UE Didesak Ubah Subsidi Pertanian yang Besarnya Rp6.657 Triliun

Foto: AP

Uni Eropa akan mengubah besar-besaran pola pemberian subsidi pertaniannya, yang tercakup dalam Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agriculture Policy/CAP) senilai 387 miliar euro (sekitar Rp6.657 triliun dengan kurs sekitar Rp17.200/euro), dari pemberian berdasarkan luas pertanian menjadi sesuai dengan pendapatan petani. Itulah kebijakan yang akan dilakukan Brussels sebagai tanggapan atas unjuk rasa petani yang diwarnai aksi kekerasan.

Rokemendasi itu akan disampaikan kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Rabu (4/9) hari ini. Hasil ini merupakan tindak lanjut dari dari konsultasi yang dilakukan para petani, LSM, konsumen dan pengecer makanan yang berakhir dengan tiga sesi perundingan maraton siang dan malam pada minggu lalu, yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang tajam mengenai masa depan pertanian.

“Bisnis seperti biasa (BAU) bukanlah pilihan,” demikian bunyi draft laporan Dialog Strategis tentang Masa Depan Pertanian Uni Eropa yang dilihat Financial Times. “Diperlukan tindakan yang berani dan cepat di semua tingkatan” untuk mengatasi “berbagai krisis” yang menimpa petani, termasuk peningkatan dampak cuaca ekstrem seperti kekeringan, inflasi, dan pesaing global yang berbiaya rendah.

Rekomendasi yang ada dari laporan final itu di antaranya soal skim untuk mendorong konsumen mengurangi konsumsi daging mereka dan membantu petani untuk beralih dari budidaya peternakan, termasuk usulan kontroversial yang menawarkan skim pembelian sukarela bisnis peternakan di daerah yang tingkat peternakannya sangat intensif, demikian menurut tiga orang yang terlibat dalam proses itu.

Usulan paling signifikan adalah perombakan besar-besaran skim subsidi CAP UE, yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1962 dan menghabiskan sepertiga anggaran belanja multi-tahunan UE.

Ketimbang mengalokasikan dukungan langsung (subsidi) kepada petani sesuai dengan luas lahan pertanian yang mereka miliki dan mengaitkannya dengan standar lingkungan hidup yang diwajibkan, laporan ini merekomendasikan agar subsidi diberikan “hanya kepada petani yang paling membutuhkan” berdasarkan hasil pengujian secara rata-rata, kata masyarakat yang terlibat.

Dialog ini diumumkan oleh von der Leyen dalam rangka promosi kepada petani oleh kubunya yang berhalauan kanan-tengah, partai Rakyat Eropa, menjelang pemilu UE pada Juni, mengingat suara dari pedesaan kemungkinan mengubah arah dukungannya ke kelompok politik pinggiran.

“Buat kita di Eropa, tugas pertanian ini — memproduksi makanan sehat — adalah landasan kebijakan pertanian kita,” katanya saat mengumumkan proses dialog pada September tahun lalu.

Laporan itu diawasi penyusunannya oleh akademisi Jerman, Prof. Peter Strohschneider, yang juga memimpin konsultasi serupa di Jerman pada 2021. Rancangan itu bias saja berubah setelah negosiasi akhir.

Para pejabat UE mengatakan bahwa laporan tersebut akan menentukan kebijakan pertanian di komisi baru tersebut, yang akan mulai bertugas pada akhir tahun ini, namun rekomendasi-rekomendasinya tidak mengikat.

“Ciri utama sebenarnya adalah komitmen terhadap perubahan dan transisi iklim). Ada kesepakatan bersama dari semua pihak — baik petani, pengecer, konsumen — bahwa segala sesuatunya perlu diubah. Hal ini merupakan perubahan paradigma,” kata salah satu orang yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut.

Standar lingkungan hidup yang ada dalam CAP untuk sementara waktu dibatalkan oleh komisi tersebut setelah terjadi protes petani sepanjang musim semi tahun ini yang mengakibatkan ban dibakar, patung dirobohkan di luar parlemen Eropa, dan kotoran ternak tersebar di jalan-jalan ibu kota Uni Eropa.

Kelompok-kelompok pendukung lingkungan, termasuk ClientEarth dan Birdlife, mengajukan keluhan ke Ombudsman Eropa pada bulan Juli. Mereka mengklaim penghapusan standar lingkungan telah dilakukan melalui proses “pintu tertutup” dan “belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak demokratis”.

Laporan tersebut mengusulkan agar petani yang menerima insentif dalam CAP untuk melakukan praktik pertanian ramah lingkungan. Selain itu, dari “Dana Transisi yang Adil” yang ada di luar anggaran CAP disediakan untuk perubahan jangka pajnag seperti mengubah pertanian menjadi metode “regeneratif” atau organik.

Komisi Eropa menolak berkomentar. AI