Rencana pemerintah meluncurkan lembaga dana investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF), yang disebut Daya Anaganta Nusantara (Danantara), dalam beberapa pekan ke depan mendapat sorotan. Pasalnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditempatkan di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto, sehingga berpotensi adanya intervensi politik yang dapat melemahkan.
Pembentukan dana investasi “superholding” Prabowo ini — yang diproyeksikan sebagai jawaban atas Temasek milik Singapura — dimaksudkan untuk mengambil alih pengelolaan saham pemerintah di BUMN yang punya aset total hampir 570 miliar dolar AS di berbagai sektor. Mulai dari perbankan, energi dan pembangkit listrik.
Namun berbeda dengan Temasek, Danantara dibentuk dengan tujuan membiayai proyek-proyek strategis pemerintah dan menggunakan laba BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sambil menaikkan imbal hasil aset pemerintah. Hal itu dikemukakan empat orang sumber yang familiar dengan diskusi internal masalah ini kepada Financial Times.
Menurut mereka, para pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor swasta yang terlibat dalam pembahasan tersebut telah mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa Danantara terlalu banyak diberi peran dan berpotensi menjadi alat mencapai tujuan politik Prabowo ketimbang tujuan investasi.
“Memang ada manfaatnya mengkonsolidasikan BUMN-BUMN, tapi (implikasi dari) tata kelola, eksekusi, dan intervensi politiknya sangat mengkhawatirkan,” kata salah satu pihak yang terlibat.
Menurut Kevin O’Rourke, kepala konsultan di Jakarta Reformasi Information Services, investor asing khawatir Prabowo sedang “menegaskan kendali politik tingkat tinggi dari atas sampai ke bawah dan menghubungkannya dengan tujuan-tujuan politik” melalui pembentukan BPI Danantara ini.
“Secara keseluruhan, ini punya implikasi negatif terhadap kinerja sektor negara, yang merupakan konsekuensi karena entitas-entitas ini penting buat perekonomian secara umum,” kata O’Rourke. “Ini akan merusak kredibilitas inisiatif pemerintah lainnya di mata komunitas investasi internasional.”
Prabowo, yang dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024, punya janji ambisius meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dari 5% menjadi 8% dan menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah — program yang akan menelan biaya 28 miliar dolar AS/tahun.
Sejumlah pihak yang mengetahui pembahasan tentang dana SWF ini mengatakan, pemerintah Prabowo ingin Danantara berperan seperti bank pembangunan, yang pada gilirannya dapat memberi pinjaman untuk membiayai proyek-proyek pemerintah.
Namun peluncuran BPI Danantara terus tertunda. Mulanya direncanakan peluncuran pada awal November, namun ditunda. Menurut sumber Financial Times, Danantara diharapkan bisa diluncurkan sebelum akhir tahun 2024.
Dibantah
Namun, kekhawatiran akan potensi adanya intervensi ditolak oleh Kepala Danantara, Muliaman Hadad. Menurut dia, Danantara dibangun di atas “fondasi yang kuat dari tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas”.
Dengan melaporkan langsung kepada presiden, Danantara akan menghilangkan “prosedur birokrasi dan intervensi politik”, kata Muliaman dalam pernyataan tertulisnya kepada Financial Times.
Danantara didirikan dengan visi “menjadi katalis investasi nasional yang mendorong transformasi ekonomi Indonesia,” tambahnya, dengan menyatakan bahwa struktur baru ini akan meningkatkan efisiensi BUMN dan memperkuat daya saing.
Dalam laporan tahun 2022, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan, tata kelola BUMN Indonesia “terfragmentasi” dan ditandai dengan “kepemilikan ganda” oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Hal ini telah “berkontribusi pada memburuknya trade-off yang dihadapi BUMN dalam menjalankan peran komersial dan kebijakan pembangunan,” kata ADB.
Sejumlah BUMN juga mengalami penyelidikan aparat hukum karena masalah korupsi. Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara dalam indeks korupsi Transparency International.
Skandal korupsi di Malaysia yang melibatkan penggunaan dana SWF menjadi catatan tentang pentingnya pengawasan yang efektif. Departemen Kehakiman AS menuduh penyalahgunaan dana 4,5 miliar dolar AS dari dana 1MDB (1Malaysia Development Berhad), yang disebut sebagai kasus kleptokrasi terbesar.
Reinvestasi Dividen BUMN
Para sumber mengatakan, BPI Danantara awalnya akan mengelola saham pemerintah di tujuh BUMN terbesar — lembaga keuangan Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia; perusahaan migas nasional Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Telkom Indonesia, dan kelompok pertambangan Mind ID. BUMN berkinerja baik lainnya mungkin akan menyusul ditambahkan nanti.
Aset ketujuh BUMN gemuk tersebut hampir mencapai 570 miliar dolar AS (sekitar Rp8.500 triliun dengan kurs Rp15.000/dolar AS) atau setara dengan 40% PDB tahunan Indonesia.
Empat BUMN di antaranya adalah perusahaan yang telah melantai di bursa, dengan kapitalisasi pasar gabungan mencapai 107 miliar dolar AS. Sejumlah anak usaha dari beberapa BUMN lainnya juga ikut melantai di bursa efek Indonesia.
Dalam dokumen perencanaan yang dilihat Financial Times, Danantara akan memanfaatkan sumberdaya Indonesia “guna menjadi ujung tombak investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.” Pemerintah Prabowo telah menyatakan bahwa dibutuhkan lebih dari 800 miliar dolar AS dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
Selama ini, BUMN sudah berkontribusi pada APBN melalui dividen dan pajak. Dalam struktur baru, dividen dari tujuh perusahaan tersebut nantinya dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk di-reinvestasikan oleh Danantara, kata sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.
Ketujuh BUMN gemuk tersebut biasanya menyumbang sekitar 90% dari total dividen BUMN yang dibayarkan kepada pemerintah. Tahun 2024 ini, total dividen BUMN yang dibayarkan ke negara bernilai Rp85,5 triliun.
“Idenya sekarang adalah memanfaatkan dividen tersebut dan menghasilkan uang lebih banyak, bukan membelanjakannya segera,” kata salah satu pejabat.
Muliaman mengatakan, dengan mengonsolidasikan dan memanfaatkan aset strategis nasional, Indonesia bertujuan menarik “investasi domestik dan asing”.
“Danantara akan memprioritaskan investasi di sektor-sektor kritis, seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, industri hilir, dan proyek-proyek strategis lainnya,” kata Muliaman dalam pernyataannya.
Jika benar, maka hilangnya pendapatan dividen dari BUMN tentu akan menambah tekanan pada anggaran pemerintah. Menanggapi rencana belanja Prabowo, pakar-pakar ekonomi sudah mengingatkan bahwa ruang fiskal terbatas.
Menurut seorang penasehat presiden, pemerintah Prabowo berencana berutang lebih banyak lagi guna membiayai proyek-proyek — yang menurut lembaga pemeringkat bisa merusak peringkat kredit Indonesia. Kredit yang diambil oleh Danantara bisa mengurangi kebutuhan pemerintah untuk meminjam.
Sampai sejauh ini belum jelas bagaimana Danantara akan berfungsi bersama dengan SWF yang sudah ada lebih dulu, yakni Indonesia Investment Authority atau INA. Lembaga ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dan memiliki kelolaan aset sekitar 10,5 miliar dolar AS.
INA telah melakukan investasi bersama perusahaan-perusahaan dari sejumlah negara, termasuk Jepang, China dan Inggris. Rencana awal untuk memasukkan INA kedalam Danantara akhirnya dibatalkan setelah adanya kekhawatiran yang disampaikan oleh beberapa mitra globalnya tentang struktur organisasi Danantara, kata dua sumber yang mengetahui pembahasan.
Namun, kata mereka, INA kemungkinan akan dimasukkan pula secara bertahap ke dalam Danantara. INA sendiri menolak berkomentar saat dimintai pendapatnya.AI
