Kebijakan ‘Panik’ Minyak Goreng

0
319
Rak minyak goreng kosong di salah satu supermarket di Jakarta. AI

Kisruh minyak goreng ternyata tak hanya memicu panic buying masyarakat, tapi juga membuat ‘panik’ Kementerian Perdagangan. Di tengah ramai isu reshuffle, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membuat kebijakan mengejutkan. Kewajiban pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dinaikkan menjadi 30%! Kali ini, giliran pengusaha teriak, keberatan.

Indonesia benar-benar unik, kalau bukan aneh. Di saat rakyat antre mengular berebut minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000/liter, atau rak-rak penjualan minyak di ritel modern dan supermarket besar sekelas grosir sekalipun banyak yang kosong, partai-partai politik dengan bangganya bisa menggelar “pasar murah” minyak goreng. Mulai dari PDIP, Golkar, Demokrat, PKS sampai partai nonkursi di DPR, PSI bisa memperoleh ribuan liter pasok minyak goreng dengan mudah dan menjualnya bahkan dengan harga di bawah HET.

Pada saat yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yang sudah keliling daerah, terkejut ketika minyak goreng masih langka. Padahal, data DMO dari 14 Februari sampai 8 Maret 2022, pemerintah sudah punya stok 573.890 ton minyak sawit berupa RBD Palm Olein (463.886 ton) dan CPO (110.004 ton). “Dari jumlah itu, sebanyak 415.787 ton telah distribusikan ke pasar dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan,” ujar Lutfi, Rabu (9/3/2022). Dengan volume sebesar itu,  jika mengacu pada jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka dalam 24 hari belakangan ini, setiap satu orang sudah mendapat 1,5 liter migor. “Tetapi di market barangnya tidak ada,” ucapnya.

Keheranan Lutfi ini mendapat penilaian miring. Anggota Komisi VI DPR (Fraksi Partai Gerindra), Andre Rosiade menilai kisruh minyak goreng menyangkut leadership dan ketidaktegasan pemerintah untuk menindak pengusaha minyak goreng dan kelapa sawit. “Ini sebenarnya tidak sulit kalau menterinya punya nyali. Ini soal bagaimana keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” tegas Andre dalam dialog webinar aktual, Selasa (8/3/2022).

Seolah mendengar kritik yang banjir dari berbagai arah, Mendag tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan. Kewajiban pasok dalam negeri (DMO) dinaikkan menjadi 30% dan berlaku mulai 10 Maret 2022. “Kebijakan ini ditetapkan  karena distribusi bahan baku untuk industri minyak goreng belum normal. Juga guna memastikan semua industri minyak goreng dalam negeri bisa bekerja secara baik,” ujar Lutfi, Rabu (9/3/2022).

Keputusan ini kontan mendapat keberatan dari pengusaha dan petani sawit. “Agar bisa memenuhi kewajiban DMO yang baru, eksportir harus menaikkan margin keuntungan dari penjualan ekspornya,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, Jumat (11/3/2022). Saat ini, margin keuntungan yang diraih sekiar 60 dolar AS/ton, dan dengan kenaikan DMO 30%, eksportir harus dapat margin penjualan 89,4 dolar AS/ton. “Harus ada tambahan 48% margin yang harus dicari. Ini tidak mudah,” katanya.

Sementara Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung menilai kenaikan DMO akan membuat stok menumpuk di dalam negeri dan berpengaruh terhadap harga beli tandan buah segar (TBS) petani. Saat ini saja volume CPO yang berada di tangki timbun dalam negeri sudah sekitar 5,4 juta ton dari total kapasitas tangki timbun nasional sebanyak 6 juta ton. “Jika sampai akhir April tidak ada upaya menaikkan volume ekspor, maka stok akan menumpuk dan akan berpengaruh kemana-mana,” katanya. AI