Kementerian Kehutanan terus mendorong inovasi pembiayaan dalam pengelolaan taman nasional untuk memperkuat upaya konservasi dan memastikan kelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah biodiversity credits, yang membuka peluang bagi hasil nyata dari upaya konservasi untuk menjadi bagian dari sumber pembiayaan berkelanjutan.
Hal ini menjadi pembahasan pada agenda Rapat Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional di Jakarta, Selasa (15/9/2026) yang dihadiri Wakil Menteri Kehutanan sekaligus merupakan anggota Satgas, Rohmat Marzuki.
Menurut Rohmat Marzuki, biodiversity credits memiliki peluang untuk mempertemukan upaya pelestarian alam dengan sumber pembiayaan baru, termasuk dari sektor swasta yang ingin berkontribusi terhadap hasil konservasi yang terukur.
“Melalui biodiversity credits, hasil positif dari upaya konservasi dapat diukur dan kemudian menjadi dasar untuk membuka sumber pembiayaan. Ini memberikan peluang bagi lebih banyak pihak untuk ikut berinvestasi dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Satgas telah menetapkan 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik sebagai lokasi percontohan pembiayaan taman nasional nantinya.
Wamenhut menegaskan bahwa pengembangan biodiversity credits perlu dibangun dengan tata kelola dan landasan hukum yang kuat. Kementerian Kehutanan tengah menyiapkan kerangka regulasi yang mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati, prosedur perizinan, pemilihan lokasi, serta struktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia menambahkan, biodiversity credits bukan merupakan satu-satunya sumber pembiayaan konservasi. Instrumen ini akan menjadi bagian dari portofolio pembiayaan yang lebih luas, bersama pembiayaan publik, pembiayaan karbon, filantropi, investasi swasta yang bertanggung jawab, pariwisata berkelanjutan, dan usaha berbasis alam.
“Biodiversity credits juga bukan semata-mata aset finansial, tetapi merupakan instrumen penting modal alam (natural capital) untuk memastikan investasi kembali yang berintegritas tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang bagi hutan hujan tropis Indonesia dan masyarakat yang berperan sebagai penjaga alam,” sambung Rohmat.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua Satgas, Hashim Djojohadikusumo, serta Wakil Ketua Satgas, Mari Elka Pangestu, yang hadir secara daring. Turut hadir perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, WWF Indonesia, serta sejumlah duta besar negara sahabat.
Kementerian Kehutanan memastikan pengembangan biodiversity credits dilakukan secara terukur, transparan, dan berintegritas dengan tetap mengedepankan kepentingan konservasi. Melalui penguatan regulasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Kemenhut mendorong hadirnya sumber pembiayaan inovatif yang dapat mendukung pengelolaan taman nasional, pemulihan ekosistem, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan keanekaragaman hayati Indonesia. AI
