Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI) akan mengelar Diskusi Terbuka Deforestasi. Diskusi akan digelar pada 9 Desember 2021 mendatang.
“Diskusi Deforestasi yang menimbulkan perdebatan akibat perbedaan angka dan masa waktu kepemimpinan di republik ini, telah menyebabkan multitafsir yang perlu diluruskan secara terbuka, objektif dan bebas kepentingan,” kata Ketua Umum YPHI Dr. Transtoto Handadhari, dalam pernyataannya hari ini.
Keputusan unuk mengelar diskusi Deforestasi diambil dalam rapat terbatas penting (Ratasting) YPHI, Senin 22 November 2021.
“Kita harus memiliki kesepakatan apa itu deforestasi, sekaligus kita dapat melakukan penilaian bersama terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mengelola hutan.
Sedangkan kepada pihak lain kita akan meminta transparansi serta objektif dalam menyikapi masalah deforestasi tersebut. Bila kita biarkan sikap bias yang hampir selalu terjadi dan tidak sehat karena perbedaan kepentingan itu akan terus berlanjut”, tambah Transtoto.
Dia juga menyayangkan terjadinya debat yang memanas karena rilis LSM Greenpeace yang menyajikan angka deforestasi yang berbeda dengan angka pemerintah di acara UNFCCC 2021 di Glasgow baru-baru ini.
Ketua Panitia Diskusi Dr. Petrus Gunarso menekankan pentingnya kesatuan pengertian deforestasi. Namun tak kalah pentingnya disajikan angka perkembangan dilakukannya reforestasi, afforestasi dan restorasi hutan sebagai penyeimbang terjadinya deforestasi.
“Masalah keruwetan kasus-kasus tata ruang lahan juga perlu disinggung terkait akibat negatif deforestasi yang sangat mungkin terjadi.”
“Kalau perlu kita buat tata ruang kesepakatan”, tambah Petrus.
Diskusi Terbuka Deforestasi tanggal 9 Desember 2021 akan menghadirkan tokoh-tokoh pembicara antara lain dari KLHK, Ketua Umum YPHI, pihak Greenpeace, pengamat kehutanan dan akademisi.
Diharapkan hasil diskusi akan dapat memperjelas pemahaman terminologi deforestasi dan rangkaian kegiatan terkait lainnya, serta dapat digunakan sebagai penilaian kemajuan pengelolaan hutan yang objektif.
“Deforestasi bahkan bisa juga bersifat positif, wajib dilakukan, jadi tidak selalu harus bersifat negatif”, jelas Transtoto.
Penanaman lahan dan hutan kosong
Selanjutnya dalam Ratasting YPHI diputuskan disusunnya road map program besar penanaman lahan se Indonesia yang segera akan dimulai pertengahan bulan Januari 2022.
Gerakan penanaman pohon secara massal dilakukan untuk mempercepat terwujudnya penyerapan emisi karbon, pengendalian perubahan iklim, dan membanjirnya suplai oksigen.
Penghijauan dan reboisasi tersebut juga akan meredam bencana alam, konservasi tanah dan air, serta berkembangnya biodiversitas alam.
“Irjenpol (pur) Bekto Suprapto, mantan Kapolda Papua, Wakabareskrim, Sekjen Kompolnas yang akan memimpin gerakan penghijauan tersebut”, Transtoto menyampaikannya kepada media.
Pembiayaan kegiatan yang besar untuk penanaman pohon akan menggunakan jasa transaksi penjualan koin Nusaku yang menguntungkan petani, pemilik koin dan pemerintah sendiri.
“YPHI bekerjasama dengan Koprabuh (Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau) serta pengelola Nusaku Coin meyakini Indonesia potensial bisa mewujudkan target zero emisi carbon lebih cepat dari target pemerintah,” tekad Transtoto yang didampingi Yohanis Cianes Walean Dirut Koprabuh.
“Saat ini telah ditarget sementara seluas 3 (tiga) juta hektare lahan untuk ditanami tanpa biaya pemerintah,” pungkasnya.***
