Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Manggala Agni, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, atas dedikasi dan kerja keras memadamkan karhutla di lapangan. Apresiasi tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Selasa (1/9/2026), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027.
“Kami di Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Manggala Agni atas dedikasi dan kerja kerasnya memadamkan kebakaran hutan di Indonesia,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV DPR RI turut menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8.692.325.875.000,00 (delapan triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-483/MK.03/2026 dan T-767/D.9/PP.04.12/09/2026 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2027.
Komisi IV DPR RI juga menyetujui Usulan Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4.688.288.500.000,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Anggaran tambahan ini akan digunakan untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan, pemulihan kawasan hutan, pengentasan kemiskinan ekstrem di sekitar kawasan hutan, serta penguatan tata kelola kawasan hutan melalui pengadaan Polisi Kehutanan.
Secara khusus, dari pagu 2027, alokasi untuk pengendalian karhutla diusulkan sebesar Rp471,239 miliar, kenaikan yang juga mendapat apresiasi Komisi IV DPR RI dalam pengantar rapat, sembari menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini menjelang periode peningkatan risiko karhutla tahun 2027.
“Kami optimistis sektor kehutanan dapat terus meningkatkan kontribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Hasil pembahasan RKA Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 ini selanjutnya akan disampaikan Komisi IV DPR RI kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk disinkronisasi.AI
