Kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Vietnam untuk memangkas tarif utama, namun tanpa adanya rincian penting, menimbulkan ketidakpastian besar mengenai implementasi dan penegakan aturan, yang berpotensi mengubah arah investasi serta menekan eksportir yang terhubung dengan rantai pasokan China dan Asia Tenggara. Berikut analisis yang dikemukakan stratfor.com.
Pada 2 Juli, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan memberlakukan tarif sebesar 20% atas impor dari Vietnam dan tarif 40% terhadap barang-barang yang diduga hanya dialihkan (transshipment) melalui Vietnam — langkah yang jelas menyasar barang asal China yang dikirim melalui Vietnam. Pengumuman ini datang hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu 9 Juli, di mana AS sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif sampai 46% terhadap produk Vietnam.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Trump menyebutkan, Vietnam akan menghapus seluruh tarif atas barang-barang impor dari AS. Namun, pemerintah Vietnam belum merilis rincian atau dokumen hukum terkait komitmen tersebut, dan pejabat Vietnam menyatakan bahwa negosiasi teknis dengan Washington masih berlangsung. Sejumlah aspek penting mengenai pelaksanaan kesepakatan pun masih belum jelas — mulai dari definisi dan penegakan aturan transshipment, klasifikasi barang yang dikenakan tarif 20% versus 40%, hingga kemungkinan tarif MFN (Most Favored Nation) AS yang berlaku secara bersamaan.
- Kementerian Luar Negeri Vietnam menyambut kesepakatan ini sebagai sebuah pencapaian, terutama karena tarif yang dikenakan AS jauh lebih rendah dibandingkan ancaman sebelumnya. Namun, pelaku bisnis dan investor di kedua negara menunjukkan kekhawatiran atas belum jelasnya kriteria asal barang (rules of origin), jadwal implementasi, dan mekanisme penegakan aturan. Dalam konteks ini, Yuanta Securities Vietnam menekankan bahwa implikasi praktis dari kesepakatan ini “masih belum jelas”, khususnya bagi sektor-sektor yang banyak menggunakan komponen asal China, namun memberikan nilai tambah nyata di Vietnam.
- Menurut hukum AS yang berlaku, barang yang dialihkan dari negara ketiga tetap dikenakan tarif berdasarkan negara asal sebenarnya, bukan tempat transit. Washington menuduh perusahaan China sengaja mengalihkan produknya melalui Vietnam demi menghindari tarif. Namun, tarif 40% yang baru tetap menghadapi tantangan utama: bagaimana membuktikan bahwa praktik penghindaran tersebut benar terjadi, terutama dalam kasus pemalsuan dokumen asal barang.
- Tarif MFN AS untuk banyak produk Vietnam saat ini berkisar antara 0%-10%, meski sektor seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menghadapi tarif antara 12%-30%. Jika tarif baru diberlakukan di atas tarif MFN yang sudah ada, maka total beban biaya akan melonjak tajam.
- Kesepakatan dengan Vietnam merupakan yang kedua setelah Trump meluncurkan kebijakan tarif besar-besaran “Liberation Day” pada April lalu (yang pertama ditandatangani dengan Inggris pada 16 Juni), dan yang pertama dengan mitra dagang yang memiliki defisit besar terhadap AS.
Vietnam dalam Dilema Strategis
Selama beberapa bulan terakhir, Vietnam menjadi fokus utama dalam kebijakan tarif AS karena surplus perdagangannya yang besar. Pemerintahan Trump menilai langkah ini sebagai bentuk keadilan dagang yang “resiprokal”, menyasar negara-negara dengan surplus besar dan praktik yang dianggap tidak adil — seperti hambatan non-tarif, asimetri tarif, dan praktik transshipment.
Namun, Vietnam juga merupakan mitra strategis penting bagi AS dalam menghadapi pengaruh China di Asia. Ekonomi Vietnam yang berorientasi ekspor sangat bergantung pada rantai pasok global yang justru banyak melibatkan perusahaan dan konsumen AS.
Tapi, di sisi lain, surplus dagang Vietnam dengan AS mencapai 123,5 miliar dolar AS pada tahun 2024 — terbesar ketiga setelah China dan Meksiko — dan terus meningkat di 2025. Hal ini memicu kekhawatiran di Washington, termasuk atas dugaan penggunaan rantai pasok China dan minimnya nilai tambah lokal.
Dengan jeda 90 hari atas kebijakan tarif besar-besaran Trump yang akan berakhir pada 9 Juli, baik Washington maupun Hanoi berada di bawah tekanan untuk setidaknya mencapai kesepakatan utama, meskipun rincian teknisnya masih dalam negosiasi. Pada saat yang sama, para pemimpin tertinggi Vietnam — yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan ingin menghindari pelarian investasi — meluncurkan upaya diplomatik dan regulasi yang agresif guna menunda serta melunakkan rencana pemberlakuan tarif tersebut.
- Vietnam menempati peringkat ketujuh sebagai negara asal impor barang ke Amerika Serikat, dengan kontribusi sekitar 4,5% dari total impor AS.
- Berdasarkan data perdagangan AS, dari Januari hingga Mei, defisit perdagangan AS dengan Vietnam telah mencapai sekitar 64,8 miliar dolar AS — angka yang sudah berada di jalur untuk melampaui total tahun 2024 sebesar 123,5 miliar dolar AS.
- Vietnam memberikan sejumlah konsesi penting, antara lain: berjanji menindak praktik transshipment dan kecurangan perdagangan, memperketat aturan asal barang (rules of origin), sepakat menghapus tarif atas barang-barang asal AS, berkomitmen mengurangi hambatan non-tarif dan memperbaiki penegakan hak kekayaan intelektual, mengkoordinasikan penegakan lintas lembaga, menyatakan keselarasan dengan tujuan perdagangan AS, menyetujui proyek lapangan golf dan resor Trump Organization senilai 1,5 miliar dolar AS, memberikan persetujuan regulasi untuk program percontohan internet satelit Starlink milik SpaceX, serta berjanji meningkatkan impor gas alam cair dan produk pertanian dari AS. Vietnam juga secara resmi telah meminta agar Amerika Serikat mengakui statusnya sebagai ekonomi pasar dan memperluas akses terhadap ekspor teknologi tinggi AS yang saat ini dibatasi — meskipun kecil kemungkinan permintaan ini akan dikabulkan oleh Washington.
- Berdasarkan rincian yang telah dirilis sejauh ini, kesepakatan dagang tersebut tidak menghapus hambatan non-perdagangan sebanyak yang pernah diupayakan dalam perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dibatalkan, maupun penerusnya, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Meskipun terlihat sebagai sebuah terobosan, namun ketidakpastian yang cukup besar masih tetap ada mengingat kesepakatan ini menimbulkan ambiguitas signifikan terkait kepatuhan serta risiko investasi baru yang dapat berdampak luas pada rantai pasok China. Bagi para investor, kesepakatan ini ibarat pedang bermata dua — di satu sisi berhasil menghindari lonjakan tarif terburuk untuk barang-barang Vietnam, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakpastian terkait penegakan aturan, implementasi hukum, dan arah kebijakan perdagangan di masa depan.
Pertama, meskipun tarif impor barang AS ke Vietnam kini 0%, sinergi ekonomi kedua negara belum optimal untuk mendorong peningkatan impor produk AS ke Vietnam. Salah satu alasannya adalah harga barang-barang AS yang umumnya lebih mahal dibandingkan pesaingnya, sehingga membatasi potensi pertumbuhannya di pasar Vietnam.
Bagi eksportir Vietnam, tarif baru sebesar 20% untuk barang yang dikirim ke AS — meski jauh lebih baik daripada proposal awal sebesar 46% — tetap menjadi hambatan baru yang signifikan. Industri dengan margin tipis seperti produk kelautan, kayu, garmen, dan alas kaki akan menghadapi tekanan dari pesaing di Amerika Latin dan Asia Selatan yang tidak terlalu terpapar risiko tarif AS.
Paling tidak, sampai detail aturan dan pola penegakannya benar-benar jelas, perusahaan yang menggunakan bahan baku dari China atau bergantung pada barang setengah jadi impor, juga akan kesulitan menentukan apakah mereka termasuk dalam kategori “pengiriman ulang” (transshipment) yang dikenai tarif lebih tinggi sebesar 40%. Tanpa kriteria atau mekanisme penegakan yang jelas, ketidakpastian ini akan terus berlanjut hingga spesifikasinya dirilis — hal ini dapat menghambat investasi baru dan membuat perencanaan jangka panjang menjadi lebih berisiko dan sulit dalam masa transisi ini.
Pedoman tentang aturan asal barang (rules of origin), terutama ambang batas nilai tambah domestik yang disyaratkan, akan menjadi kunci dalam menentukan dampak nyata dari kesepakatan ini. Namun, hingga saat ini, ambang batas tersebut belum ditetapkan secara resmi.
Bagi China, meskipun banyak pabrik milik China di Vietnam menyambut baik batas tarif 20% karena masih dapat dikelola dan memilih untuk tetap beroperasi, ketentuan tarif 40% untuk transshipment berisiko diterapkan — baik secara selektif maupun luas — terhadap rantai pasok yang terkait dengan China. Kesepakatan ini juga menjadi sinyal bagi Beijing bahwa Washington bersedia memperluas perang tarifnya melawan China melalui negara ketiga, sehingga meningkatkan risiko bagi perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar negeri.
- Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa mereka sedang meninjau kesepakatan AS-Vietnam dan dapat mengambil tindakan balasan jika kepentingan China dirugikan. Langkah ini berpotensi memicu kembali ketegangan perdagangan antara AS dan China.
- Menyangkut isu pengiriman ulang (transshipment), — mengingat kelemahan dalam penegakan aturan dan ambiguitas hukum — hasil yang paling mungkin terjadi adalah tetap dipertahankannya status quo, di mana semua ekspor Vietnam dikenai tarif rata-rata, sementara tarif 40% hanya diberlakukan secara selektif untuk pelanggaran yang benar-benar jelas.
- Sebagai alternatif, Amerika Serikat dapat memilih untuk menerapkan sistem ambang batas nilai tambah — misalnya, dengan memberlakukan tarif 40% pada barang yang memiliki kandungan asal Vietnam di bawah persentase tertentu — atau dengan membagi tarif secara proporsional antara komponen Vietnam dan komponen asing (terutama China). Opsi terakhir ini akan sangat mempersulit kepatuhan dan menimbulkan risiko jauh lebih besar bagi model ekonomi Vietnam yang bergantung pada ekspor, khususnya di sektor-sektor yang mengandalkan bahan baku dari China. AI
