Pengambilan keputusan diperkirakan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Namun, setelah hampir tiga tahun berdebat, anggota otoritas terkemuka dunia tentang perubahan iklim masih belum dapat menyepakati jadwal untuk menerbitkan tinjauan berikutnya tentang ilmu pengetahuan terbaru mengenai pemanasan planet ini.
Penilaian dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) itu sudah jadi dasar setiap perjanjian iklim utama Perserikatan Bangsa-Bangsa selama tiga dasawarsa. Namun, kebuntuan terkait tanggal publikasi tadi bisa mengakibatkan fase pengambilan tindakan selanjutnya dari negara-negara dilakukan tanpa konsensus tentang isu-isu penting — termasuk sejauhmana pemanasan global dapat dibalikkan. Demikian kesimpulan Reuters dari hasil wawancara dengan belasan ilmuwan IPCC saat ini, juga para mantan ilmuwan IPCC, negosiator pemerintah, dan pengamat pertemuan.
Perselisihan yang terjadi saat ini mencerminkan adanya jurang pemisah yang dalam antara negara-negara industri kaya dengan negara-negara berkembang utama serta negara-negara miskin tentang bagaimana cara menanggapi peningkatan suhu yang cepat dan seberapa besar beban tersebut harus ditanggung oleh berbagai negara.
Pada Senin (12/10), perwakilan dari 195 negara anggota IPCC akan berkumpul di Addis Ababa, Ethiopia, dalam pertemuan pleno yang oleh banyak pihak dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk menyepakati tanggal publikasi sebelum pembicaraan iklim PBB pada November 2028. Saat itulah pemerintah dijadwalkan untuk menilai kemajuan menuju tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian penting yang dicapai di Paris pada tahun 2015.
Program Lingkungan PBB (UNEP) telah berulang kali menyatakan bahwa upaya global untuk membatasi pemanasan global masih belum memadai dan pengurangan emisi yang lebih cepat diperlukan untuk menghindari cuaca ekstrem dan bencana terkait iklim yang lebih sering terjadi. Para ilmuwan mengatakan, perubahan iklim memicu kebakaran hutan yang melanda Eropa musim panas ini dan kemungkinan berperan dalam tanah longsor dan banjir bandang yang menewaskan ratusan orang di Nepal dan Tibet, China.
Tidak akan Tepat Waktu
Laporan IPCC sendiri kemungkinan tidak akan siap tepat waktu untuk perundingan iklim 2028 dan ini membuat khawatir koalisi negara-negara yang mendorong tindakan yang lebih tegas. Diskusi tersebut dimaksudkan untuk memandu keputusan tentang pendanaan iklim dan target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
“Akses terhadap ilmu pengetahuan terbaru dan terbaik yang tersedia… memungkinkan pendekatan yang adil, merata, dan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan terbesar di zaman kita, alih-alih pendekatan yang didorong oleh mereka yang kepentingannya bertentangan dengan pengurangan gas rumah kaca,” kata High Ambition Coalition dalam sebuah pernyataan yang akan diterbitkan pada Jumat.
Pernyataan tersebut, yang dilihat Reuters, ditandatangani oleh lebih dari 30 negara, termasuk negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan negara-negara kepulauan kecil.
IPCC sendiri tidak melakukan penelitian orisinal. Namun, tinjauannya terhadap pengetahuan dunia yang ada tentang perubahan iklim — yang diterbitkan setiap 5 sampai 7 tahun — memiliki bobot yang besar bagi pemerintah karena ditulis oleh ratusan pakar internasional dan disetujui oleh setiap negara anggota. Temuan IPCC berkontribusi pada komitmen dalam Perjanjian Paris untuk mencoba membatasi pemanasan global hingga 1,50 Celcius di atas tingkat era pra-industri. Laporan-laporannya juga digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan respons mereka terhadap perubahan iklim dan telah dikutip dalam putusan pengadilan internasional.
Sejumlah negara, antara lain India, Kenya, Arab Saudi, Rusia, dan China, mendesak agar diberikan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan laporan IPCC berikutnya guna memastikan para ilmuwan dari negara-negara dengan sumber daya terbatas dapat memberikan kontribusi yang berarti. Beberapa di antaranya kesulitan untuk mempublikasikan penelitian baru tepat waktu agar dapat dimasukkan atau meluangkan waktu dari pekerjaan tetap mereka untuk pekerjaan IPCC yang tidak dibayar, kata mereka.
“Jika Anda memiliki proses yang berjalan sangat cepat… itu tidak akan inklusif,” kata Joyce Kimutai, ilmuwan iklim yang mewakili Kenya di IPCC.
“Gajah dalam Ruangan”
Kebuntuan saat ini — yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah IPCC — terjadi ketika organisasi tersebut menghadapi tekanan yang meningkat dari pemerintah yang mengkritik kebijakan iklim — yang menurut mereka merugikan daya saing industri atau membatasi kemampuan negara-negara berkembang untuk menggunakan bahan bakar yang lebih murah dan lebih berpolusi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Amerika Serikat, penyandang dana terbesar IPCC, keluar dari organisasi tersebut pada bulan Januari.
IPCC akan menerbitkan tiga laporan utama. Pertama tentang luas dan penyebab perubahan iklim. Kedua tentang kerentanan dan bagaimana negara-negara dapat beradaptasi. Ketiga tentang pilihan untuk menghindari pemanasan global yang semakin memburuk. Para ilmuwan yang memimpin kelompok-kelompok yang menyiapkan laporan tersebut telah mengusulkan rencana kerja yang akan memastikan ketiga laporan tersebut disetujui pada September 2028.
Robert Vautard, salah satu ketua bersama dari Prancis, mengatakan bahwa proposal tersebut didasarkan pada beban kerja yang diantisipasi, bukan pada waktu penyelenggaraan KTT PBB 2028. Jadwal laporan biasanya disetujui dalam “hitungan menit,” tambahnya.
Pihak yang menentang usulan ketua komite tersebut menginginkan laporan kedua dan ketiga ditunda hingga tahun 2029, dengan alasan jangka waktu tersebut terlalu singkat untuk menganalisis ribuan studi, menyepakati rumusan kata, dan menyelesaikan tinjauan ahli dan pemerintah.
Perselisihan ini menabur perpecahan dan ketidakpercayaan dalam sebuah organisasi yang dimaksudkan untuk membantu negara-negara menjembatani perbedaan dengan menyediakan dasar ilmiah untuk negosiasi iklim. Para pengamat pada lima pertemuan IPCC sebelumnya menggambarkan hari-hari perdebatan yang penuh kontroversi.
Para peserta juga saling tuding mempolitisasi kerja IPCC.
Beberapa pihak — yang mendesak agar laporan tersebut diterbitkan sebelum KTT 2028 — mencatat bahwa negara-negara penghasil minyak utama termasuk di antara pendukung paling vokal untuk mendapatkan waktu lebih banyak, menuduh mereka mencoba menghindari tekanan untuk mengurangi emisi CO2 dengan lebih cepat.
“Masalah yang paling mencolok adalah politik,” kata Lisa Schipper, seorang editor IPCC dari Swedia.
Menurutnya, beberapa negara menggunakan perdebatan ini sebagai “taktik mengulur waktu.”
Sebaliknya kementerian ekonomi Rusia mengatakan, membingkai perdebatan sebagai konfrontasi dengan produsen minyak adalah “penafsiran yang disengaja”.
Upaya untuk menyinkronkan siklus penilaian dengan negosiasi PBB “menimbulkan pertanyaan serius tentang pelestarian sifat independen IPCC,” kata kementerian tersebut. “Dalam keadaan seperti itu, ada risiko bahwa penilaian ilmiah dapat digunakan untuk memajukan agenda kebijakan iklim yang telah ditentukan sebelumnya.”
Thiagarajan Jayaraman, ilmuwan yang mewakili India di IPCC mengatakan, pihak yang menilai kerja badan tersebut semata-mata terletak pada kontribusinya terhadap pembicaraan PBB tahun 2028 “berpandangan sempit”. Perwakilan dari Arab Saudi dan China telah menyampaikan argumen serupa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan, perwakilan mereka akan berpartisipasi dalam pembicaraan pekan depan dengan sikap konstruktif.
“Kami akan terus gencar mempromosikan pembangunan hijau rendah karbon, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap respons global terhadap perubahan iklim dan meningkatkan tata kelola iklim sambil mencapai tujuan pembangunan kami sendiri,” demikian pernyataan tersebut.
Kantor media pemerintah Saudi tidak menanggapi pertanyaan untuk artikel ini.
Kesetaraan dan Inklusivitas
Negara-negara berkembang sejak lama berpendapat bahwa perspektif mereka tidak cukup tercermin dalam laporan IPCC karena mereka tidak memiliki cukup ahli yang terlibat dan karena para peneliti mereka memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk menerbitkan studi yang ditinjau oleh rekan sejawat.
Akibatnya, kata Thiagarajan, isu-isu “kesetaraan dan inklusivitas” dalam beberapa kasus “sama sekali dihindari.”
Sebagai contoh, dia mengkritik apa yang menurutnya merupakan kurangnya pertimbangan terhadap kontribusi historis negara-negara kaya terhadap pemanasan global dan kebutuhan pembangunan negara-negara miskin dalam model yang digunakan IPCC untuk mengevaluasi seberapa besar suhu dapat meningkat di bawah berbagai skenario emisi.
India berpendapat bahwa negara-negara yang menjadi kaya melalui penggunaan bahan bakar fosil selama berabad-abad harus melakukan pengurangan emisi terbesar. Beberapa negara industri menginginkan negara-negara berkembang utama seperti India dan China — yang kini termasuk di antara negara-negara penghasil emisi terbesar di dunia — untuk juga melakukan pengurangan emisi yang ambisius.
IPCC menyatakan sedang mengambil langkah-langkah untuk membuat penilaian lebih inklusif. Lebih dari setengah penulis utama dan editor yang dipilih untuk tinjauan berikutnya berasal dari negara berkembang atau negara yang sedang dalam transisi.
Laporan-laporan selanjutnya untuk pertama kalinya akan mencakup bab-bab tentang pendanaan iklim dan penanganan kerusakan permanen yang ditimbulkan pada beberapa negara, kata Ketua IPCC Jim Skea pada Juni. Isu-isu tersebut sangat penting bagi banyak negara berkembang.
Jozef Pecho, seorang ahli klimatologi di GoSpace Labs di Slovakia yang menggunakan laporan IPCC dalam pekerjaannya mengatakan, dia khawatir “ruang untuk memilih-milih dan mendistorsi sains akan semakin besar” jika pemerintah tidak memiliki penilaian terbaru untuk pembicaraan PBB tahun 2028.
Negara-negara yang mendorong tenggat waktu tersebut di IPCC mengatakan bahwa jika tidak, para negosiator harus bergantung pada laporan yang diterbitkan pada tahun 2021-2022. Padahal, banyak hal yang telah berubah sejak saat itu.
Pada tahun 2024, suhu global rata-rata lebih dari 1,5°C di atas tingkat pra-industri untuk pertama kalinya. Laporan-laporan selanjutnya akan berupaya mengisi kesenjangan pengetahuan tentang peningkatan suhu yang melebihi batas tersebut, termasuk potensi konsekuensi dari intervensi untuk menghilangkan CO2 dari atmosfer.
Joeri Rogelj, seorang penulis IPCC dari Belgia mengatakan, tidak ada gunanya menulis penilaian semacam itu jika penilaian tersebut tidak tersedia ketika para pembuat kebijakan membutuhkannya.
“Pentingnya IPCC… adalah bahwa penilaian ilmiah yang berwibawa ini digunakan,” katanya. AI
