Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta dan KP), dinilai sukses membangun jaringan irigasi desa (Jides), jalan usaha tani (JUT) dan irigasi perpompaan pada tahun 2020. Upaya itu dalam upaya mendukung program pertanian di kabupaten tersebut.
Pembangunan beberapa Jides, JUT dan irigasi perpompaan, sumur bor, di beberapa titik lokasi areal persawahan desa telah dilaksanakan dengan baik.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, program padat karya merupakan suatu kegiatan produktif yang dilaksanakan dalam rangka memberikan kesempatan kerja dan menambah penghasilan bagi petani pada saat musim panceklik.
“Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan public, sehingga dapat memberikan peningkatan produksi pertanian, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja bagi petani dan masyarakat sekitarnya yang belum punya pekerjaan tetap,” ujar Syahrul di Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Tahun 2020, Kementan telah membanguan JUT berbentuk Padat Karya untuk lokasi lahan pertanian seluas 14.400 hektare (ha) di 10 provinsi, dan 30 kabupaten. Target ini naik lebih dari tiga kali lipat dari tahun 2019.
Tujuan dari pembangunan JUT untuk membangun atau merehabilitasi JUT sesuai dengan standar biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. JUT yang dibangun antara lain meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan, dan kawasan budidaya hortikultura.
“Harapannya setelah terbangun JUT ini akan memudahkan para petani dalam mengangkut hasil budidayanya untuk di pasarkan ke kota,” tegasnya.
Menurut Syahrul, program padat karya ini memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work.
Padat Karya
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menambahkan, bantuan ini merupakan kegiatan padat karya yang dapat membantu pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), pembangunan embung dan Jalan Usaha Tani menggunakan dana tugas pembantuan.
“Tak hanya mensejahterkan petani, program padat karya juga bisa sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kegiatan program padat karya oleh masyarakat (P3A dan Poktan) dilakukan melalui pola transfer dana pemerintah langsung ke rekening kelompok penerima manfaat,” tutur Sarwo Edhy.
Adapun fokus utama program tersebut adalah pada pembangunan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan embung, atau pengembangan prasarana dan sarana pertanian lainnya dengan melibatkan warga atau swadaya masyarakat.
“Pelaksanaan fisik dilakukan oleh kelompok tani penerima manfaat tersebut secara padat karya yang dibimbing oleh petugas pertanian yang ada di daerah,” jelas Sarwo Edhy.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, program padat karya berbasis pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.
Lahan yang ditetapkan sebagai calon lokasi harus memenuhi persyaratan. Di antaranya clear dan clean, lahan bersedia tidak dialihfungsikan dengan membuat surat pernyataan, status lahan jelas serta tersedia petani penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Kepala Dinas Kab/Kota bertanggungjawab dalam pemilihan lokasi (CPCL) dan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaannya, baik fisik maupun keuangan secara padat karya dan dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab.
Lahan yang masuk dalam program padat karya dijamin tidak dialihfungsikan menjadi fungsi lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan kelompok tani/gapoktan bermaterai. Selain itu, petani bersedia bekerja dalam kelompok dan petani bersedia melepaskan sebagian lahannya tanpa ganti rugi.
“Setiap petani atau kelompok tani harus bersedia untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan jalan pertanian secara swadaya,” tambahnya.
Bermanfaat buat Petani
Kepala Disperta dan KP Bojonegoro, Helmy Elisabeth mengungkapkan, di tahun 2020 pihaknya mengklaim telah sukses membangun beberapa infrastruktur berupa pembangunan jalan usaha tani, pelancaran debit air dan saluran irigasi perpompaan dalam mendukung program pertanian di Bojonegoro.
“Progam tersebut sangat bermanfaat untuk para petani, karena dapat memperlancar aliran debit air sehingga mempercepat pengairan pertanian dan meningkatkan perluasan areal tanam,” jelasnya. Dalam peran sentralnya, air berperan penting terhadap keberlangsungan dunia pertanian.
Helmi menjelaskan, sepanjang tahun 2020 ini pihak Disperta dan KP Bojonegoro telah merealisasikan program JUT dan Jides di 12 kecamatan, program JUT di 12 kecamatan dan irigasi pompanisasi sumur bor sukses terealisasi di 10 kecamatan yang ada di Bojonegoro.
“Disperta dan KP telah sukses merealisasikan JITUT, JUT dan program sumur bor di beberapa kecamatan,” jelasnya.
Pihaknya juga berharap, dengan meningkatnya fungsi layanan irigasi melalui realisasi tiga program pembangunan pertanian tersebut, nantinya dapat meningkatkan perluasan areal tanam maupun indeks pertanaman dan produktivitas pertanian yang ada di wilayah Bojonegoro.
“Harapan kami tentunya mampu meningkatkan perluasan areal tanaman dan produktivitas pertanian seiring lancarnya irigasi,” ujarnya.
P3-TGAI, Tingkatkan Jaringan Irigasi
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) — selain membangun infrastruktur berskala besar, seperti bendungan — juga membangun infrastruktur kerakyatan seperti jaringan irigasi kecil, sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.
Untuk Tahun Anggaran 2021, cakupan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) meningkat menjadi 12.000 lokasi. Sebelumnya tahun 2020 hanya 10.000 lokasi.
“Program P3-TGAI sekarang sudah berjalan karena sesuai perintah Bapak Presiden, pada Februari 2021 harus sudah berjalan. Untuk upah pekerjanya bervariasi. Kalau di luar Pulau Jawa bisa Rp125.000, kalau di sini (Pulau Jawa) bisa Rp75.000,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Program Padat Karya Tunai (PKT) melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR terus bergulir di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, pelaksanaan P3-TGAI menjangkau 12.000 lokasi dengan total anggaran Rp2,70 triliun atau naik dari TA 2020 sebesar Rp2,25 triliun.
P3TGAI merupakan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif yang melibatkan masyarakat, untuk mendukung kedaulatan pangan. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Ditjen SDA, Agus Rudyanto mengatakan, Program P3-TGAI di Kabupaten Pacitan disalurkan di dua desa, yakni Desa Karangrejo dan Desa Gayuhan, Kecamatan Arjosari. Target penyerapan tenaga kerja di Desa Karangrejo sebanyak 1.187 orang dan Desa Gayuhan sebanyak 1.145 orang dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
“Total luas lahan pertanian yang mendapat aliran air irigasi di Desa Gayuhan seluas 19 ha dan Desa Karangrejo seluas 39 ha, ” ujar Agus Rudyanto.
Secara keseluruhan, di Provinsi Timur program P3-TGAI menjangkau 386 lokasi yang tersebar di Kabupaten Madiun 70 lokasi, Pacitan 43 lokasi, Ponorogo 100 lokasi, Ngawi 29 lokasi, Magetan 29 lokasi, Tuban 30 lokasi, Bojonegoro 38 lokasi, Lamongan 24 lokasi, Gresik 23 lokasi.
Pelaksanaan program berupa pembangunan irigasi kecil dengan pemasangan batu kali sepanjang 200-350 meter dan jalan produksi yang dikerjakan oleh para petani sekitar dengan diberikan upah tukang Rp80.000/hari dan pekerja Rp75.000/hari.
Sugiarto warga Desa Karangrejo mengaku bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan dari program P3-TGAI sejak terkena pemutusan kerja (PHK) sebagai buruh pabrik akibat pandemi COVID-19. “Alhamdulillah, dengan adanya program ini saya bisa bekerja. Di sini upahnya Rp75.000 bisa untuk menghidupi keluarga di rumah,” katanya. PSP
