Impor beras ternyata tidak mampu meredam gejolak harga beras, bahkan di saat musim panen diklaim sudah terjadi. Produksi kurang? Bisa jadi, meski selama ini selalu diklaim surplus. Tapi, yang jelas, pemerintah mengambil keputusan tegas: izin impor 500.000 ton beras oleh Perum Bulog diperpanjang sampai Juni 2018.
Pemerintah membuat keputusan berani di saat musim panen padi mulai terjadi. Berawal dari adanya sisa 20.000 ton beras eks India yang sudah diimpor Perum Bulog, tapi sudah melewati tenggat izin masuk impor per 28 Februari 2018, pemerintah malah membuat keputusan lebih tegas: impor beras bisa dilakukan sampai Juni 2018! Jadi, tak hanya beras India 20.000 ton menjadi legal, Bulog juga bisa memenuhi seluruh tugas impor 500.000 ton beras, yang baru dipenuhi 281.000 ton.
“Secara prinsip, proses importasi beras impor dari India tak ada masalah. Perpanjangan izin impor telah dikeluarkan. Untuk importasi beras dari India, izin impornya diperpanjang hingga 30 Juni 2018,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, Kamis (8/3/2018), saat menjelaskan hasil keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Selain India, pemerintah juga memperpanjang izin impor beras dari Pakistan hingga 30 Juni 2018, Vietnam dan Thailand sampai 31 Maret 2018.
Inilah keputusan pahit pemerintahan Presidan Joko Widodo, yang selama ini berjanji akan menghentikan impor beras. Tidak heran, perpanjangan impor beras ini pun dinilai sebagai bentuk ketidakberdayaan pemerintah dengan kondisi perberasan dalam negeri, yang selama ini selalu diklaim surplus. Pemerintah merasa tidak aman dengan kondisi beras di lapangan. “Keputusan itu diambil karena pemerintah melihat stok beras di dalam negeri saat ini tipis,” kata pengamat pertanian, Khudori, Jumat (9/3/2018).
Pemerintah memang pantas khawatir. Pasalnya, meski saat ini sudah mulai masuk musim panen, namun di lapangan banyak penggilingan padi yang masih kesulitan mencari gabah. Bahkan, klaim panen raya yang dikemukakan pemerintah sekarang dinilai sudah tidak ada lagi. “Bulan-bulan sekarang ini mestinya masuk panen raya, tapi di lapangang tidak ada areal tanaman yang panen. Kalau pun ada, sifatnya lokal,” ujar pengusaha penggilingan padi di Karawang, Dede Samsudin, Sabtu (10/3/2018).
Bahkan, kata Dede, yang juga Ketua Gabungan Kelompok Tani Sri Asih, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekarang ini mencari gabah masih sulit. “Saya sudah minta kepada teman-teman agar memasok gabah (ke penggilingan) tiap hari, tapi ternyata mereka baru memasok dua hari. Itu pun jumlahnya sangat terbatas,” paparnya. Jadi, katanya, tak aneh harga gabah pun masih tinggi, yakni Rp4.800/kg.
Dede menilai wajar jika pemerintah akhirnya memperpanjang izin impor beras Bulog. Hal ini juga diakui Khudori. Bahkan, dia menilai sangat riskan jika mendorong Bulog menyerap beras besar-besaran di lapangan, apalagi dengan fleksibilitas harga sampai 20%. Hal itu berpotensi mengerek naik harga. Persoalannya, bagaimana menjelaskan perpanjangan impor ke petani atau siapapun di saat tahun politik sekarang? AI
