Sekitar tahun 1996 saat itu seorang pejabat Kemen. Kehutanan Kepala Subdit Kerjasama Tehnik LN bernama Transtoto dikirìm oleh Manajemen kehutanan ASEAN selama 3 bulan untuk magang mempelajari sistem pengelolaan hutan di Kanada, terutama di negara bagian British Columbia, pusat daerah hutan 90 juta hektare di sana.
Suatu saat dalam sebuah Seminar di suatu pulau kecil tentang kehutanan di sana,Transtoto, dari Indonesia satu-satunya peserta mewakili negara-negara ASEAN tampil sebagai pembicara tamu.
Transtoto menyampaikan sistem tata batas pengelolaan hutan tropis Indonesia yang luasnnya 143 juta hektare, nomor tiga luasnya di dunia itu.
Dalam diskusi yang dihadiri semua ahli hutan dari Kanada, seseorang peserta bertanya, apakah panjang batas luar hutan yang puluhan ribu kilometer atau lebih itu semuanya wajib dipatok,?
Dijawab oleh Transtoto: “ya, dengan cara setiap 1 km ditanam dengan patok semen, dan setiap 100 meter dengan patok kayu”.
Seminar terdiam sejenak, dan keheninganpun kembali pecah ketika sang penanya berkata lirih, pendek “Di sini kami tidak melakukan itu (penataan batas dengan mematok batas hutan). Kami memetakan hutan dengan batas-batasnya dan masyarakat dengan mengguanan GPS (Geo Positioning System) sudah bisa tahu batas-batas hutan dengan akurat dan tepat dan mematuhi batas-batas hutan negara dan lahan masyarakat, yang tidak akan dilanggar, apalagi dijarah.
Sekembalinya ke Indonesia hal itu sudah dilaporkan atasan, tetapi sampai saat kini pun pelaksanaan penataan batas masih dilakukan. konservatif.
“Mungkin Indonesia waktu itu masih belum familier dengan tehnologi GPS, atau sikap mental petugas masih terbawa untung-rugi kalau menjalankan pekerjaan.
“Itu memang bedanya masyrakàt di sana yang jujur dengan masyarakat di sini, di negeri kita. Kesenjangan penghasilan yang tajam di negeri ini selayaknya disesuaikan kekayaan alam untuk memberi penghasilan hidup yang wajar, dengan menghilangkan korupsi dan kecurangan, untuk dikembalikan buat kesra rakyat. Penghasilan yang wajar pas-pasan adalah sekitar US $ 30 setara Rp40-50 juta sebulan, itupun kalau yang bekerja hanya satu orang di keluarga. Apabila penghasilan ART seperti saat ini Rp2 juts sebulan atau pegawai rendahan punya biaya kehidupan rata-rata hanya Rp3 juta per bulan akan terjadi upaya mencukupinya dengan berbagai cara, umumnya bersifat negatif dan kerakusan”, ujar Dr. Transtoto Handadhari, PPNS, senior rimbawan KAGAMA.
“Sudah umum hasil pengecekan lapangan dilaporkan hasil tata batas hutan dibawah 5 persen. Karena sesuai aturan apabila kurang dari itu berarti tara batas diulang lagi dengan biaya baru, peluang dapat uang, termasuk kalau curang”, jelas Transtoto.
“jadi program tata batas tidak akan selesai sampai kiamat”, lanjutnya miris mengenang kegiatan tata batas hutan yang medannya relatif sangat berat di luar Jawa yang bisa menjadikan alasan kadang dikerjakan dengan kurang baik, atau malahan fiktif. Sangat berbeda dengan petugas Perum Perhutani di Jawa yang relatif lebih menjalankan tugas dengan jujur dan lebih baik”, tutup Transtoto, didampingi mantan Sekjen Kehutanan Bambang Hendroyono.
Dia mengharapkan pemerintah kini mampu menjadikan bangsa kita sejahtera dan bermartabat, menghilangkan korupsi yang konon seorang koruptor uang simpanannya hampir Rp300 triliun bisa dibelanjakan satu milyar rupiah. sehari dan perlu waktu menghabiskan uangnya sampai 11 generasi.
Diharapkan uang bisa dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat yang telah lama menderita itu.AI
