Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya Direktorat Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), bersama petani terus mengupayakan pengairan sawah di daerah yang dilanda kekeringan, salah satunya di Indramayu.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy menuturkan, Kementan di tahun 2019 sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi musim kemarau. Di antaranya menyebarluaskan Informasi Prakiraan Iklim Musim Kemarau Tahun 2019 dan peningkatan kewaspadaan terhadap kekeringan kepada seluruh Gubernur dan Dinas Provinsi terkait.
BMKG memang memprediksikan bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih kering, dan terasa panas terik dari pada tahun sebelumnya. Bahkan, kekeringan diprediksi tahun ini tidak terjadi seperti pada 2015 silam.
Daerah dengan potensi kekeringan kategori Awas antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Di Jabar, misalnya, Kabupaten Indramayu menjadi daerah yang langganan dilanda kekeringan setiap tahunnya. “Total luas lahan di Indramayu yang terancam kekeringan 6.935 hektare (ha) dan telah terselamatkan 2.589 ha,” kata Sarwo, di Jakarta, pekan lalu.
Karenanya, Ditjen PSP terus mengupayakan beragam cara agar petani mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka. Sarwo mencontohkan penanganan kekeringan di Desa Soge, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Indramayu yang terkena kekeringan 250 ha dan umumnya umur tanaman padi sudah mencapai 30 hari setelah tanam (HST).
Untuk mengairi sawah, petani mengambil air dari saluran pembuangan menggunakan pompa 3 inchi, sehingga dalam 24 jam bisa mengairi lahan seluas 1 ha.
Sedangkan petani yang menggunakan pompa ukuran 10 inchi, dalam 7 jam bisa mengairi seluas 1 ha. “Untuk bisa mengalirkan air ke saluran, petani menggunakan pompa modifikasi supaya bisa dipompa dengan pompa ukuran 3 inchi atau 10 inchi,” tambahnya.
Guna menjaga ketersediaan sumber air, Ditjen PSP juga berencana akan membangun long storage di lokasi tersebut.
Untuk diketahui, Long Storage adalah bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air di dalam sungai, kanal dan atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran untuk menaikkan permukaan air sehingga cadangan air irigasi meningkat.
Ditjen PSP sendiri menganggarkan Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Embung Pertanian (termasuk long storage) sebesar Rp120 juta/unit, yang bisa digunakan petani untuk kegiatan fisik (pembelian bahan konstruksi dan biaya tenaga kerja).
Adapun syarat untuk bangunan long storage adalah memiliki volume tampungan minimal 500 meter kubik. Luas lahan usaha tani pun diupayakan minimal 25 ha untuk Tanaman Pangan, 5 ha untuk Hortikultura, 5 ha untuk Perkebunan dan 5 ha untuk Peternakan (HMT).
Perbaikan Irigasi
Sementara itu, penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan Tirtayasa, Arifullah mengatakan, di Serang, Banten, sekitar 8.000 ha sawah terancam kekeringan.
Seharusnya di Mei-Juli 2019 ini, petani sudah memulai tanam. Sayangnya, di saat bersamaan Bendungan Pamarayan tengah direhabilitasi sehingga pasokan air untuk petani tidak ada dan ribuan hektare sawah mengalami kekeringan.
Selama direhabilitasi, bendungan melakukan jadwal buka tutup pintu air bendungan sehingga suplai ketersediaan air ke irigasi teknis (sekunder) sangat berkurang. “Padahal, petani hanya mengandalkan dari saluran irigasi teknis yang dialiri dari bendungan utama, yaitu Bendungan Pamarayan tersebut,” terangnya.
Bendungan Pamarayan Barat sendiri mengairi area persawahan di Serang Utara (Kecamatan Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Cikeusal, Lebakwangi dan Keramatwatu).
Sistem buka tutup bendungan ini akan dilakukan selama 3 bulan ke depan, sehingga pasokan air yang sangat dibutuhkan para petani saat ini menjadi terganggu. “Apalagi sawah di sekitaran Serang Utara saat ini sudah ada pertanaman padi,” katanya.
Karenanya, sejak Senin (22/7/2019), perwakilan Poktan di Cipontirta (Ciruas, Pontang dan Tirtayasa serta Tanara) duduk bersama menyikapi ketiadaan air. Bahkan, sampai mendatangi PT WIKA untuk memecahkan bersama persamalahan tersebut.
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana menuturkan, Pemerintah Serang melalui dinas pertanian melakukan beberapa langkah terkait antisipasi kekeringan tersebut, yaitu melakukan inventarisasi tanaman yang sudah tertanam.
“Termasuk memetakan wilayah/kecamatan yang terdampak dari adanya rehab bendungan tersebut, melakukan koordinasi dengan pihak balai besar yang mengelola Bendungan Pamarayan agar ada kebijakan yang tidak merugikan petani dengan adanya rehab bendungan tersebut, dan membuka posko mitigasi kekeringan,” bebernya.
Bahkan melalui penyuluh, POPT dan UPTD yang ada di lapangan akan selalu menginformasikan terkait langkah-langkah antisipasi kekeringan tersebut — termasuk menyampaikan kalender tanam (KATAM Terpadu) untuk musim berikutnya.
Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, Nurlaelah mengatakan, di tahun 2019 ini ada 35 daerah irigasi yang tengah diperbaiki (rehab).
Bahkan kebijakan buka tutup Bendungan Pamarayan membuat beberapa kalangan diuntungkan dan juga dirugikan. “Kita buka tutup sesuai kesepakatan bersama di tahun kemarin. Kemudian ditutup nanti Oktober sesuai kesepakatan bersama,” katanya.
Dalam buka tutup ini pun disesuaikan dengan kebutuhan petani dan mengikuti aturan pola tanam sesuai SK Gubernur. “Kan bergilir. Tiap daerah masa tanamnya berbeda-beda. Kadang tanam kurang air yang menjadi masalah. Banyak yang enggak patuh,” ucapnya. PSP
