Perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) khususnya hutan tanaman industri (HTI) harus waspada dan bersiap melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2020. Mereka juga diserukan untuk mendukung upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesi (APHI) Purwadi Soeprihanto menuturkan, sesuai proyeksi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) ada variasi panjang musim hujan pada tahun 2020. Di Kalimantan, Jambi, Sumatera Selatan dan Nangroe Aceh Darusalam diprediksi mengalami kemarau yang pendek antara 1- 4 bulan. Sedangkan Riau dan Papua diprediksi memiliki musim kemarau lebih dari 4 bulan.
“Karhutla yang sudah mulai terjadi di Riau pertengahan Januari 2020, memberikan warning bahwa meski masih terhitung musim hujan, kewaspadaan terhadap karhutla harus tetap tinggi,” kata Purwadi di Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Dia menjelaskan, dari hasil evaluasi di tahun 2019, kebakaran di dalam areal izin pemanfaatan hutan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dibandingkan tahun 2015 sebagai tahun acuan (base line).
“Penurunan karhutla di areal izin merupakan buah dari kepatuhan pemegang izin terhadap arahan dan kebijakan yg ditetapkan Pemerintah atas upaya pencegahan dan pengendalian karhutla, kerja sama para pihak serta kesiapan pemegang izin dalam menghadapi karhutla,” katanya.
APHI telah menyampaikan kepada seluruh anggota untuk menyiapkan kewaspadaan secara dini dalam mengantisipasi karhutla tahun 2020. Pemegang izin harus memastikan pencegahan dini dan pemantauan, penyiapan sarana dan prasarana serta penguatan kerja sama dengan para pihak.
Secara khusus, kepada para anggota diminta untuk proaktif mendukung upaya Pemerintah memperkuat desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak. Upaya yang telah dilakukan sejumlah anggota APHI seperti program Desa Makmur Peduli Api dan Desa Bebas Api perlu terus diperluas implementasinya.
Menurut Purwadi, Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mentargetkan sekitar 1.200 Desa di tahun 2020 untuk dilakukan penguatan dan pemberdayaan dalam rangka pencegahan karhutla 2020. “APHI dan anggotanya siap mendukung program Kementerian untuk penguatan desa ini, mengingat Karhutla harus ditangani dalam skala bentang lahan secara komprehensif,” katanya.
Copot Pangdam
Upaya untuk pencegahan karhutla ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla Tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi kembali mengingatkan, soal pimpinan TNI/Polri yang bakal dicopot jika ada karhutla skala besar di wilayah komandonya.
Di depan beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur provinsi rawan karhutla, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota wilayah rawan karhutla, Kapolres, dan para stakeholder pengelola kawasan hutan maupun lahan, Presiden menekankan akan mencopot jajaran TNI dan Polri di daerah jika terjadi karhutla di wilayah teritori mereka. Aturan main ini dijelaskannya masih terus berlaku hingga saat ini. Meskipun demikian Presiden juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menangani karhutla di berbagai daerah.
Sugiharto
