Upaya pengendalian harga pangan, khususnya beras, terus dilakukan oleh BULOG meskipun data harga beras di pasar sudah mengalami penurunan. Berdasarkan paparan dari Badan Pusat Statistik (BPS), melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, didapatkan data terbaru menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras menurun tajam.
Jika dua minggu lalu tercatat 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan, kini angka tersebut berkurang menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, tren penurunan harga juga meluas. Dari yang sebelumnya hanya terjadi di 58 kabupaten/kota, pada minggu lalu penurunan harga beras tercatat di 105 kabupaten/kota.
“Perum BULOG akan terus memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi beras berjalan konsisten. Turunnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga sekaligus meluasnya daerah dengan tren penurunan harga menunjukkan bahwa intervensi yang kita lakukan mulai efektif. Kami akan terus memperkuat distribusi, memperluas pasar, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar harga beras tetap terkendali,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam penjelasannya di Jakarta, Selasa (9/09/2025)
Dijelaskan, dalam sepekan terakhir, BULOG mengambil langkah strategis dengan memperluas jaringan penjualan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar-pasar strategis, termasuk yang masuk dalam pencatatan panel SP2KP milik Kementerian Perdagangan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi utama yang mempengaruhi pergerakan indeks harga.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada 214 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami lonjakan harga beras. BULOG menempatkan wilayah-wilayah tersebut sebagai prioritas intervensi melalui penyaluran beras SPHP yang lebih masif, guna menekan gejolak harga di tingkat konsumen.
Rizal menegaskan, upaya pengendalian tidak dilakukan sendiri. BULOG secara aktif berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk sinergi pentahelix menggandeng TNI dan Polri, cendikiawan, ritel modern, pengecer di pasar tradisional dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih). Keterlibatan aparat ini bertujuan memperkuat kelancaran distribusi, menjaga keamanan rantai pasok, hingga memastikan program Gerakan Pangan Murah (GPM) berjalan tertib di lapangan.
Pengendalian inflasi pangan ini juga dibahas secara menyeluruh dalam rapat koordinasi nasional bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Perum BULOG. Hasil rapat menegaskan bahwa keberhasilan menekan laju inflasi tidak bisa dilihat sebagai capaian satu institusi semata, melainkan hasil kerja kolektif seluruh pihak yang bergerak serentak di hulu maupun hilir.
Rizal menambahkan, “Kami tegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan, khususnya beras, adalah hasil kerja bersama berkat koordinasi dan sinergi Pentahelix. BULOG hanya salah satu bagian penting dalam ekosistem tersebut. Peran Kemendagri yang utama, TNI dan Polri sebagai motor di lapangan, BAPANAS sebagai regulator pangan, BPS sebagai penyedia data akurat, Kementan dalam mendukung produksi pangan.”
Selain itu, ungkapnya, media berperan dalam penyampaian berita positif, para cendikiawan memberikan saran masukan terbaik sesuai bidangnya dan tentunya atas koordinasi serta pengendalian oleh Menko Bidang Pangan, semua saling terkait dan saling melengkapi. Sinergi Pentahelix ini yang membuat pengendalian inflasi beras mulai menunjukkan hasil yang nyata. Buyung N
