Acuan Program Pembangunan Kehutanan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Oleh: Ali Djajono (Perencana Madya, Pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK)

PPemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan pembangunan yang disusun. Sesuai peraturan perundang-undangan, Dokumen yang harus disiapkan oleh Pemda antara lain: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Dokumen Rencana Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berlakunya Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan terkini dalam transparansi perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Setiap sektor pembangunan (termasuk sektor kehutanan) yang mengharapkan program-programnya direncanakan dan dianggarkan oleh Pemda harus mengacu pada Permendagri ini serta harus tetap mengacu pada kewenangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014. Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK), tidak bisa serta merta memerintahkan Pemda (dalam hal ini Dinas yang menangani Kehutanan) menjalankan suatu program atau kegiatan KLHK tanpa mengacu pada Permendagri tersebut. Kecuali KLHK memberikan tugas pembantuan, tugas dekonsentrasi, dan adanya fasilitasi, yang artinya kegiatan dilaksanakan oleh daerah, namun pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Tulisan ini mencoba melihat lebih spesifik ke pembangunan sektor kehutanan di daerah, khususnya perencanaan pembangunan daerah bukan pengelolaan keuangannya, dengan mempelajari secara ringkas substansi Permendagri No. 90 tahun 2019.

Ringkasan Permendagri 90 tahun 2019

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Fembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Secara lebih spesifik Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemda dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk:

1. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. menyediakan statistik keuangan Pemda;
5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
7. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklaktur tersebut dipergunakan dalam tahapan: 1) Perencanaan pembangunan daerah; 2) perencanaan anggaran daerah; 3) pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; 4) akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 5) pertanggungjawaban keuangan daerah; 6) pengawasan keuangan daerah; dan 7) analisis informasi pemerintahan daerah lainya.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terdiri atas: 1) Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, can sub kegiatan; 2) Fungsi; 3) Organisasi; 4) Sumber Pendanaan; 5) Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan 6) rekening. Masing-masing kategori diuraikan dalam tabel 1.

Sektor Kehutanan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Sektor Kehutanan dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk dalam urusan Pemerintahan Konkuren dan merupakan urusan pilihan dan dimasukkan dalam kodifikasi 3.28 yaitu urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Secara lebih rinci untuk sektor kehutanan Klasifikasi, Kodefikasi, dan. Nomenkatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan. dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Pembiayaan untuk UPTD KPH

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) harus segera mengantisipasi ketentuan ini dengan melakukan penyesuaian dalam RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek), untuk memastikan apa yang telah diprogramkan dan direncanakan dapat dibiayai oleh Pemda.

Namun demikian masih ada kendala yaitu: tidak adanya beberapa kegiatan yang menjadi tupoksi UPTD KPH antara lain:  Pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (dalam rincian sub kegiatan pemanfaatan hutan tidak ada lihat tabel 2, pada Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung). Kendala ini bisa menyebabkan beberapa kegiatan KPH yang telah direnanakan tidak bisa dibiayai Pemda khususnya dalam kapasitas UPTD KPH untuk mengoptimalkan potensi di wilayah tapak yang dikelolanya. Padahal dalam pembagian urusan kehutanan yang tercantum dalam lampiran UU No. 23 tahun 2014, hal itu dimungkinkan. Kendala ini juga bisa mengakibatkan transformasi UPTD KPH menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) menjadi terhambat.

Selayaknya KLHK mengkonfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat penjelasan lebih rinci, khususnya di Program Pengelolaan Hutan di Sub Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan, terkait dengan tugas optimalisasi potensi hutan tingkat tapak, untuk kepentingan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu untuk mencarikan jalan keluar terbaik bagi UPTD KPH dalam memaksimalkan tupoksinya.

Tabel 1. Uraian Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklaktur per Kategori.

Tabel 2. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Catatan: 1) hanya 2 kegiatan dari Program Pengelolaan Hutan dan Kegiatan Pemanfaata Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dirinci sub kegiatannya. 2) diolah dari Lampiran Permendagri 90 tahun 2019.