Indramayu selama ini dikenal sebagai lumbung padii bagi wilayah Jawa Barat. Produksi padinya banyak dipasok ke wilayah lainnya. Namun kondisinya kini berbeda. Kebutuhan beras untuk Kabupaten Indramayu justru kini dipasok dari daerah lain yakni Sragen dan Demak.
“Kebutuhan beras Indramayu saat ini dipasok dari Sragen dan Demak,” kata Ketua Harian, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI), Tulus Abadi, usai mengikuti kunjungan Menteri Perdagangan ke gudang beras dan pasar di Kabupaten Indramayu dan Cirebon, Selasa (27/02/2018).
Kurangnya pasokan beras dari Indramayu juga ditandai dengan minimnya stok beras di gudang beras-gudang beras milik Perum Bulog di daerah itu. Misalnya gudang beras Singakerta II.
“Gudang Bulog Singakerta Indramayu, nyaris dalam kedaan kosong. Hanya ada 9 ribu ton beras dari seharusnya 21.000 ton. Sehingga tidak bisa melakukan operasi pasar lagi,” ujar Tulus.
Menurutnya, kondisi Ini jelas ironis, gudang Bulog sampai kosong padahal Indramayu adalah lumbung padi Provinsi Jabar, bahkan nasional.
Dia juga menyebutkan di pasar tradisional daerah Indramayu dan juga Cirebon pedagang beras malah sudah dipasok dari daerah Jateng, khususnya dari Sragen dan Demak. Padahal Indramayu adalah lumbung padinya Jabar, yang katanya mencapai 1,7 juta ton per tahun produksinya.
Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti menjelaskan, minimnya stok beras di gudang di Kabupaten Indramayu antara lain disebabkan stoknya tergerus untuk kegiatan operasi pasar . Selain itu, panen raya belum juga terjadi di daerah itu sehingga Perum Bulog belum bisa melakukan penyerapan secara maksimal.
Jadi, papar Tulus, bisa disimpulkan stok beras belumlah aman. Terbukti harga beras masih terbilang tinggi, walau cenderung turun. Harga beras medium Bulog dibandrol Rp 9.300 per kilogram, itu pun dengan kualitas yang buruk. Kata pedagang banyak konsumen yang tidak mau beli sekalipun orang miskin.
Dengan kondisi itu. Tulus minta Menteri Pertanian seharusnya merevisi pernyataan bahwa Indonesia surplus beras.
“Surplus apanya? Kalau benar surplus seharusnya tidak ada impor beras,” ucapnya.
Dia juga menilai Satgas Pangan tidak berfungsi efektif, terbukti harga beras masih tinggi. Kalau pun harga beras turun bukan atas kerja Satgas pangan tapi karena memasuki masa panen.
Tulus juga meminta Kementerian Perdagangan dan Bulog harus menjamin bahwa beras impor tidak masuk ke pasaran, kecuali untuk operasi pasar saja. Jangan sampai beras impor bocor dan mengakibatkan harga beras jatuh di musim panen malah. Kementerian Perdagangan dan Bulog juga harus mampu mengatasi berbagai distorsi dalam harga beras, seperti kemungkinan adanya spekulan dalam perdagangan beras.
“Beras adalah bahan makanan utama rakyat Indonesia. Pemerintah harus mampu menjaga keamanan pasokan beras, sehingga harganya terjangkau bagi konsumen,” jelasnya.
Buyung N
