Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, melepas ekspor perdana 10.000 liter Pupuk Cair Organik dan dekomposer produksi PT Indo Acidatama Tbk. (SRSN) ke negeri jiran Malaysia, dengan nilai Rp400 juta lebih.
Ekspor ini merupakan awal dari komitmen kontrak emiten berkode SRSN ini dengan negara Malaysia, dan akan dilakukan rutin setiap bulan. Bahkan, ke depan ada dua negara jiran Asean lainnya, Thailand dan Vietnam, yang menyatakan minat mengimpor pupuk organik cair produksi SRSN yang berlokasi di Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jateng.
Sarwo menyambut baik ekspor perdana yang dilakukan perusahaan publik ini, Jumat (13/12/2019). Kementan sendiri, sesuai arahan Presiden, akan mendorong peningkatan volume ekspor sektor pertanian hingga 3 kali lipat. Hal tersebut juga sudah ditekankan Mentan Syahrul Yasin Limpo, ujar Sarwo.
Dia menjelaskan, produk pupuk organik cair dan dekomposer produksi Indo Acidatama ini sudah terbukti sangat baik. “Kita sudah implementasikan pupuk ini di Kalimantan, dan terbukti efektif dan efisien di lapangan. PH lahan yang tadinya 3 hinga 3,5 dapat meningkat menjadi 5 hingga 6 lebih. Sebelumnya kita menggunakan “Dolomit” (Kapur) rata-rata 2 ton per hektare (ha) sedangkan hasilnya lambat, dengan pupuk organik ini sangat cepat serta efisien dalam aplikasi maupun distribusinya ke lapangan.”
“Ke depan, sesuai arahan Mentan dengan Konstratani, kita akan membangun unit pengolahan pupuk organik (UPO) di setiap kecamatan, hingga memandirikan kebutuhan petani akan pupuk organik. Tentu saja kita akan terus membangun kerja sama dengan produsen pupuk organik dan dekomposer seperti PT Indo Acidatama Tbk. ini,” pungkas Sarwo, yang didampingi Staf Khusus Menteri Pertanian Lutfi.
Pihak produsen pupuk dan dekomposer Indo Acidatama, Hartanto menjelaskan, pengembangan pupuk organik cair dan dekomposer ini sudah berjalan cukup lama. “Dari 12 tahun yang lalu, kita merintis serta mensosialisasikan penggunaan pupuk organik cair di tingkat petani. Mulai dari Sabang hingga Merauke dan ini menjadi salah satu tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Kita semua sebenarnya harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan lahan pertanian akibat pemakaian pupuk anorganik yang tidak terkendali di tingkat petani,” tandasnya.
Lahan pertanian yang termarjinalkan akibat pupuk anorganik yang tidak terkendali tentu sangat merugikan petani. Hartanto berharap pemerintah terus menggaungkan pemakaian pupuk organik, agar produktivitas usaha tani dapat ditingkatkan. “Kita lihat seperti sekarang ini, ternyata problem marjinalisasi lahan pertanian bukan semata-mata ada di negeri kita, negara tetangga di Asean, bahkan global, saat ini merasakan dampak penggunaan pupuk anorganik yang tidak terkendali di tingkat petani.”
Itu sebabnya, kata Hartanto, pemerintah harus didukung agar penggunaan pupuk organik dapat terus ditingkatkan, serta mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang signifikan. “Ini semua agar dunia usaha tani ke depan dapat menarik minat generasi muda kita,” tegas Hartanto. PSP
