Pemerintah akan membentuk tim lintas sektor untuk menggenjot program Kartu Tani (KT). Tujuan utamanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan KT oleh petani.
Tim ini beranggotakan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Perdagangan (Kemendag), Perindustrian (Kemenperin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, tim ini penting dibentuk untuk mengatasi berbagi masalah dalam distribusi serta pemanfaatan KT.
“Tim ini akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector,” kata Sarwo Edhy di Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Dia menyebutkan, langkah awal yang akan dilakukan tim ini adalah mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya distribusi maupun pemanfaatan KT di setiap daerah.
“Tim ini akan bergerak mencari solusi sehingga pemanfaatan kartu tani bisa dioptimalkan,” jelasnya. Pada tahap awal, optimalisasi distribusi dan pemanfaatan KT dipusatkan di tiga provinsi. Ketiga provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tiga provinsi ini merupakan sentra produksi pangan dan merupakan kontributor terbesar produksi padi nasional.
Untuk diketahui, KT menjadi instrumen penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ke depan, pemerintah berencana mewajibkan penggunaan KT bagi para penerima pupuk bersubsidi.
“Selain pupuk, kartu tani juga akan menjadi akses untuk mendapatkan bantuan benih, penyewaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), dan pendanaan berupa kredit usaha rakyat (KUR),” tegasnya.
Kelengkapan data yang terdapat pada KT akan dijadikan dasar penyusunan kebijakan di Kementan. KT merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet).
“Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi,” katanya. Dia menambahkan, ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam KT digunakan untuk, pertama sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi Kementerian Pertanian.
Kedua, tranparansi penyaluran dana subsidi melalui sistem perbankan bagi Kementerian Keuangan. Ketiga, data kebutuhan pupuk secara akurat sampai tingkat pengecer bagi Pupuk Indonesia.
Keempat, bagi Bulog dapat memproyeksikan potensi panen di suatu daerah melalui data pupuk subsidi yang disalurkan, sehingga dapat segera menyerap hasil panennya, menerima dana secara utuh dan membeli pupuk subsidi sesuai kuota yang diberikan bagi petani.
“Sedangkan keunggulan kelima, bagi dinas pertanian dapat mengetahui produktivitas lahan suatu daerah. Kartu Tani diharapkan menjadi era baru untuk mensejahterakan petani Indonesia,” katanya.
Persyaratan mendapatkan KT adalah petani harus tergabung dalam kelompok tani. Kemudian petani mengumpulkan foto kopi e-KTP danTanda Kepemilikan Tanah bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, anggota LMDH (tanah hutan).
5,5 Juta Kartu sudah Dibagikan
Sarwo Edhy mengatakan, saat ini sekitar 5,5 juta kartu yang sudah dibagikan. Memang masih ada berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan kartu ini belum optimal.
“Pertama, butuh waktu karena ada petani yang (lokasinya) jauh di puncak gunung, jauh dari kota. Ini perlu langkah serius untuk mencapai target,” katanya.
Lokasi para petani yang jauh dari perkotaan ini, menurut Sarwo Edhy, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet. Padahal, internet menjadi salah satu sarana penting untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tani.
“Selain itu, ada pula isu terkait kebiasaan petani yang memang tidak mudah diubah,” tambah Sarwo Edhy.
Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Muhrizal Sarwani, mengakui kartu tani yang telah di-launching penggunaannya untuk menebus pupuk bersubsidi.
KT bisa disebut sebagai kartu sakti dengan beragam fungsi (multifungsi). Petani yang telah memiliki KT tentunya sangat beruntung karena tidak sekadar sebagai kartu identitas petani, namun memiliki banyak manfaat lain bagi petani, sehingga memudahkan petani dalam melakukan transaksi.
Mengingat KT ini sendiri merupakan alat transaksi yang berbentuk kartu debit. “Selain itu, berfungsi sebagai pendataan penerimaan jatah pupuk bersubsidi, kartu ini bisa digunakan untuk transaksi yang lain,” ujar Muhrizal.
Dia menyebutkan, memang masih ada sejumlah kendala yang ditemui di lapangan untuk dicarikan solusi setelah sistem ini diujicoba di lapangan.
Permasalahan implementasi KT di tingat petani di antaranya pendataan petani memerlukan biaya yang besar; Kurangnya jumlah SDM Penyuluhan; Kualitas SDM Penyuluhan yang masih rendah; dan Belum semua BPP memiliki prasarana dan sarana komputer beserta jaringan internetnya.
Di tingkat petani, permasalahan implementasi KT adalah belum semua petani terdaftar dalam kelompok dan data elektroni kini; Adanya beban psikologis pada petani terhadap perubahan sistim penebusan dari manual kepenggunaan Kartu Tani; Lupa PIN; dan masih bolehnya penebusan pupuk secara manual.
Di tingkat kios, permasalahan yang ditemui adalah yang mengerti menggunakan EDC dalam satu kios hanya satu orang; Penebusan dilakukan satu per satu per jenis pupuk, sehingga prosesnya lama; Masih dibolehkannya penebusan secara manual.
Manfaat kartu tani dan Data e-RDKK sangatlah besar. Selain untu kmembuat penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran, data elektronik petani ini juga bisa ‘dikawinkan’ untuk penyaluran subsidi asuransi pertanian dan penyaluran bantuan lainnya. PSP
