Pemerintah menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4), sebagai langkah strategis menghadapi potensi peningkatan karhutla pada musim kemarau tahun 2026.
Apel kesiapsiagaan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pengendalian karhutla serta menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.
“Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla. Arahan beliau jelas, bahwa capaian yang sudah baik harus terus dijaga dan ditingkatkan,” jelasnya.
Menko Polkam menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla merupakan hasil sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, dunia usaha, maupun masyarakat. “Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kolaborasi, meningkatkan integrasi, dan membangun kerja sama yang solid agar kejadian karhutla dapat ditekan secara signifikan,” tegasnya.
Secara nasional, luas terbakar di Indonesia menunjukkan tren penurunan, dari sekitar ±376.805 hektare pada tahun 2024 menjadi ±359.619 hektare pada tahun 2025. Meski demikian, sejumlah wilayah masih menjadi perhatian, termasuk Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Luas lahan terbakar di Kalimantan Barat tercatat sekitar ±151.919 hektare pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 sekitar ±23.118,65 hektare.
Luas lahan yang terbakar di Kalbar sejak awal tahun 2026 sampai dengan 31 maret 2026 mencapai sekitar 10.601 hektare. Sementara itu, data penanganan operasional manggala agni menunjukkan luasan karhutla yang ditangani sampai dengan 31 maret 2026 baru mencapai 479,12 hektare. fakta ini menegaskan bahwa ancaman karhutla di kalbar telah nyata muncul sejak awal tahun dan memerlukan kewaspadaan yang terus-menerus.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Berbagai langkah antisipatif terus dilakukan, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring dan deteksi dini hotspot, patroli terpadu, edukasi masyarakat, operasi modifikasi cuaca, serta penyediaan sarana prasarana dan dukungan operasi udara.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla sebagai hasil dari pembelajaran dan penguatan koordinasi lintas sektor.
“Kita bangga bahwa Indonesia adalah bangsa pembelajar. Kita belajar dari kesalahan masa lalu dan terus memperbaiki berbagai kekurangan. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir, kejadian karhutla terus menurun,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sinergi antar kementerian atau lembaga serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam perbaikan tersebut.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Kementerian Kehutanan telah mendorong pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla untuk segera menetapkan status siaga darurat.
“Dengan status siaga, dukungan pemerintah pusat, termasuk dari BNPB dan Kementerian Kehutanan, dapat segera dioperasionalkan, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca sesuai rekomendasi BMKG,” jelasnya.
Menteri Kehutanan juga menekankan bahwa pendekatan pencegahan menjadi kunci utama, khususnya melalui pengelolaan tata air di lahan gambut. “Upaya preventif sangat menentukan, salah satunya dengan menjaga tinggi muka air tanah agar tetap optimal sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran,” ujarnya.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah berharap melalui sinergi seluruh pihak, kejadian karhutla dapat ditekan sedini mungkin guna menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
Usai pelaksanaan apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan dan diikuti oleh para pemangku kepentingan utama. Dalam rakor tersebut, turut hadir Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan langkah, serta memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla dan bencana terkait selama musim kemarau tahun 2026.AI
