagi seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot ekspor.

Tata Cara Mendaftar AUTP

Sementara Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati menjelaskan hal-hal teknis jika petani mengikuti program AUTP ini. Pertama, petani harus terlebih dahulu tergabung dalam kelompok tani. “Lalu, mendaftarkan lahan yang akan mereka asuransikan,” papar Indah.

Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.

Disebutkan Indah, premi AUTP  saat ini 3%. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar Rp6 juta/ha/musim, maka diperoleh angka Rp180.000/ha/musim tanam.

Dari besaran itu, bantuan pemerintah saat ini sebesar 80%, yakni sebesar  Rp144.000/ha/musim tanam, dan sedangkan petani harus membayar premi swadaya 20% proporsional Rp36.000/ha/musim tanam.

Kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional sesuai luas area yang diasuransikan. Bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan sertifikat asuransi kepada kelompok tani.

Indah menyebutkan, UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya, bukti pembayaran premi swadaya untuk disampaikan ke dinas pertanian kabupaten atau kota yang menjadi dasar keputusan penetapan peserta asuransi definitif.

Dinas pertanian kabupaten atau kota membuat daftar peserta asuransi definitif, kemudian menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan dinas pertanian propinsi.

Dinas pertanian propinsi membuat rekapitulasi dari masing-masing kabupaten atau kota dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk proses bantuan premi 80%.

Perusahaan asuransi pelaksana akan menagih bantuan pemi pemerintah 80% dengan melampirkan rekapitulasi daftar peserta asuransi.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan membayar bantuan premi berdasarkan hasil sinkronisasi rekapitulasi peserta asuransi antara usulan dari dinas pertanain kabupaten atau kota dan propinsi dengan daftar rekapitulasi lampiran tagihan dari perusahaan asuransi.

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, serta kerusakan tanaman atau gagal panen, maka klaim AUTP akan diproses jika memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan dalam polis, klaim akan diperoleh jika intensitas kerusakan mencapai 75% berdasarkan luas petak alami tanaman padi.  Pembayaran klaim untuk luas lahan satu hektare Rp6 juta.

Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening. PSP

Petani Masih Perlu Didorong Ikut Program AUTP

Kesadaran petani untuk ikut program Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) masih cukup rendah, sehingga keterlibatan petani harus selalu didorong.

Sejak 6 tahun program ini diluncurkan, perkembangannya sangat lamban. Tahun 2015-2020 kenaikkan peserta AUTP tidak signifikan. Misalnya, tahun 2015 luas tanam hanya 239.499 hektare (ha), tahun 2016 naik menjadi 499.961 ha, tahun 2017 menjadi 997.960 ha.

Bahkan, tahun 2018 luas tanam turun menjadi 806.199 ha dan tahun 2019 naik kembali menjadi 971.218 ha dan tahun 2020 baru bisa mencapai 1 juta ha sesuai target pemerintah. Bahkan, tahun 2021 tercatat sekitar 374.000 ha.

“Untuk tahun lalu, memang target luasan kami turunkan dari 1 juta ha menjadi 300.000 ha karena ada refocusing anggaran,” kata Direktur Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Indah Megahwati di Jakarta, pekan lalu.

Dia mengakui, beberapa daerah niat petani untuk ikut asuransi ada yang tinggi, namun ada juga daerah lain yang minatnya rendah. “Jadi, kita terus melakukan dan mengajak dan mengimbau petani untuk ikut asuransi,” tegasnya.

Pihak Kementan, kata Indah, sudah mempermudah petani untuk mengakses program AUTP, yakni melalui aplikasi digital bernama SIAP.

“Aplikasi SIAP ini aplikasi digital (yang melayani) mulai pendaftaran hingga penetapan polis, penetapan daftar peserta definitif, dan memantau serta memonitor bantuan pelayanan premi dan klaim,” jelasnya.

Dia mengatakan, pihaknya juga tengah menerapkan konsorsium agar daya jangkau AUTP meluas. “Saat ini, dari premi Rp180.000, disubsidi pemerintah sebesar Rp144.000, jadi petani cukup bayar Rp36.000. Itu pun masih susah setengah mati (untuk mendorong petani mengikuti AUTP),” papar Indah.

Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Jawa Barat, Otong mengatakan, diperlukan langkah untuk mempercepat kesadaran petani akan pentingnya AUTP.

Menurut Otong, ada beberapa yang perlu didorong agar petani mau ikut program AUTP tersebut. Pertama, tentunya penyampaian informasi yang terlihat belum sampai ke tingkat petani. Karena itu, sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh.

Kedua, melalui pendekatan program. Seperti diketahui, Kementan mempunyai banyak program bantuan seperti bantuan benih dan sarana produksi lainnya.

Misalnya, petani yang mendapat bantuan benih dari Ditjen Tanaman Pangan diharapkan bisa ikut AUTP yang programnya ada di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Ketiga, menggali potensi kerja sama dengan stakeholder. “Ini juga saya pikir sangat mungkin dilakukan, karena banyak juga stakeholder yang berhubungan dengan petani. Misalnya, perusahaan pupuk dan pestisida. Jadi, bagaimana kontribusi mereka terhadap perlindungan petani,” katanya. Karena itu, Otong berharap Jasindo perlu menggandeng perusahaan sarana produksi untuk ikut peduli terhadap petani.

Keempat, kepedulian pemerintah daerah juga penting supaya penyebaran AUTP bisa lebih luas. Contohnya, Pemerintah Daerah Karawang yang mencanangkan 10.000 ha untuk program AUTP, begitu juga Kabupaten Bandung seluas 5.000 ha. “Dengan cara ini, penyebaran AUTP akan lebih merata dan nanti otomatis petani akan tertarik,” katanya. Otong juga berharap kepala desa juga peduli terhadap petani. Apalagi, kini ada anggaran dana desa untuk tanggap bencana.

Dana tersebut bisa untuk membantu petani mengikuti program AUTP. Misalnya dana menetapkan 100 ha lahan yang ikut AUTP, maka anggaran yang disediakan hanya Rp3,6 juta.

“Saya bicara terutama di Subang dengan beberapa kepala desa dan beberapa asosiasi kepala desa. Mereka mau menyisihkan anggaran antara Rp7 juta sampai Rp10 juta. Artinya, mereka mau, terutama daerah yang rawan bencana,” katanya. PSP