Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, hingga bulan Maret 2022, sudah mencapai lebih dari Rp30 triliun atau sepertiga dari target Rp 90 triliun. Tahun 2021, penyaluran KUR pertanian mencapai 122% dari target Rp70 triliun atau terserap Rp85,6 triliun.
Direktur Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementerian Pertanian (Kementan), Indah Megahwati mengatakan, realisasi penyaluran KUR hingga akhir Maret 2022 mencapai sudah mencapai Rp30 triliun.
“Penyerapan KUR pertanian, awal tahun ini jauh lebih besar dibandingan penyerapan tahun lalu, pada periode yang sama,” kata Indah Megahwati kepada Agro Indonesia di Jakarta, Jumat (15/4/2022).
Dia mengatakan, tingginya realisasi penyaluran tersebut karena Kementan sudah memiliki program kemitraan bersama off–taker dan klusterisasi. Program ini tertuang dalam Permenko No. 2 tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Korona-19
“Di antara 15 program pertanian yang ada, KUR adalah program prioritas. Salah satunya adalah Taksi Alsintan dengan KUR, Pupuk Non-Subsidi dengan KUR, Pembuatan embung dengan KUR, dan sebagainya,” jelasnya.
Indah Megahwati menyebutkan, alokasi KUR pertanian tahun 2022 dibagi dalam beberapa sektor. Untuk tanaman pangan alokasinya sebasar Rp34,47 triliun, yang terdiri dari budidaya Rp20,64 triliun serta alat dan mesin pertanian (Alsintan) Rp13,83 triliun.
Untuk hortikultura mencapai Rp10,09 triliun (budidaya Rp7,51 triliun, Alsintan Rp2,58 triliun); Perkebunan Rp26,08 triliun (budidaya Rp21,23 triliun, Alsintan Rp4,85 triliun); Peternakan Rp19,36 triliun (budidaya Rp11,16 triliun dan Alsintan Rp8,20 triliun).
Indah menyebutkan, setiap subsektor ada KUR untuk Alsintan. Ini dilakukan karena mulai tahun 2022 Kementan mempunyai program Taksi Alsintan.
Program Taksi Alsintan sudah diluncurkan di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan basis klaster padi. “Dengan berbagai model yang kita lakukan, diharapkan serapan KUR tidak menurun, tapi akan terus meningkat,” katanya.
Dengan klaster KUR ini, Indah berharap akan makin menumbuhkan industri pertanian di daerah. Kementan menargetkan setiap provinsi tumbuh 10 industri pertanian, minimal 25 provinsi hingga 2024. Anggarannya berasal dari KUR.
“Kementan sejak 2020 terus mengawal penyaluran KUR. Misalnya, pada tahun 2015 serapan KUR sangat rendah hanya 24,78% dari target. Namun, dengan pengawalan, tahun 2021 serapan mencapai 122,3%,” ujarnya.
Penyaluran KUR Efektif
Penyaluran KUR yang digelontorkan oleh Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dinilai cukup efektif. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin mengatakan, efektivitas penyaluran KUR oleh Himbara cukup baik karena sejalan dengan program pemerintah, serta strategi masing-masing bank.
“Rata-rata tumbuh cukup baik dan terutama BNI yang melakukan klaim tumbuh cukup signifikan, meskipun saya yakin domain utama sektor ini ada di BRI,” ujar Amin.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menjelaskan, emiten bank bersandi BBRI ini telah merancang sejumlah strategi agar dapat memenuhi target penyaluran KUR dari pemerintah.
Selain itu, perseroan dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk mencapai target tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa dalam penyaluran kredit, BRI telah memiliki business process optimal dan sistem yang efisien.
Sementara itu, BNI telah menetapkan alokasi KUR pada 2022 mencapai Rp38 triliun, meningkat 22,7% dari alokasi tahun lalu, yang sebesar Rp30,95 triliun.
“Kami cukup yakin untuk penyaluran KUR akan sesuai alokasi pemerintah. Terlebih, kami melihat permintaan dan kinerja KUR BNI yang sangat baik,” ujar Direktur Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto.
Sis Apik menuturkan, alokasi KUR perseroan dimanfaatan untuk menjaga momentum pertumbuhan segmen UMKM, yang sedang mengalami kenaikan permintaan kredit.
BNI, lanjutnya, juga mengalokasikan KUR untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil di sektor komoditas, khususnya lada 8 klaster unggulan. Upaya ini seturut arahan pemerintah untuk membangun industri UMKM yang kuat melakui strategi klaster.
KUR di Sulawesi Utara
Sementara itu, Regional BRI Manado mendorong pembiayaan KUR di sektor pertanian, karena potensi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sangat besar.
“Kami memiliki pengalaman bertahun-tahun menyalurkan KUR, dan Sulut memiliki potensi di sektor pertanian seperti perkebunan, hortikultura dan pengolahan lahan lainnya,” kata Regional CEO BRI Manado, John Sarjono di Manado, Kamis (14/4/2022).
John Sarjono mengatakan, BRI memiliki tim pembiayaan KUR yang tidak hanya tinggal diam di kantor, tapi menjemput bola. Tim ini tersebar hingga di kecamatan-kecamatan di Sulut.
“Saya yakin target penyaluran KUR tahun ini akan mampu melampaui target, seperti tahun sebelumnya,” katanya.
Apalagi, tahun ini pandemi COVID-19 sudah mulai melandai, diharapkan akan hilang dan pergerakan perekonomian di Sulut semakin tinggi dan dampaknya akan sangat besar.
Secara nasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp195 triliun pada 2022.
Selama ini, BRI terus menjalankan strategi untuk mewujudkan business process yang optimal dan efisien. Keduanya terbukti berhasil mendukung upaya BRI dalam menyalurkan kredit di segmen mikro, termasuk KUR. Attiyah Rahma/PSP
Antisipasi Serangan Tikus, Petani Tabanan Disarankan Ikut Asuransi
Para petani di Kabupaten Tabanan, Bali, terancam gagal panen akibat serangang hama tikus. Untuk mengantisipasi kerugian tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) menyarankan mereka untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil mengatakan, para petani akan mendapatkan pertanggungan setiap kali mengalami gagal panen jika mengikuti program AUTP atau asuransi pertanian.
“Tentu ada beberapa persyaratan gagal panen yang dipertanggungkan dengan asuransi. Setiap kali (petani) mengalami gagal panen karena beberapa persoalan yang dipersyaratkan oleh asuransi (maka kerugian akan ditanggung),” ujarnya.
Ali menjelaskan, asuransi pertanian akan memberikan pertanggungan kepada petani senilai Rp6 juta/hektare (ha)/musim tanam.
Dengan program asuransi pertanian, dia meyakini bahwa petani tetap dapat mengupayakan kembali budidaya pertanian mereka ketika mengalami gagal panen.
Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan, Indah Megahwati menjelaskan, ada beberapa persyaratan bagi petani yang ingin mengikuti program AUTP.
Pertama, kata dia, petani harus tergabung dalam kelompok tani (poktan). Kemudian, petani cukup membayar premi sebesar Rp36.000/ha/musim tanam dari total premi Rp180.000/ha/musim tanam.
“Sisanya, sebesar Rp144.000/ha/musim tanam akan disubsidi oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelas Indah.
Untuk persyaratan selanjutnya, imbuh Indah, petani harus mendaftarkan areal persawahan mereka dalam kurun waktu 30 hari sebelum musim tanam.
“Ada banyak manfaat dari program asuransi pertanian itu. Jadi, kami mengimbau agar petani mengikuti program perlindungan ini agar budidaya pertanian mereka berjalan dengan baik,” ujarnya.
Padang Sawah Kekeringan
Kementerian Pertanian (Kementan) juga meminta kepada petani di Kota Padang, Sumatera Barat untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian.
Hal itu mengantisipasi kerugian yang timbul akibat kekeringan yang terjadi di atas areal sawah petani seluas 12 ha.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tak menampik jika pertanian merupakan sektor yang rentan terhadap serangan hama OTP (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan perubahan iklim. “Oleh karenanya, harus ada program perlindungan bagi petani. Nah, AUTP ini diluncurkan dalam kerangka melindungi petani agar tak mengalami kerugian akibat gagal panen karena serangan OPT maupun perubahan iklim,” katanya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, dengan mengikuti program yang juga disebut asuransi pertanian itu, petani akan mendapatkan pertanggungan setiap kali mengalami gagal panen.
“Tentu ada beberapa persyaratan gagal panen yang dipertanggungkan oleh asuransi. Setiap kali mengalami gagal panen karena beberapa persoalan yang dipersyaratkan oleh asuransi,” ujar Ali.
Menurut Ali, pertanggungan yang diberikan oleh asuransi pertanian adalah Rp6 juta/ha/musim tanam. Dengan program asuransi pertanian, petani tetap dapat mengupayakan kembali budidaya pertaniannya ketika mengalami gagal panen. “Dengan program ini kami ingin ketahanan pangan dan produktivitas pertanian tak terganggu. Dengan asuransi pertanian, petani dapat memiliki modal kembali untuk mengembangkan kembali pertaniannya,” ujar Ali. PSP
