Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (PPSKI), Nanang P. Subendro mengakui, menjelang Idul Adha banyak sekali kendala-kendala yang harus dihadapi peternak. Bahkan situasi perkembangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak sangat masif.
“Saat ini sudah 19 provinsi lebih dan 200-an kabupaten/kota terjankit PMK. Bahkan di Jawa, zona merah semua,” katan Nanang dalam webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan), di Jakarta Kamis (30 /6/2022).
Peternak dalam negeri dalam tiga tahun terakhir ini benar-benar tengah mendapat ujian berat.
Setelah dua tahun terakhir harus menghadapi situasi wabah Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat tahun ini peternak kembali mengalami cobaan yang tak ringan dengan adanya wabah PMK.
Ketika peternak siap panen menjelang Hari Raya Idul Adha, justru yang terjadi sebaliknya. Beberapa wilayah sentra peternakan, didapati ternak sapi potong dan sapi perah terjangkit virus PMK. Bahkan kini penyebaran Indonesia semakin meluas. Diperkirakan kini hampir 19 provinsi sudah terjadi wabah PMK.
Karena itu, Hari Raya Idul Adha yang mestinya peternak menikmati kenaikan harga 10-25 persen dari harga normal justru yang terjadi turun sampai 10-25 persen. Belum lagi jika ada ternak sapi yang terpapar, maka peternak akan memotong paksa.
“Dipotong paksa itu penurunannya luar biasa, sapi yang harganya sekitar Rp 25 juta turun menjadi Rp 10-8 juta. Ini yang membuat peternak sangat terpukul,” katanya.
Bahkan dengan adanya kebijakan lockdown ternak di Pulau Jawa, menurut Nanang, membuat peternak tidak bisa menjual ke luar daerah, terutama kota besar seperti DKI Jakarta dan Bandung. “Kondisi ini membuat panicbuying di peternak, sehingga menjual sapi dengan harga murah,” sesalanya.
Untuk menolong peternak yang tertimpa musibah PMK, Nanang mengatakan, pihaknya telah meminta kepada pemerintah memberikan kompensasi, berupa santunan atau ganti rugi, khususnya bagi ternak yang terinfeksi PMK.
Karena jumlah ternak yang terpapar PMK diperkirakan sangat banyak, PPSKI juga meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapenas) memberikan penugasan kepada Bulog menampung ternak agar bisa menjadi buffer stok daging di dalam negeri. “Sapi yang dipotong paksa tersebut nanti menjadi buffer stok Bulog, dari pada impor daging India,” katanya.
Bahkan, lanjut Nanang, membeli daging atau ternak yang tertular PMK dari peternak ada dua keuntungan. Pertama, pemerintah tidak perlu membuang devisa. Kedua, ikut membantu peternak yang sedang dilanda musibah.
Sementara itu soal apakah hewan yang terjangkit PMK menenuhi syariat dikurbankan, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, Tri Chandra Aprianto mengatakan, hewan yang memenuhi syarat untuk dikurban adalah harus sehat. “Apakah gejala klinis ini masih memenuhi syarat? Karena selama ini dari berbagai kajian kitab kuning dasarnya harus sehat,” jelasnya.
Karena itu, ia mengatakan, PBNU merekomendasikan kepada pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam mematikan kesehatan hewan yang dijadikan kurban. Selanjutnya, pemerintah perlu segera mengadakan disinfeksi dan vaksinasi terhadap ternak yang belum tertular PMK.
Bukan hanya itu, pemerintah harus segera menyosialisasikan dengan berbagai cara yang efektif kepada peternak untuk mencegah penyebaran PMK. “Rekomendasi terakhir pemerintah perlu memberikan bantuan finansial kepada para peternak kecil yang terdampak PMK,” tegasnya.*** Atiyyah Rahma
