Para pejabat tinggi dari dua Negara bertetangga, Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo terkesan dengan pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Kekaguman itu diungkapkan usai mengunjungi areal Hutan Tanaman Industri yang dikelola PT Mayangkara Tanaman Industri (MTI) di Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Presiden Direktur PT MTI Jacub Husin menjelaskan pihaknya menerapkan prinsip pengelolaan lahan berkelanjutan. “Termasuk manajemen air yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah tropis,” katanya ketika menerima rombongan pejabat tingkat tinggi dari Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) di PT MTI, Minggu (28/10/2018).
Jacub menjelaskan saat ini ketersediaan lahan dengan tanah mineral untuk pengembangan ekonomi sudah semakin sedikit. Salah satu alternatif yang tersedia adalah lahan gambut. Meski demikian, dia menegaskan, pemanfaatan yang tidak tepat bisa mengakibatkan lahan gambut menjadi rusak.
“Maka sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menekan kerusakan lahan gambut, kami menerapkan pengelolaan gambut yang tepat,” katanya.
Pengelolaan yang diterapkan termasuk menjaga muka air gambut tak lebih rendah dari 0,4 centimeter dari permukaan tanah. Untuk memastikan tinggi muka air selalu terjaga, dibuat lebih dari 400 titik pemantauan tinggi muka air. Perusahaan juga tidak menanam di areal fungsi lindung gambut sesuai yang ditetapkan pemerintah dalam Peta Kesatuan Hidrologis Gambut. Pengelolaan itu merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016 dan peraturan pelaksananya.
Selain itu, PT MTI juga mengalokasikan sekitar 12.318 hektare dari konsesinya untuk areal konservasi berbagai keanekaragaman hayati. Jacub menambahkan, PT MTI juga mempertimbangkan aspek sosial dalam pengelolaannya.
Konsesi PT MTI dikunjungi rombongan Menteri Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup Republik Konggo Arlette Soudan-Nonault, Dirjen Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Demokratik Kongo Jose Ilanga Lofonga, perwakilan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), dan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) ke 3 di Brazzaville, Republik Kongo, yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya akhir Maret lalu.
Kedatangan Negara asal lembah Kongo (congo basin) itu adalah untuk mempelajari pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Bersama Gabon, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo adalah tiga negara yang berada di lembah Kongo dan memiliki lahan gambut tropis terluas kedua di dunia. Sugiharto
