Jurus ‘Mafia’ Saat Harga Beras Naik

Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kanan) didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto (kiri) dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar (tengah) memeriksa barang bukti beras Bulog saat pengungkapan kasus pemalsuan beras premium di Serang, Banten, Jumat (10/2/2023). Foto: Antara

Gejolak harga beras di saat paceklik ini kerap melahirkan berbagai tudingan, termasuk adanya mafia beras. Apalagi ketika keran impor dibuka dan harga ternyata tidak juga turun. Benarkah demikian?

Direktur Utama Perum Bulog, Budi “Buwas” Waseso berang. Dia menegaskan ada mafia beras yang bermain sehingga harga tetap tinggi.

Maklum, Bulog sudah menggelontorkan beras dari gudang-gudangnya, termasuk beras eks impor yang didatangkan sejak akhir tahun lalu sebanyak 500.000 ton. Namun, harga tetap nangkring jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp9.450/kg. Sampai akhir pekan lalu, harga beras medium rata-rata tercatat di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan masih Rp11.352/kg. Kekesalan boleh jadi makin tinggi karena Bulog melepas beras eks impor yang kualitas premium itu dengan harga beras medium.

Namun, di mata pedagang, tudingan mafia beras memang bukan hal baru. Tudingan itu kerap dilontarkan jika harga beras naik. Untuk itu, pedagang pun minta Bulog sebaiknya fokus pada tugas utama dari pemerintah, yakni melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras saat ini.

“Dari pada menyalahkan pihak lain (mafia beras), yang selalu menjadi sasaran Bulog ketika harga beras meningkat, lebih baik Bulog untuk evaluasi diri atas kinerjanya,” kata Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, Jumat (10/2/2023).

Menurut Mansuri, pihaknya kurang setuju dengan istilah mafia yang digunakan Bulog. Yang terjadi lebih kepada pedagang besar yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi dan sebatas mengambil keuntungan lebih dalam menjual beras.

Meskipun demikian, dia sepakat tindakan itu harus ditertibkan agar stabilitas dapat dijaga. Dan itu merupakan tugas utama dari Satgas Pangan sekaligus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan dan penertiban praktik-praktik tersebut.

Ikappi mencatat, kenaikan harga beras, terutama jenis medium, sudah terjadi lebih dari dua bulan hingga pemerintah memutuskan impor. Dia memperkirakan kenaikan harga beras ini kemungkinan masih akan terjadi hingga panen raya tiba.

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata eceran beras medium per Sabtu (11/2/2023) masih Rp11.770/kg sementara HET beras medium hanya Rp9.450-Rp10.250/kg tergantung wilayah.

Oleh sebab itu, Ikappi meminta Bulog — sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam stabilisasi harga — untuk lebih fokus menyelesaikan persoalan beras. “Faktanya, saat ini Bulog tidak bisa menyelesaikan persoalan beras dengan baik. Fokus saja urus beras, tidak usah mengurus yang lain,” ujarnya.

Senada dengan Ikappi, pengamat pangan sekaligus dosen Sekolah Vokasi IPB University, Prima Gandhi juga meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan langkah persuasif daripada melemparkan masalah dengan menyebut ada mafia beras.

“Semisal saya pedagang besar, maka ketika disebut mafia, saya akan melawan dan saya kesal. Ya, sudah biarkan saja masalah beras seperti itu. Kalau menuduh orang, siapa sih yang mau disebut mafia? Itu kan psikologi. Ini lebih butuh pendekatan humanis,” ujar Prima.

Seperti diketahui, beras impor yang dilepas ke pasar oleh Bulog memang bisa jadi ajang mencari untung pedagang. Pasalnya, beras tersebut berkualitas premium, dengan kadar air 13,5% dan tingkat butir patah (broken) hanya 5%. Namun, Bulog melepas beras eks impor tersebut ke pedagang maupun distributor dengan harga medium. Itu memberi peluang beras dijual kepada konsumen dengan harga premium yang lebih tinggi.

“Seharusnya Bulog memiliki kontrol penuh terhadap beras impor itu sendiri. Dilihat dari rantai tataniaga beras, di dalamnya ada beras impor. Kalau harganya bermasalah, bisa jadi oknum Bulog sendiri. Tapi kalau beras lokal, permainannya mungkin di pedagang,” katanya.

Lebih lanjut Prima menilai, pemberian hukum bagi mereka yang disebut sebagai mafia juga cukup sulit karena tidak bisa dibuktikan secara riil. Semestinya semua pihak fokus pada tujuan bagaimana pasokan dan harga beras bisa stabil.

Pendapat senada juga dikemukakan peneliti ekonomi pangan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Andri Perdana. Dia malah menyayangkan  peran Bulog yang tak mampu mengelola tataniaga beras dan menyerap beras dari petani.

“Bulog tahun kemarin penyerapannya sangat rendah, yang bisa dikatakan aneh. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementan, harusnya produksi dalam negeri kita sudah cukup, bahkan surplus. Tapi nyatanya Bulog kesulitan untuk menyerap stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah), yang akhirnya memaksa kita untuk impor beras,” kata Andri.

Dia juga mengatakan, menurut data yang terdapat di Kementan, ada 100.000 ton beras di Indramayu. Namun sayangnya, Bulog hanya menyerap 20 ton saja. Kejanggalan ini patut dipertanyakan.

“Ini seharusnya yang menjadi pertanyaan dan evaluasi bagi Bulog. Karena rendahnya stok akibat sedikitnya penyerapan, di mana ujung-ujungnya jadi alasan bagi pemerintah untuk menambah impor. Impor pada akhirnya akan menurunkan harga jual gabah di level petani dan semakin memberatkan petani. Ini membuat regenerasi petani kita semakin sulit dan membuat lahan pertanian kita semakin menyusut. Pada akhirnya, ini dapat melemahkan produksi dalam negeri dan melemahkan ketahanan pangan kita,” tambah Andri. Attiyah Rahma

Beras Aman? Pedagang Membantah

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan kondisi beras secara nasional bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran mendatang. Kepastian ini dihitung secara detail, baik menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, standing crop, laporan daerah maupun peninjauan langsung di lapangan.

“Semua menunjukkan oke. Artinya, beras kita aman sampai Lebaran mendatang. Saat ini panen raya terus berlangsung di sejumlah sentra,” ujar Mentan SYL dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (7/2/2023)

Dengan demikian, SYL berharap distribusi penggilingan dari satu tempat ke tempat lainya bisa dijaga bersama. Hal ini penting untuk menjaga rantai pasokan beras secara nasional. Yang pasti, kata SYL, selama Januari, Februari sampai Maret mendatang panen raya perdana 2023 terus dilakukan di sejumlah daerah.

“Setiap hari di Bekasi dan di manapun daerahnya, panen raya itu terus dilakukan. Dan itu berarti tinggal distribusi ke penggilinganya yang harus lebih kuat. Tentu saja dari pasar ke pasar yang juga harus kita jaga agar rantai pasok ini tetap bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sejauh ini, kata SYL, pemerintah baik Kementan, Kemendag, Bulog dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia, terus memperkuat kolaborasi dan sinergitas dalam menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat. “Kerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan Bulog, sekarang cukup baik. Menteri Perdagangan turun tangan semua untuk memperkuat kita punya proses-proses agar siap untuk harga bisa lebih stabil dan lain-lain,” katanya.

Sesuai data BPS, produksi beras tahun 2022 tercatat 31,66 juta ton, naik 0,95% dari tahun sebelumnya. Ini adalah capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Di samping capaian produksi beras, Kementerian Pertanian mencatat berbagai prestasi lainnya di tahun 2022, di antaranya naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2022 yang tercatat 109,00 atau naik 1,11% dibandingkan November 2022, dan naiknya nilai ekspor pertanian yang tercatat Rp658,18 triliun atau naik 6,79% dibandingkan periode sama 2021.

“Capaian kegiatan tahun 2022 tentunya didukung dengan pemanfaatan KUR yang pada tahun 2022 sudah mencapai 2,74 juta debitur dengan realisasi kredit Rp113,43 triliun,” tambahnya.

Namun, kabar positif yang dikemukakan Kementan dianggap sekadar pencitraan. Bahkan, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (Koppic) Zulkifli Rasyid membantah pernyataan Mentan yang mengatakan stok beras nasional aman hingga jelang Lebaran.

Dia mengatakan, stok beras di pasar induk Cipinang masih kritis hingga membuat harga beras melambung tinggi di level Rp11.700/kg, jauh di atas harga eceran tertinggi beras medium, yaitu Rp9.450/kg.

“Kalau (beras) enggak langka, enggak mungkin segitu harganya. Itu kan logika ekonomi, logika pasar,” kata Zulkifli dalam keterangan yang diterima Rabu (8/2/2023).

Zulkifli pun mengecam kunjungan Mentan ke Pasar Induk Cipinang pada Selasa (7/2/2023) yang dianggap settingan. Kata dia, kunjungan Mentan telah dipersiapkan oleh seorang pengusaha untuk menunjukkan bahwa stok beras aman. Padahal, fakta di lapangan beras nasional sedang seret jauh dari normal. “Saya harap menteri jangan membuat pencitraan di saat beras kurang,” ungkapnya.

Zulkifli juga membantah bahwa tahun ini produksi beras akan meningkat. Menurutnya, stok beras nasional tahun ini justru berkurang karena ada gagal panen yang disebabkan banjir tahun lalu. Kemudian juga adanya kelangkaan pupuk.

Menanggapi hal itu, sampai berita ini diturnkan belum ada respon dari pihak Kementan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Suwandi tidak menanggapi pertanyaan kurangnya beras yang masuk ke Cipinang ini. Atiyyah Rahma